SIAK, Juni 2025 โ Euforia menyambut pelantikan AfniโSyamsurizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak periode 2025โ2030 tak bisa menutupi kekhawatiran yang merebak di balik layar. Upacara yang dijadwalkan berlangsung di Siak pada 4 Juni ini mulai menuai sorotan tajam dari kalangan sipil, media independen, hingga pegiat antikorupsi. (04/06)
Bukan soal legalitas hasil Pilkada yang dipertanyakan. Yang kini jadi fokus adalah: sejauh mana pasangan ini benar-benar independen dari bayang-bayang elite lama yang sejak awal disebut berada di belakang mereka?
Kekhawatiran publik mencuat seiring kabar kehadiran mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam seremoni pelantikan. Sosok yang selama dua periode menjabat di kabinet ini lekat dengan kontroversi pengelolaan kehutanan dan tuduhan keberpihakan terhadap kepentingan korporasi pemilik konsesi lahan.
Nama-nama lain yang dikaitkan dengan AfniโSyamsurizal pun bukan tanpa riwayat: Arwin AS, mantan Bupati Siak yang pernah divonis penjara atas kasus korupsi kehutanan, serta irving Kahar, eks Kepala Dinas PUPR Siak yang terseret berbagai isu selama menjabat.
Publik pun bertanya: Apakah AfniโSyamsurizal akan benar-benar memimpin berdasarkan mandat rakyat, atau hanya menjadi boneka berwajah baru dari struktur lama yang terus mengatur dari balik layar?
- Arwin AS: Mantan Bupati dengan Catatan Kelam
Arwin AS adalah figur lama dalam politik Siak. Dua periode menjabat sebagai bupati pada awal 2000-an, namanya tercemar oleh kasus korupsi besar dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HT).
Pada 22 Desember 2011 Arwin dijatuhi vonis empat tahun penjara atas korupsi perizinan kehutanan yang merugikan negara hingga Rp301 miliar Ia juga dibebani denda dan pengembalian kerugian negara.
Namun kasus Arwin tak berhenti di sana. Pada Mei 2019,ia kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan SK Menteri Kehutanan tahun 1998, yang digunakan untuk membuka akses ilegal terhadap sekitar 8.000 hektare kawasan hutan. Meski dua tersangka lain tetap diproses, penyidikan terhadap Arwin dihentikan melalui penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar soal keseriusan penegakan hukum.
- Siti Nurbaya Bakar: Simbol Politik Kehutanan yang Sarat Kontroversi
Kehadiran Siti Nurbaya Bakar dalam pelantikan Bupati Siak bukan sekadar seremoni. Ia adalah simbol kuat dari jaringan kekuasaan lama di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Sepuluh tahun menjabat sebagai Menteri LHK (2014โ2024), Siti berulang kali dikritik atas kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada industri ketimbang kelestarian lingkungan.
Beberapa kontroversi serta dugaan yang melekat padanya:
1.Pembukaan izin kawasan hutan skala besar yang dinilai mempercepat deforestasi.
2.Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang tanpa penindakan tegas terhadap korporasi.
3.Penerbitan SK KHDPK Jawa tahun 2022 yang membuka akses pemanfaatan 1,1 juta hektare hutan.
4.Lambannya penindakan terhadap sawit ilegal di Tesso Nilo, meski telah ada putusan Mahkamah Agung.
5.Pencekalan akademisi peneliti orangutan (2022) yang menuai kecaman dari komunitas ilmiah dan pegiat HAM.
6.Tuduhan menyembunyikan hasil audit lingkungan Blok Rokan.
7.Penggeledahan Kejaksaan Agung, terhadap kantor KLHK terkait kasus korupsi sawitโyang hingga kini belum menemui kejelasan hukum.
Kehadiran Siti dinilai memperkuat dugaan bahwa kekuatan lama sedang menyiapkan kuda troya baru di Siak.
- Irving Kahar: Jejak Problematis di Infrastruktur Siak
Irving Kahar, yang disebut dekat dengan pasangan AfniโSyamsurizal, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Siak, Selama kepemimpinannya, sejumlah proyek infrastruktur diduga bermasalah, mulai dari pengadaan yang tidak transparan hingga kualitas proyek yang dipertanyakan. Meski belum terbukti di pengadilan, tetapi sejumlah laporan dari masyarakat maupun Ormas dan LSM terhadap dirinya sudah ada di meja kejaksaan tinggi riau dan jejak Irving menjadi catatan penting dalam membaca arah kebijakan ke depan.
Sejumlah pengamat lokal menyuarakan kekhawatiran bahwa AfniโSyamsurizal bisa saja hanya menjadi pelengkap legitimasi kekuasaan lama, yang telah mengakar kuat di birokrasi dan penguasaan sumber daya.
โIni bukan semata soal kapabilitas personal, tapi tentang siapa yang mengendalikan arah pemerintahan. Kalau jaringan lama tetap dominan, maka Siak hanya akan melanjutkan siklus lama yang penuh konflik kepentingan,โ ujar Mustakim seorang analis politik lokal
Organisasi masyarakat sipil pun menuntut adanya pengawasan ketat terhadap pemerintahan baru, terutama dalam kebijakan perizinan lahan, tata kelola kehutanan, dan proyek infrastruktur.
Bagi AfniโSyamsurizal, pelantikan ini adalah awalโbukan tujuan. Harapan masyarakat jelas: pemerintahan baru yang bersih, transparan, dan mandiri dari intervensi elite lama. Mereka dituntut tidak hanya menjalankan program pembangunan, tapi juga memutus mata rantai kekuasaan warisan masa lalu yang selama ini menghantui Siak.
Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, artikel ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Semoga pemimpin yang baru dilantik mampu menjawab ekspektasi publik dan tidak terjebak dalam pola kekuasaan lama yang sarat kepentingan. Segala informasi yang disampaikan berdasarkan fakta, data, serta Redaksi membuka hak jawab dari berbagai pihak terkait sesuai dengan prinsip jurnalisme berimbang.
About The Author
