Janji Pendidikan Gubernur Dinilai Gimmick, Puluhan Media dan LSM Desak Copot Plt Kadisdik Riau!
Foto: Dinas pendidikan Riau, Gubri Abdul Wahid, Plt Kadisdik Riau Erisman Yahya, Sekretaris Disdik Riau, Arden SimeruPekanbaru, Riau | Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Riau tahun 2025 kembali menuai kritik tajam. Diwarnai keluhan luas dari masyarakat, dugaan praktik curang, hingga carut-marut sistem daring, kini gelombang protes makin meluas. Empat organisasi pers dan tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Riau siap turun ke jalan, menuntut Gubernur Riau Abdul Wahid segera mengevaluasi dan menonaktifkan pejabat-pejabat kunci di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. (01/07)
Belum pernah terjadi sebelum nya, banyak nya calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi dalam sistem PPDB ditahun 2025 adalah bukti bobrok nya dinas pendidikan Riau.
Aksi damai dijadwalkan digelar pada Kamis, 3 Juli 2025, di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Riau. Diperkirakan, sedikitnya 400 orang akan bergabung, termasuk orang tua calon siswa yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi PPDB.
Elemen masyarakat yang menginisiasi aksi ini antara lain:
Aliansi Media Indonesia (AMI)
Forum Wartawan Pendidikan (FORWADIK) Riau
Solidaritas Pers Indonesia (SPI)
Forum Pers Independen Indonesia (FPII)
LSM Berantas
LSM Bara Api
LSM Fortaran
Koordinator Lapangan Aksi, Ismail Sarlata, yang juga menjabat Ketua Umum AMI, menyebut bahwa sejak awal PPDB Riau 2025 sudah menyimpan masalah serius.
> “Kami menemukan ketidaksinkronan antara sistem online dengan data lapangan, posko pengaduan yang tumpang tindih, serta laporan adanya fungsi ganda antara panitia sekolah dan panitia Disdik Riau. Yang paling parah, pengaduan masyarakat diabaikan. Ini bukan sekadar teknis, tapi dugaan praktik curang yang terstruktur,” tegas Ismail.
Pihaknya juga menyesalkan tidak adanya transparansi dari pejabat Disdik, terutama Sekretaris Disdik Riau dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, yang dinilai gagal menjawab persoalan publik.
Lebih jauh, gabungan organisasi dan LSM ini menyebut janji kampanye Gubernur Riau Abdul Wahid yang menyatakan akan memprioritaskan pendidikan, hanyalah omong kosong. Bukannya memperbaiki kualitas pendidikan, Gubri dinilai lebih sibuk melakukan kunjungan luar daerah ketimbang menyelesaikan polemik di sektor pendidikan.
> “Gubri wajib bertanggung jawab atas bobroknya sistem pendidikan. Jika dia serius ingin menyelamatkan masa depan anak-anak Riau, maka segera copot Plt Kadisdik dan Sekdis. Ini bukan hanya soal PPDB, tapi soal masa depan generasi,” tandas Ismail.
Ismail juga menyerukan seluruh masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem PPDB 2025 untuk turut hadir menyuarakan keadilan.
> “Kami akan buka semua bukti dalam aksi nanti. Ini bukan seremonial. Ini perjuangan rakyat yang hak anaknya dirampas oleh sistem yang timpang. Kami ingin akhiri ketidakadilan ini,” ujar Ismail.
Aksi damai akan berlangsung dengan tertib, mengacu pada hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, yakni hak menyampaikan pendapat di muka umum.
Pihak Dinas Pendidikan Riau hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tudingan yang dilontarkan elemen masyarakat. Redaksi Banuaminang.co.id memberikan ruang hak jawab kepada Gubernur Riau, Plt Kadisdik Riau, dan Sekretaris Disdik Riau untuk menjelaskan duduk persoalan yang terjadi.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Wawan
Foto: Dokumentasi Aksi
Sumber: Keterangan resmi AMI, FORWADIK, SPI, FPII, LSM Berantas, LSM Bara Api, dan Fortaran
Pos terkait
Pilihan Editor
Trending Post
Pos Terbaru
.
.
.
.
. 
.
.
. 
.
Tidak ada komentar