Konser Holong di Perawang Disorot, Panitia Tegaskan Tidak Ada Penyediaan Miras dan Acara Berjalan Damai

Perawang – ejumlah pemberitaan yang menyebut dugaan pelanggaran dalam acara “Konser Holong” di Gedung Tapian Nauli, Perawang, pada Minggu (3/8/2025), dinilai telah menciptakan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Panitia dan pemilik gedung dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Acara yang digelar oleh komunitas masyarakat Batak di Perawang ini mendatangkan artis dari Jakarta, yang berasal dari Pekanbaru, sebagai bentuk hiburan budaya dan reuni masyarakat rantau. Dalam keterangan tertulisnya, panitia menyatakan bahwa konser ini murni bertujuan menghibur warga dengan pertunjukan musik etnik khas Batak yang sarat nilai kekeluargaan, artis ibukota ini juga telah mengadakan show sebelum nya tanggal 2/08/2025 di pekanbaru.

“Kami tidak menyediakan minuman beralkohol. Jika ada foto-foto beredar, itu bukan dari kami. Setiap orang datang membawa bekal masing-masing, dan tidak ada transaksi miras yang kami fasilitasi,” tegas Haposan Sinaga, pemilik gedung Tapian Nauli sekaligus anggota DPRD Siak dari Partai Perindo.

Haposan juga menjelaskan bahwa peminjaman gedung untuk acara tersebut dilakukan karena kedekatan kekerabatan.

“Panitia meminjam gedung secara kekeluargaan, karena kami satu marga. Gedung ini dipakai secara cuma-cuma. Tidak ada kepentingan pribadi apalagi komersial dalam bentuk penjualan miras atau lainnya,” ungkapnya.

Terkait kabar bahwa tidak ada izin dari pihak kepolisian, panitia membantah keras. Mereka menyebut telah mengantongi izin dari tokoh masyarakat setempat serta melakukan koordinasi terbatas dengan pengurus lingkungan.

“Ini bukan acara terbuka skala besar, melainkan undangan terbatas untuk komunitas diperawang, Tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan. Semua berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan,” ujar salah satu panitia pelaksana yang meminta namanya tidak disebut.

Isu tentang harga minuman keras yang mencapai jutaan rupiah per meja pun dibantah keras.

“Tuduhan itu sangat berlebihan dan tidak berdasar. Kami bisa buktikan tidak ada transaksi semacam itu. Jika ada, tunjukkan siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” tegasnya.

Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPRD lain yang datang sebagai undangan. Salah satunya adalah Marudut Pakpahan dari PDIP. Namun, baik Haposan maupun Marudut menyatakan tidak mengetahui secara spesifik isi dari setiap meja karena mereka hanya hadir sebatas mendukung acara komunitas yang damai.

Dalam klarifikasinya, Marudut Pakpahan membantah tegas tudingan yang menyebut dirinya menikmati minuman keras.

“Saya tidak pernah menyentuh minuman keras, apalagi meminumnya. Saat itu saya hanya minum Aqua. Saya hadir sebagai bentuk dukungan terhadap acara kebudayaan Batak yang damai dan positif, bukan untuk hal-hal negatif sebagaimana yang dituduhkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, seorang tokoh masyarakat Batak Perawang yang turut hadir menilai pemberitaan yang beredar terlalu menyudutkan.

“Janganlah acara budaya kami dijadikan sasaran politik atau penggiringan opini. Jika ada yang keberatan, sampaikan secara objektif dan adil, bukan dengan fitnah,” ujarnya.

Panitia juga menyayangkan pemberitaan yang menyebut dugaan pelanggaran Perda Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum tanpa klarifikasi menyeluruh.

“Kami terbuka untuk diperiksa. Silakan cek lokasi, dokumentasi, bahkan rekaman CCTV jika perlu. Tapi jangan menyebarkan kabar seolah-olah telah terjadi pelanggaran berat tanpa bukti,” tegas panitia.

Hingga kini, tidak ada laporan resmi dari aparat terkait gangguan keamanan atau pelanggaran hukum dalam acara tersebut. Pihak panitia bahkan menyatakan siap bekerja sama dengan Satpol PP atau kepolisian apabila dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut

Berita ini disusun berdasarkan hasil konfirmasi kepada panitia acara, pemilik gedung Tapian Nauli, anggota DPRD Siak Marudut Pakpahan, serta tokoh masyarakat Batak Perawang yang hadir langsung dalam acara. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan verifikasi dalam menyampaikan informasi. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau memiliki bukti berbeda, ruang klarifikasi kami terbuka demi keadilan informasi publik.