Membaca Strategi Kekuasaan di Balik Birokrasi yang Kacau?

Oleh Redaksi Mataxpost

Pada tahun 1940-an, Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat pernah merilis dokumen rahasia berjudul Simple Sabotage Field Manual. Dokumen itu bukan buku teori intelijen biasa. Ia berisi panduan rinci untuk merusak organisasi dari dalam, bukan lewat bom atau peluru, tapi dengan cara yang sederhana, sepele, bahkan terlihat “biasa”: birokrasi yang dipersulit, rapat yang tak pernah selesai, promosi yang salah sasaran, dan penyebaran gosip internal. Tujuannya satu: melumpuhkan sistem secara perlahan hingga hancur total, tanpa perlu campur tangan musuh dari luar.

Taktik ini kini terasa sangat relevan di Provinsi Riau. Tidak ada perang. Tidak ada kudeta. Tapi pemerintahan remuk dari dalam. Sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024, bukannya menata pembangunan, justru yang terjadi adalah gejala pembusukan sistematis. Rakyat menyaksikan satu demi satu masalah bermunculan: anggaran tunda bayar, proyek mangkrak, birokrasi kacau, dan isu pendidikan yang meledak di mana-mana. Pertanyaannya: ini kebetulan, atau ada skenario?

Sejarah mencatat banyak cara untuk meruntuhkan sebuah negeri: dari intervensi asing hingga krisis ekonomi. Namun apa yang terjadi di Riau jauh lebih kejam—karena dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaga. Dua pucuk pimpinan provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai tidak hanya gagal menjaga stabilitas. Mereka justru diduga merancang kekacauan dengan sangat halus dan terstruktur.

Strateginya mirip dengan yang dijelaskan CIA delapan dekade lalu: buat birokrasi tidak efektif, tumpuk loyalis tak kompeten, timbulkan konflik palsu, dan kaburkan tanggung jawab. Buat publik terpecah. Lemahkan lembaga pengawas. Setelah itu, kendalikan proyek, alokasi anggaran, dan jaringan kekuasaan tanpa gangguan.

Isu pertikaian di antara Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan bisa jadi bagian dari skenario. Di permukaan terlihat saling sindir, saling menjauh, seolah tidak harmonis. Namun dalam pengelolaan proyek dan penempatan jabatan, keduanya tampak seiring sejalan. Proyek-proyek strategis akan tetap jatuh ke tangan kelompok yang sama. Loyalis tetap mendapat posisi. Sementara kelompok yang kritis sisa loyalis penguasa lama disingkirkan perlahan.

Kekacauan dimulai tak lama setelah pelantikan. Isu defisit dan tunda bayar meledak. Kontraktor dan penyedia jasa mulai bersuara lantang: tagihan mereka tak kunjung dibayar. Namun alih-alih menyampaikan solusi, Gubernur memilih menyalahkan warisan masa lalu. Sementara Wakil Gubernur tampil membela diri dimedia dengan narasi simpatik tapi kosong tanpa tindakan.

Dua aktor. Dua peran. Satu panggung. Dan publik dibingungkan oleh drama ini, sementara masalah sebenarnya adalah: sistem keuangan dan pengendalian internal sengaja dibuat tak berfungsi. Kebijakan tak lagi dicatat, keputusan banyak yang diambil secara informal, dan tak ada pejabat yang bisa mempertanggungjawabkan secara tegas.

Salah satu ciri sabotase dalam dokumen CIA adalah mempromosikan orang yang tidak kapabel. Ini terjadi di berbagai OPD Riau. Di Dinas Pendidikan, misalnya, Plt Kepala Dinas ditunjuk dari luar bidang pendidikan. Sementara pejabat berintegritas justru digeser ke posisi tak relevan. sebagai contoh yang paling mencolok adalah terkait promosi seorang kepala bidang yang disebut-sebut terlibat dalam skndal pelanggaran, justru diangkat jadi Sekretaris Dinas, sementara itu Sekretaris dinas yang berpengalaman malah dibuang ke Dinas Tenaga Kerja, yang jelas bukan bidang keahliannya.

Hasilnya bisa ditebak: skandal SPMB 2025 pecah. Publik dikejutkan oleh munculnya “siswa titipan”, kuota siluman, dan permainan oknum pejabat. Tapi tidak ada evaluasi menyeluruh. Tak ada pejabat yang diganti. Yang ada justru pembiaran sistemik yang disengaja.

Bagaimana ini bisa terus terjadi?

Karena sistem pengawasan sudah dikuasai. Karena pejabat pengambil keputusan tidak takut salah. Karena DPRD justru sibuk memperbesar pokir, bukan mengawasi. Bahkan para anggota dewan ikut menitip proyek di dinas teknis.

Karena kekuasaan sudah dijadikan panggung drama. Karena rakyat dibiarkan sibuk memperdebatkan siapa yang salah, Gubernur atau Wakilnya, padahal keduanya bisa jadi sedang memainkan peran bersama. Selama masyarakat percaya mereka berseteru, maka tak ada yang mengawasi permainan sesungguhnya: penghancuran birokrasi demi memperkuat jaringan kuasa dan bisnis kelompok tertentu.

Lembaga pengawas seperti BPK, inspektorat, hingga aparat penegak hukum pun tampak lesu. Banyak laporan mandek. Temuan tidak ditindak. Bahkan media pun perlahan kehilangan fokus. Ini adalah sabotase struktural yang sangat rapi. Tidak terlihat. Tidak terdengar. Tapi hasilnya nyata.

Banyak yang ingin percaya bahwa kekacauan ini hanya karena ketidakmampuan birokrasi atau lemahnya manajemen. Tapi jika kita melihat lebih dalam, semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Sistem dikacaukan dari dalam. Loyalis dipasang di posisi strategis. Pengawasan dilumpuhkan. Dan rakyat dibiarkan bingung.

Ini bukan sekadar kegagalan pemerintahan. Ini adalah bentuk sabotase yang dibungkus dengan senyum pejabat, pidato resmi, dan rapat-rapat mewah.

Redaksi menyadari bahwa pemerintahan daerah juga menghadapi tantangan objektif seperti warisan beban keuangan dan birokrasi yang kompleks. Namun jika kekacauan ini dibiarkan tanpa kontrol, rakyatlah yang akhirnya dirugikan..

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan opini redaksi berdasarkan hasil pengamatan terhadap dinamika pemerintahan Provinsi Riau pasca-Pilkada 2024. Redaksi tidak bermaksud menuduh, melainkan mengajak publik mengkritisi pola kekuasaan yang akan membahayakan sistem birokrasi dan demokrasi.

Dan jika publik tidak bersuara sekarang, maka lima tahun ke depan kita hanya akan mewarisi puing-puing birokrasi dan jaringan pejabat yang hanya tahu satu hal: bagaimana merusak sistem sambil menggeruk anggaran untuk pribadi sambil tersenyum di depan kamera.