Anggota DPRD Fraksi PKS Sabaruddi Hadir Pakai Kaos di Paripurna, DPRD Pekanbaru Dinilai Krisis Etika
Pekanbaru โ Rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, menuai kritik keras publik. Bukan hanya karena rapat dipertanyakan kuorumnya dan perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) diduga menabrak aturan, tetapi juga karena seorang anggota DPRD Fraksi PKS, Sabaruddi, hadir dengan pakaian yang dinilai tidak pantas: kaos sepak bola bertuliskan โEMIRATES.โ
Penampilan tersebut dianggap mencoreng wibawa lembaga. Paripurna merupakan forum resmi tertinggi DPRD yang menuntut formalitas berpakaian, sesuai tata tertib yang mengharuskan penggunaan jas, batik, atau pakaian adat dalam momen tertentu. Kehadiran dengan kaos oblong dinilai sebagai pelanggaran etika sekaligus pelecehan simbolik terhadap momentum sakral kemerdekaan.
Ketua Harian LSM Satu Garis Ricky Fathir angkat bicara dan menyampaikan kepada media:
โIni jelas tidak beretika. Rakyat mempercayakan lembaga ini untuk bekerja serius, bukan memperlihatkan hal-hal yang merendahkan martabat DPRD,โ ujar Ricky Fathir
Kritik semakin tajam karena PKS merupakan salah satu pemenang Pemilu 2024 di Pekanbaru, meraih 8 kursi bersama Partai Demokrat. Kemenangan besar ini memunculkan dugaan bahwa dominasi kursi membuat PKS merasa bisa bertindak sesuka hati.
โKalau mayoritas kursi dipakai untuk mengabaikan aturan dan etika, itu berbahaya. DPRD bisa kehilangan wibawa dan rakyat makin apatis,โ tambah anggota DPRD lainnya.
Selain masalah pakaian, paripurna 17 Agustus juga disorot karena hanya dihadiri 14 dari 50 anggota, sehingga tidak memenuhi syarat kuorum. Agenda perubahan AKD yang dipaksakan juga diduga melanggar aturan, sebab berdasarkan PP No. 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD, perubahan AKD hanya boleh dilakukan setelah periode tertentu โ 1 tahun untuk Banggar dan 2,5 tahun untuk Banmus.
Kombinasi persoalan kuorum, dugaan pelanggaran aturan, dan etika berpakaian ini dinilai merusak citra DPRD Kota Pekanbaru. โDua-duanya serius. Kalau aturan hukum dilanggar, keputusan paripurna bisa dibatalkan. Kalau etika diabaikan, publik makin apatis terhadap wakil rakyatnya,โ tegas seorang anggota DPRD lain.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DPRD Kota Pekanbaru maupun Fraksi PKS belum memberikan klarifikasi resmi terkait insiden kaos โEMIRATESโ dan polemik paripurna tersebut.
Pos terkait
Pilihan Editor
Trending Post
.
.
.
.
. 
.
.
. 
.
Tidak ada komentar