Pekanbaru, 10 Agustus 2025 β Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Detail Engineering Design (DED) Tower Riau senilai Rp 8,4 miliar tengah dalam penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Namun, proses penyidikan hingga kini dinilai lambat dan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Proyek DED Tower Riau ini merupakan dokumen perencanaan teknis yang seharusnya menjadi tahap awal dalam pembangunan fisik sebuah menara. Namun, proyek ini diduga fiktif karena tidak diikuti dengan pelaksanaan pembangunan nyata di lapangan. Proyek tersebut menghabiskan anggaran Rp 8.394.815.556,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2024.
Biaya sebesar Rp 8,4 miliar untuk jasa penyusunan DED dianggap sangat tidak wajar dan terlampau mahal. Sebagai gambaran, biaya jasa DED biasanya hanya berkisar 1-5% dari total biaya pembangunan fisik proyek. Karena tidak ada realisasi pembangunan fisik, pembayaran sebesar itu untuk hanya dokumen perencanaan menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan proyek ini dimenangkan oleh PT Wiswakharman, sebuah perusahaan yang berkantor di Semarang, Jawa Tengah. Saat tender, PT Wiswakharman mengajukan jasa konsultasi dengan nama proyek βPenyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Riauβ.
Dari berbagai media lokal, Kombes Pol Ade Kuncoro, Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, membenarkan kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan. Dua orang saksi telah diperiksa, yaitu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau, Thomas Larfo Dimeira, dan seorang kontraktor swasta yang terlibat. Namun hingga kini, belum ada penetapan tersangka.
Penting diketahui bahwa proyek ini pernah diajukan saat SF Haryanto menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, namun kala itu ditolak oleh Gubernur Riau Syamsuar karena dianggap fiktif. Ironisnya, proyek yang sama diajukan kembali dan disetujui saat SF Haryanto menjadi Penjabat Gubernur Riau tahun 2024.
Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 153 temuan terkait persoalan anggaran di lingkungan Pemprov Riau dalam LHP tahun 2024, yang menambah kekhawatiran publik tentang tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Lebih jauh, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini dinilai mandek disebabkan keterkaitan dengan figur SF Haryanto yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Riau dan istrinya yang juga duduk sebagai anggota DPRD Riau. Dimata masyarakat Riau saat ini, meski banyak laporan dan dugaan melekat, aparat penegak hukum seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung belum ada yang mampu menyentuh nya.
Proses penyidikan yang lambat dan minimnya transparansi menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen penegakan hukum, terutama ketika pelaku dugaan korupsi berada di lingkaran kekuasaan dan politik.
Kasus ini memicu keprihatinan dan kritik dari berbagai kalangan. Rizal, aktivis anti korupsi di Pekanbaru, menilai, βProyek dengan anggaran sebesar itu tapi tanpa realisasi fisik jelas mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparat hukum harus segera bertindak tegas dan transparan.β
Aktivis Riau lainnya, Jaya, mengungkapkan frustrasi yang dirasakan banyak orang: βSudah banyak laporan korupsi, tapi prosesnya selalu lama dan berbelit. Masyarakat butuh keadilan yang nyata, bukan sekadar janji.β ungkapnya
Pengamat hukum di pekanbaru Dr. Hendri menegaskan, βKasus dugaan korupsi pemprov Riau adalah ujian bagi aparat penegak hukum. Bila prosesnya lambat dan kurang transparan, maka publik akan kehilangan kepercayaan. Tidak ada tempat bagi intervensi politik dalam penegakan hukum.β pungkasnya
Tuntutan dari masyarakat, aktivis dan pengamat ini menegaskan perlunya komitmen kuat dan langkah konkret agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Masyarakat Riau menuntut aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan dan ketegasan dalam mengusut kasus ini agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Reformasi sistem pengawasan internal dan sinergi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kunci agar kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tidak menjadi zona aman bagi pelaku.
Hanya dengan transparansi dan komitmen kuat, keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat pulih.
