SIAK KECIL — Puluhan petani dari Kelompok Tani Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, melakukan aksi pendudukan lahan pada Senin pagi (15/7). Mereka mengklaim lahan tersebut sebagai milik masyarakat yang selama ini telah dikuasai secara sepihak oleh pihak yang diduga berafiliasi dengan Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM).
Aksi dimulai sejak pagi, dengan para petani memasang patok-patok pembatas dan membentangkan spanduk berisi tuntutan agar lahan dikembalikan kepada masyarakat desa. Aksi ini berlangsung damai namun penuh ketegangan. “Lahan ini sudah kami kelola sejak dulu, turun-temurun. Kami punya bukti sejarah. Kami hadir dalam berita acara, tapi semua dibungkam. Hari ini, kami ambil kembali apa yang jadi hak kami,” tegas Ketua Kelompok Tani Tanjung Belit kepada wartawan.
Sengketa ini mencuat sejak tahun 2022. Pada 13 Mei tahun itu, telah digelar rapat resmi yang dihadiri oleh Camat Siak Kecil, Kapolsek, Danramil, Sekretaris Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis, Ketua Koperasi, dan perwakilan kelompok tani. Namun, warga menilai tidak ada tindak lanjut nyata dari hasil pertemuan tersebut. Mereka menuding koperasi hanya memberi harapan kosong dan tidak menjalankan komitmen penyelesaian konflik.
Salah satu tokoh masyarakat menyayangkan sikap pemerintah dan koperasi yang terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. “Masyarakat hanya ingin hak mereka diakui. Jangan ada permainan di atas penderitaan rakyat kecil. Ini bukan sekadar soal tanah, tapi soal harga diri,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengurus Koperasi Bukit Batu Darul Makmur. Dalam aksi tersebut, seorang wakil sekretaris koperasi sempat hadir dan meminta massa menghentikan aksi, dengan janji akan mengundang kelompok tani untuk musyawarah dalam tiga hari ke depan. Namun, janji itu tak pernah ditepati.
Masyarakat Tanjung Belit kini meminta kehadiran negara secara nyata di atas lahan sengketa tersebut. Mereka mendesak agar Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah (Satgas PKH) turun langsung ke lapangan, mengusut dugaan penguasaan lahan secara ilegal oleh oknum-oknum yang berlindung di balik badan hukum koperasi. Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar konflik lokal, tetapi bagian dari pola lama perampasan tanah rakyat oleh kekuatan modal yang dibungkus legalitas semu.
Warga berharap pemerintah daerah, terutama Bupati Bengkalis dan aparat penegak hukum, tidak lagi tutup mata dan segera memfasilitasi penyelesaian konflik secara adil, terbuka, dan berpihak kepada rakyat. Aksi ini menjadi babak baru dalam konflik agraria yang selama ini terpendam di balik rapat-rapat formal yang tak menghasilkan solusi nyata. Mereka menegaskan, jika negara terus absen, maka rakyat akan hadir dengan caranya sendiri.
