Tragedi Menjelang Kunjungan Wapres: Ada Apa di Balik Kebakaran Disnakertrans Riau?
Mataxpost | PEKANBARU – Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau di Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru, luluh lantak dilalap api pada Senin dini hari, 28 Juli 2025, sekitar pukul 02.30 WIB. Seluruh bangunan, termasuk ruang arsip dan pusat penyimpanan dokumen administratif, habis terbakar. Tragisnya, insiden ini terjadi hanya beberapa jam sebelum kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara simbolis kepada para pekerja di Kantor Pos Indonesia jalan Sudirman Pekanbaru. (28/07)
Kebakaran ini menarik perhatian publik karena waktunya berdekatan dengan agenda penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh pemerintah pusat. Program tersebut menyasar 368.568 pekerja di Provinsi Riau dengan total anggaran lebih dari Rp221 miliar.
Meskipun pendataan penerima BSU secara nasional berbasis data BPJS Ketenagakerjaan dan dikelola langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Disnakertrans Riau kerap disebut sebagai institusi fasilitatif yang menerima laporan atau aduan dari pekerja yang tidak menerima bantuan. Peran ini menempatkan Disnakertrans dalam sorotan terkait transparansi dan integritas pelaksanaan program ketenagakerjaan daerah.
Kebakaran itu juga memicu kecurigaan publik. Gedung yang terbakar merupakan pusat kendali administratif berbagai program strategis pemprov Riau dan pusat di daerah seperti penyaluran bantuan sosial tenaga kerja, program Prakerja, pelatihan vokasi, dan pendataan UMKM penerima manfaat.
Beberapa sumber menyebutkan, Kantor Disnakertrans mungkin masuk dalam rencana kunjungan Wapres, meski tidak diumumkan terbuka. Namun, agenda diduga batal, sebab api lebih dulu datang, membakar habis seluruh gedung serta dokumen yang seharusnya bisa diperiksa, Menurut seorang pengamat kebijakan publik lokal yang tak ingin disebutkan namanya, jika benar agenda tersebut maka peristiwa ini menyerupai situasi yang oleh sebagian pihak disebut sebagai โpanic syndromeโ tindakan panik menjelang pengawasan penting.
Tim investigasi Mataxpost menyampaikan bahwa kebakaran ini di duga bukan kecelakaan biasa. Publik patut menaruh curiga mengingat Disnakertrans Riau beberapa waktu yang lalu sedang disorot atas dugaan penyelewengan dana negara. Sorotan itu datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk KNPI Riau, KADIN Riau, serta kelompok LSM dan aktivis antikorupsi yang menuntut transparansi dalam pengelolaan program bantuan sosial.
Berbagai dugaan yang mengemuka mengarah pada manipulasi data penerima bantuan. Program BSU dan pelatihan kerja diduga disalurkan kepada koperasi dan UMKM fiktif. Dalam berbagai laporan investigatif sebelumnya, ditemukan penerima bantuan hanya tercatat di atas kertas. Tidak ada usaha nyata, tidak ada pelatihan yang pernah digelar. Nama-nama peserta fiktif. Tempat pelatihan pun tak pernah ada. Namun anggaran tetap cair dan dilaporkan selesai.
Lebih jauh, data BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi basis penyaluran BSU pun diduga dimanipulasi. Nama-nama pekerja dari perusahaan tak aktif atau bahkan fiktif dicantumkan sebagai penerima. Ada indikasi penggunaan data ganda dan perusahaan cangkang untuk memenuhi kuota bantuan. Anehnya, hasil audit internal atas program-program tersebut tak pernah diumumkan ke publik. Kini, dokumen audit itu diduga ikut hangus terbakar.
Sumber dari lingkungan Inspektorat Provinsi Riau yang enggan disebut namanya membenarkan bahwa audit terhadap program pelatihan kerja, bantuanย UMKM dan BSU sedang berjalan.
“Kami beberapa hari ini sedang memverifikasi data pelatihan, dan bantuan UMKM yang terindikasi menyimpang, Tapi dengan kejadian ini, proses bisa jadi sangat sulit,” ujarnya.
Berikut sejumlah dugaan penyelewengan di disnakertrans yang di telah dikumpulkan oleh Redaksi yakni:
-Dugaan pertama, adanya koperasi dan UMKM fiktif yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Banyak di antaranya hanya terdata di atas kertas, tanpa aktivitas nyata atau anggota aktif.
