PEKANBARU โ 14 Mei 2025, Aksi inspeksi mendadak (sidak) Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel โNoelโ Ebenezer bersama Gubernur Riau Abdul Wahid beserta unsur forkopimda ke kantor PT Sanel Tour and Travel tak hanya menyita perhatian publik, tapi juga menuai tanda tanya besar: mengapa sidak ini harus dihadiri pejabat tinggi pusat dan gubernur untuk kedua kalinya, hanya untuk kasus penahanan ijazah?
Sidak ini didasarkan pada laporan eks-karyawan mengenai penahanan ijazah oleh manajemen PT Sanel. Namun alih-alih menyelesaikan persoalan secara administratif lewat Disnaker Riau, kunjungan pejabat tinggi itu dinilai over-acting dan sarat kepentingan pencitraan.
Dilansir dari berbagai media kredibel lokal, Dalam konferensi pers usai sidak, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku kecewa karena tidak satupun manajemen inti PT Sanel hadir.
โKami datang bersama Wamenaker ingin menyelesaikan masalah penahanan ijazah secara baik-baik. Tapi mereka malah ke luar negeri. Saya sudah sarankan Wali Kota Pekanbaru mengambil tindakan tegas,โ ujar Wahid.
Tak lama, kantor PT Sanel langsung disegel Satpol PP atas perintah Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Kepala Satpol PP, Zulfahmi, menyebut penyegelan bersifat sementara sembari menunggu dokumen legalitas dan kepastian hukum.
Namun di sinilah kritik mulai bermunculan. Dasar hukum penyegelan dipertanyakan. Apakah tindakan tersebut melalui mekanisme Disnaker? Apakah sudah ada pelanggaran perizinan? Atau ini sekadar panggung dadakan untuk pencitraan hukum?
Tokoh masyarakat dan aktivis senior Riau menyebut penanganan seperti ini seharusnya cukup dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi. Tidak perlu โturun gunungโ oleh pejabat pusat dan gubernur hanya demi konten viral.
โPak Gub kok ikut latah? Pak Gub terjebak pada cipta kondisi untuk pencitraan orang tertentu, Keep going Pak Gub !!! On the track di style Bpk saja !! ,โ tulis AH mantan legislator perempuan yang dikenal kritis.
Ahli hukum DHL juga mengingatkan bahwa penyegelan tempat kerja bukan tindakan yang lazim untuk kasus ketenagakerjaan yang belum diputuskan secara hukum. Risiko utamanya: menghentikan aktivitas ekonomi dan menggantung nasib pekerja.
Komentar Publik Meledak di Dunia Maya: โTegas atau Gimik?โ
Alih-alih mendapat pujian, langkah sidak dan penyegelan itu justru memicu ledakan kritik di berbagai grup WhatsApp masyarakat Riau. Sejumlah komentar yang terekam justru mempertanyakan urgensi dan prosedur dari aksi tersebut:
FQ: โMakโฆ Makโฆ babak baru nih.โ
AWH: โPak Gub kok ikut latah? Cukup panggil Disnaker, atur skemanya, jangan main ikut gaya-gaya begini.โ
DL: โDasar hukum penyegelan ini apa? Blunder. Tidak berdasar hukum.โ
AM: โASN Pemkot kok jadi preman ya?โ
ETP : โMantapโฆ tutup aja, Pak Gub!โ
NV: โKasihan karyawan dan keluarganyaโ
FQ: โAktivitas karyawan terhenti. Tambah pengangguran.โ
AWH: โPak Gub terjebak pencitraan. Disnaker cukup, ngapain turun segala?โ
AM: โWamen udah kena manipulasi.โ
ETP: โBos perusahaan harusnya mikir nasib karyawan juga, jangan egois!โ
Sidak sebelumnya pada 23 April 2025 menjadi sorotan karena insiden yang viral: Wamenaker Noel membentak staf PT Sanel karena dianggap lambat menjawab pertanyaan.
โSaya ini Wamen! Jawab pertanyaan saya!โ ujar Noel dengan nada tinggi, dalam video yang kini tersebar luas.
Warga mengecam gaya komunikasi tersebut sebagai bentuk arogansi pejabat negara yang tak mencerminkan budaya Melayu Riau.
โSopan santun itu harga mati. Gaya seperti itu mencoreng martabat pejabat negara,โ komentar seorang tokoh masyarakat Riau di grup WhatsApp.
Kalau Sanel Saja Seperti Ini dramatis nya, bagaimana penindakan untuk Perusahaan Raksasa lainnya, Siapa yang Harus Turun? Presiden? Atau Panglima TNI,?
Di tengah gelombang kritik terhadap sidak gabungan Gubernur dan Wamenaker, muncul satu pertanyaan tajam dari masyarakat yang menyentil langsung inti persoalan: lemahnya daya respon dan efek kejut pemerintah daerah terhadap keluhan warga.
“Ini justru membuktikan ketidakmampuan Pemda dalam mengayomi masyarakat dan menyelesaikan keluhan tenaga kerja. Untuk perusahaan sekelas Sanel saja dramanya seperti ini. Kalau perusahaan besar yang punya kuasa lebih, siapa yang harus turun? Presiden? Panglima TNI?” tulis salah satu warga di grup WhatsApp,
