Pekanbaru, 21 Juni 2025 – Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), kawasan konservasi kunci di jantung Riau, kini dalam kondisi kritis. Lebih dari 70% luasnya telah berubah menjadi kebun sawit ilegal, namun negara tak kunjung hadir secara serius. Sementara itu, sejumlah tokoh yang pernah menjabat di sektor kehutanan dan dikritik publik karena pembiaran kerusakan lingkungan, pejabat yang menerbitkan sejumlah izin pengelolaan hutan kini justru muncul kembali dalam skenario politik lokal.
Redaksi mataxpost menyorot salah satu momen paling mencolok adalah saat pelantikan Afni Zulkifli sebagai Bupati Siak. Dalam acara tersebut, hadir dua figur penting yang selama ini dianggap bertanggung jawab secara struktural terhadap kehancuran kawasan hutan di Riau:
1.Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dua periode (2014–2024), yang dikenal publik karena:
Melegitimasi perluasan izin korporasi di kawasan hutan,
Gagal menindak pelaku kebakaran hutan secara sistemik,
Membiarkan praktik sawit ilegal di TNTN berlangsung tanpa penindakan berarti,
Hingga namanya disebut terseret dalam penggeledahan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata niaga sawit.
2.Aswin AS, mantan Bupati Siak yang pernah dipenjara dalam perkara kehutanan dan memiliki rekam jejak kelam dalam tata kelola izin lahan di Riau.
Kehadiran kedua tokoh ini dalam pelantikan Afni bukan sekadar seremoni. Ini menandai kembalinya jaringan kekuasaan lama dalam wajah baru. Di saat Tesso Nilo dibiarkan rusak tanpa upaya penyelamatan berarti, tokoh-tokoh yang kontroversi dan pernah berada di lingkar masalah justru tampil mendukung pemerintahan daerah yang baru.
Bahkan menanggapi kritik publik dan laporan investigatif Mataxpost terkait kehadiran para tokoh bermasalah itu, Afni Zulkifli justru memberi pernyataan yang jauh dari substansi.
Dalam unggahan di akun TikTok resmi (platform XPost), ia menulis:
“Tidak pernah sekalipun kami menginjakkan kaki secara resmi di jantung perusahaan kehutanan… jadi ndak usahlah asal bikin analisa yang tendensius.”
Pernyataan ini mengejutkan, karena tidak pernah ada tuduhan bahwa Afni masuk ke perusahaan kehutanan. Kritik publik justru menyoroti kehadiran dan dukungan dari para tokoh kontroversial tersebut, bukan keterlibatan langsung Afni dengan korporasi sawit.
Dengan kata lain, Afni membantah sesuatu yang tidak pernah dituduhkan, dan justru menghindari menjawab persoalan utama: Mengapa ia menerima dan membiarkan legitimasi dari tokoh-tokoh yang pernah dikaitkan dengan kehancuran lingkungan?
Dalam ilmu komunikasi politik, ini disebut “strawman fallacy”—menjawab tuduhan rekaan agar mudah dibantah, sambil menghindari kritik yang sesungguhnya.
Lebih ironis lagi, Afni menambahkan frasa “secara resmi”, yang justru membuka ruang tafsir baru:
Apakah ada keterlibatan yang tidak resmi?
Mengapa perlu membantah hal yang tak pernah dituduhkan?
Apakah ini bentuk antisipasi terhadap dugaan relasi yang belum terungkap diruang publik?
Pelantikan pejabat publik bukan sekadar acara seremonial. Ia adalah panggung simbolik yang memperlihatkan siapa yang berada di belakang kekuasaan, dan kekuatan politik apa yang sedang bergerak. Dalam konteks Afni Zulkifli, kehadiran Siti Nurbaya dan Aswin AS dalam pelantikannya memperkuat dugaan bahwa ada kesinambungan kekuasaan lama dalam pemerintahan baru di Siak.
Hal ini menjadi penting untuk ditelaah, karena selama dua dekade terakhir, kerusakan Tesso Nilo—yang merupakan kawasan konservasi strategis nasional—tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan pembiaran yang dilakukan secara sistematis oleh negara.
Alih-alih mengambil jarak dari warisan problematik itu, Afni justru terlihat menerima, menyambut, dan bernaung dalam legitimasi yang diberikan para tokoh tersebut.
Afni Zulkifli dikenal publik sejak pernyataannya viral saat seekor gajah masuk kampung pada 2023:
“Bukan gajah yang masuk ke kebun bapak‑bapak, tapi desa dan kebun bapak‑bapak yang masuk ke rumah gajah.”
Afni justru bungkam saat “rumah gajah” itu benar-benar dirusak dan terjadinya pembiaran serta Pejabat yang memberikan ijin atas kerusakan hutan Riau hadir dalam barisan pendukung kekuasaan barunya Dan ketika kritik menyentuh substansi dukungan politik, ia justru menjawab dengan narasi yang tidak nyambung.
Inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai aktivisme kosmetik—vokal saat kamera menyala, viral saat emosi publik meluap, tapi diam dan defensif saat harus berhadapan dengan struktur kekuasaan yang membentuk kebijakan lingkungan, apakah masih pantas ia menyandang gelar aktivis lingkungan?
Sebagai Bupati Siak, wilayah yang berbatasan langsung dengan TNTN, Afni kini memiliki kuasa administratif dan mandat publik. Ia bukan lagi pengamat atau aktivis, tapi pengambil kebijakan. Jika ia tidak berani menjawab pertanyaan paling mendasar tentang siapa yang berada di belakang kekuasaannya, bagaimana publik bisa percaya bahwa ia akan berpihak pada penyelamatan Tesso Nilo?
Jika bukan dari Afni Zulkifli—yang berasal dari Riau, paham birokrasi, dan dekat pusat kekuasaan—siapa lagi yang bisa diharapkan menyuarakan penyelamatan TNTN?
Jika jawaban terhadap kritik hanyalah pembelaan kosong atas tuduhan fiktif, maka yang kita hadapi bukan hanya pejabat yang defisit sikap, tapi juga kekuasaan yang sedang membangun benteng dari kebisingan simbolik.
Sumber:
Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, WALHI Riau, WWF Indonesia, ICW (Indonesia Corruption Watch), Eyes on the Forest (EoF), MA
📌 Redaksi Mataxpost
🗓️ 21 Juni 2025
✍️ Untuk tanggapan dan hak jawab resmi, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Afni Zulkifli, Kementerian LHK, serta pihak-pihak yang disebut dalam laporan ini.
Dilarang mengutip berita tanpa ijin tertulis dari Redaksi mataxpost ©2025