-Dugaan kedua, program pelatihan kerja yang dilaporkan selesai ternyata tidak pernah dilaksanakan di lapangan. Peserta diduga fiktif, lokasi tidak jelas, sementara anggaran tetap dicairkan penuh.
-Ketiga, penyaluran BSU yang disebut tidak tepat sasaran. Sejumlah penerima bantuan terindikasi bukan pekerja aktif sebagaimana disyaratkan. Nama-nama pekerja dan perusahaan dicurigai direkayasa untuk memenuhi kuota.
-Keempat, dugaan manipulasi data perusahaan dan tenaga kerja melalui sistem BPJS Ketenagakerjaan. Ada indikasi data palsu digunakan untuk menciptakan basis penerima bantuan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.
-Kelima, hasil audit dari Inspektorat Riau yang sebelumnya disebut sudah dilakukan terhadap program pelatihan dan UMKM hingga kini tidak pernah dipublikasikan
Kejanggalan lain juga tampak dari sistem keamanan gedung. Sebagai bagian dari kawasan perkantoran pemerintah, seharusnya gedung tersebut dilengkapi sistem pendeteksi dini kebakaran, pendeteksi asap dan alarm otomatis, pemadam internal gedung hingga hydrant. Apakah semua itu tidak berfungsi.? Tidak ada keterangan dari instansi yang berwenang mengenai hal ini, minim peringatan, tidak ada respons cepat. Api membesar begitu cepat tanpa upaya pemadaman dini.
Pihak kepolisian melalui Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Berry Juana menyampaikan dibeberapa media lokal, bahwa dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik di dalam gedung. Namun keterangan tersebut belum berdasarkan hasil investigasi laboratorium forensik yang tuntas. Polda Riau belum merilis hasil resmi uji TKP atau laporan kebakaran secara mendalam, dan pernyataan ini belum mampu meredakan kecurigaan publik.
Dian (nama samaran) warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi kejadian, menyebut tak mendengar tanda-tanda peringatan.
โTak ada tanda tanda, Api dari gedung langsung membesar begitu cepat. Seolah memang tidak dikehendaki ada yang bisa diselamatkan,โ katanya.
Hal senada disampaikan Iman, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di depan kantor.
โKami berdagang tiap hari di situ, tak pernah lihat tanda bahaya. Tapi malam itu, api tiba-tiba membesar, semua orang teriak: kebakaran, kebakaran,โ ujarnya.
Ketua Harian organisasi antikorupsi SATU GARIS, Ricky Fathir, mendesak agar kebakaran ini tidak dianggap sebagai insiden biasa. Ia menyebut peristiwa ini terlalu cepat disebut kebetulan dengan agenda kunjungan Wapres yang menyerahkan BSU.
“Kita patut menaruh curiga atas kejadian tersebut, aph harus segera meungkap penyebab kebakaran yang sebenarnya, terlalu cepat jika disebut sebagai hal kebetulan, “ucap Ricky
Ricky juga menegaskan bahwa audit forensik harus segera dilakukan, dan keterlibatan Kejaksaan hingga KPK diperlukan.
โApi memang bisa membakar dokumen, tapi tidak bisa memadamkan kebenaran. Jangan sampai ini berakhir jadi isu yang dilupakan. Harus diusut tuntas.โ
Ada dugaan kuat bahwa sebagian dokumen audit ikut terbakar saat kejadian, semakin mempertegas kecurigaan adanya indikasi penghilangan data.
Desakan agar Polda Riau dan Pemprov membentuk tim investigasi independen pun menguat. Bahkan sejumlah pihak meminta Wapres Gibran intervensi APH agar membongkar fakta, mengingat peristiwa ini terjadi bertepatan kedatangan Wapres pertama kali dalam kunjungan kerja menyangkut program pusat dan meninjau secara lansung bantuan BSU serta Penanganan Karhutla.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi dalam laporan ini disusun berdasarkan temuan lapangan, kesaksian warga, dan konfirmasi terbatas dari sumber relevan. Dugaan yang disampaikan bukan vonis, melainkan indikasi awal yang memerlukan proses hukum lanjutan. Redaksi Mataxpost menjunjung asas praduga tak bersalah dan terbuka terhadap hak jawab semua pihak yang disebut. Kebenaran tak akan pernah padam meski dibakar sekalipun.
Tim investigasi Mataxpost akan terus mengikuti jejak-jejak yang tertinggal. Karena kebenaran, meski dibakar, tidak akan pernah padam.
Pos terkait
Pilihan Editor
Trending Post
.
.
.
.
. 
.
.
. 
.
Tidak ada komentar