Oleh : Ade Monchai
Jakarta βPemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menghentikan program efisiensi anggaran. Dana segar mulai mengalir kembali ke kementerian dan lembaga. Tetapi pertanyaan mendasar: apakah aliran dana itu juga akan mengucur ke daerah, khususnya Provinsi Riau? Ataukah semua lagi-lagi berhenti di Jakarta? (08/05)
Hari-hari ini, kita melihat para kepala daerah dan tokoh politik Riau bergerak cepat. Abdul Wahid, Kasmarni, Asmar, Zukri, Bistamam, Agung Nugroho, dan Kepala daerah lainnya langsung turun ke Jakarta, melobi kementerian, membawa proposal pembangunan. Mereka berjuang di meja-meja birokrasi pusat agar dana segar itu juga menyentuh tanah Riau.
Tetapi kita tahu, lobi dan proposal saja tidak cukup di republik ini. Jakarta bukan hanya soal administrasi, tetapi ruang politik yang penuh kepentingan. Maka, strategi Abdul Wahid melempar opini panas ke publik sebuah ide βgilaβ tapi cerdasΒ patut dicatat: βKalau tak ada dana segar dari pusat, terpaksalah Stadion Utama Riau jadi tumbalnya.β Begitulah narasi yang saya tangkap hari ini.
Dalam analisa kami sebelumnya, isu Stadion Utama ini menyimpan beberapa kemungkinan:
Pertama, bisa jadi ini adalah strategi mencari sensasi agar isu ini viral. Di era media sosial, isu besar seperti penjualan aset publik mudah menarik perhatian. Mungkin para pejabat berpikir, inilah cara agar masalah lama kembali dilirik publik, meski berisiko memicu kemarahan atau kesalahpahaman masyarakat.
Kedua, bisa jadi ini adalah manuver politik untuk menekan atau melakukan bargaining. Wacana ekstrem seperti penjualan aset kadang sengaja dilontarkan bukan untuk direalisasikan, tetapi untuk memancing reaksi. Agar DPRD menyetujui kenaikan anggaran pemeliharaan. Atau supaya pusat dan swasta tertarik terlibat, karena khawatir stadion akan hilang.
Ketiga, bisa juga ini uji reaksi publik. Melempar isu sensitif lebih dulu untuk mengukur dukungan atau penolakan publik, sebelum pemerintah mengambil keputusan final. Strategi komunikasi semacam ini sering dipakai, meski terkesan manipulatif.
Namun mari kita lihat lebih dalam: Stadion Utama hanya sebuah simbol. Di baliknya, ada potret keterbengkalaian Riau yang lebih nyata, lebih menyakitkan. Provinsi yang selama puluhan tahun menyumbang kekayaan negara, dari minyak, gas, energi bumi dan sawit, serta hasil bumi lainnya.
Tapi lihatlah feedback-nya: miris. Infrastruktur tertinggal, pelayanan publik compang-camping, kesenjangan sosial melebar.
Kabupaten-kabupaten di Riau, termasuk kota-kota strategis, kini berjuang keras mengatasi keterbatasan. Bahkan ada kabupaten kecil dan miskin seperti Kepulauan Meranti yang nyaris tanpa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagaimana mungkin mereka bisa membangun jika fiskal daerah lemah, tanpa sokongan nyata dari pusat?
Kepulauan Meranti membutuhkan lebih dari sekadar janji. Mereka butuh dana segar yang besar, kehadiran negara, kebijakan afirmatif. Mereka butuh infrastruktur dasar, akses pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, konektivitas.
Lebih dari itu, MerantiΒ dan Riau secara umumΒ membutuhkan investor. Daerah ini punya potensi besar di sektor kelautan, perikanan, agroindustri, energi terbarukan, pariwisata. Tapi tanpa dukungan infrastruktur, tanpa insentif fiskal, tanpa keberpihakan kebijakan pusat, siapa yang mau datang? Investor tidak akan datang ke daerah yang infrastrukturnya rusak, logistiknya mahal, aksesnya sulit.
Redaksi menilai: jika pemerintah pusat terus abai, jika dana segar hanya berhenti di kementerian pusat, jika daerah penghasil seperti Riau terus dibiarkan berjalan sendiri, jangan salahkan jika lambat laun semangat masyarakat memudar, kepercayaan publik luntur, dan muncul ketidakpercayaan terhadap keadilan pembangunan nasional.
Ini waktunya pemerintah pusat membuka mata. Riau tak boleh hanya jadi lumbung sumber daya. Riau harus jadi bagian dari kemajuan. Jangan biarkan Kepulauan Meranti, kabupaten kecil di perbatasan, makin terpinggirkan. Jangan biarkan Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Pekanbaru, dan daerah seluruh Provinsi Riau hanya menikmati remah-remah anggaran.
Jika dana segar itu tak segera dialirkan ke Riau, maka bukan hanya Stadion Utama yang jadi tumbal, tapi juga masa depan generasi Riau.
Negeri Lancang Kuning pantas mendapat perhatian lebih. Bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi karena Riau adalah bagian tak terpisahkan dari republik ini. Keadilan pembangunan harus dirasakan hingga ke pelosok.
Pemerintah pusat harus ingat: tak ada Indonesia maju tanpa daerah yang kuat. Dan Riau adalah salah satu pondasi kekuatan itu.
Eksplorasi konten lain dari ππππ π-π©π¨π¬π
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
