Ormas SATU GARIS Desak KPK dan Kejaksaan Periksa Sekwan DPRD Meranti Kardafi atas Dugaan Korupsi Anggaran Miliaran Rupiah

MERANTI — Dugaan penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kini mendapat perhatian serius dari elemen masyarakat sipil. Organisasi masyarakat SATU GARIS (Suara Aspirasi Terdepan Untuk Gerakan Reformasi integritas dan Supremasi Hukum) secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk segera memeriksa Sekretaris DPRD Meranti, Kardafi, terkait dugaan korupsi dan mark-up anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah dalam tahun anggaran 2023. (24/07)

Sekretaris Jenderal SATU GARIS, Afrizal, menyebut pihaknya telah mengkaji sejumlah data anggaran resmi yang diakses publik dan menemukan indikasi kuat terjadinya pemborosan dan penggelembungan anggaran dalam banyak pos belanja. Salah satunya adalah belanja honor tenaga honorer yang sangat mencurigakan baik dari sisi jumlah orang maupun nilai anggaran.

Pada program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Setwan DPRD Meranti tercatat menganggarkan:

Belanja Jasa Tenaga Administrasi senilai Rp830.000.000 yang mencakup:

252 orang/bulan: Rp504.000.000

36 orang/bulan: Rp54.000.000

132 orang/bulan: Rp132.000.000

60 orang/bulan: Rp120.000.000

8 orang/bulan: Rp20.000.000

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp674.000.000:

216 orang/bulan: Rp432.000.000

36 orang/bulan: Rp54.000.000

72 orang/bulan: Rp72.000.000

24 orang/bulan: Rp36.000.000

20 orang/bulan: Rp40.000.000

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum: Rp392.000.000

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan: Rp232.000.000

Belanja Jasa Tenaga Keamanan: Rp245.000.000, termasuk kegiatan pengamanan dan honor lalu lintas

Jika dijumlahkan, total belanja untuk tenaga honorer mencapai lebih dari Rp2,3 miliar dengan jumlah orang yang dipertanyakan validitasnya. “Angka ini sangat tidak rasional. Apakah benar ribuan tenaga itu benar-benar bekerja? Atau hanya angka di atas kertas?” ujar Afrizal.

Selain tenaga kerja, pengadaan barang juga menjadi sorotan tajam. Belanja mebel dan perabot kantor dicatatkan sebagai berikut:

Pengadaan meja kerja DPRD (30 unit): Rp468.000.000

Meja kerja pimpinan (6 unit): Rp146.298.000

Kursi kerja DPRD (36 unit): Rp468.000.000

Total: Rp1.082.298.000

“Meja dan kursi dengan harga setinggi itu jelas tidak wajar. Bahkan harga kursi lebih mahal daripada motor,” kata Afrizal menambahkan.

Tak kalah janggal adalah pengadaan barang lainnya seperti:

Alat tulis kantor: Rp818.980.000

Kertas dan cover: Rp168.784.000

Bahan cetak: Rp272.200.000

Perabot kantor: Rp223.577.000

Sewa alat bantu: Rp188.200.000

Pakaian sipil resmi 30 stel: Rp105.000.000 (setara Rp3,5 juta per stel)

Sementara itu, anggaran langganan media dan komunikasi juga fantastis:

Langganan surat kabar/majalah: Rp398.860.000

Tagihan listrik: Rp273.959.400

Internet dan TV berlangganan: Rp107.700.000

Dalam program Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, ditemukan alokasi jumbo:

Belanja kursus/pelatihan: Rp900.000.000

Sewa tenda dan sound system: Rp750.600.000

Belanja alat tulis dan bahan cetak: Rp599.580.300

Namun yang paling disorot adalah belanja penyerapan aspirasi masyarakat, yang totalnya mencapai Rp8.962.617.000, terdiri dari:

Pelaksanaan reses: Rp8.012.787.000

Kunjungan kerja dalam daerah: Rp949.830.000

Afrizal menyebut jumlah itu sangat tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan masyarakat. “Rakyat Meranti tidak pernah tahu apa hasil dari reses itu. Siapa yang ditemui, apa yang diserap, tidak ada transparansi. Kami menduga kuat, ini hanya cara sistematis untuk menguras uang daerah,” ujarnya.

SATU GARIS meminta agar KPK dan Kejaksaan segera membentuk tim investigasi dan melakukan audit forensik terhadap seluruh kegiatan Setwan DPRD Meranti. Afrizal menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal kasus ini hingga ke proses hukum, dan akan turun ke jalan jika tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

“Kami tidak main-main. Jika ini dibiarkan, maka praktik korupsi akan terus merajalela, dan Meranti akan tetap jadi kabupaten tertinggal karena uangnya habis untuk bancakan elite,” tegas Afrizal.

Hingga berita ini dirilis, Sekwan DPRD Meranti Kardafi belum memberikan klarifikasi atas desakan tersebut. Namun tekanan dari masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi dipastikan akan terus bergulir, seiring dengan terbukanya data-data anggaran yang dinilai janggal dan patut diselidiki.