Polemik PBB Pekanbaru: DPRD Bongkar Kenaikan Warisan Era Muflihun, Agung Nugroho Jadi โCuci Piringโ-nya
Faisal islami, anggota DPRD pekanbaru, dan Ketua KNPI Pekanbaru (dok: riau terkini) PEKANBARU โ Polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pekanbaru makin panas. Publik gaduh, isu simpang siur bertebaran. Tak sedikit yang menuding Wali Kota Agung Nugroho menaikkan tarif secara diam-diam. Namun fakta sesungguhnya: kenaikan tajam PBB justru lahir dari kebijakan lama, warisan era Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun.
Ketua Bapemperda DPRD Pekanbaru, Faisal Islami, menegaskan, lonjakan PBB hingga 300 persen bukan kebijakan Agung NugrohoโMarkarius Anwar. Dasar hukumnya jelas: Peraturan Daerah (Perda) yang diketok palu akhir 2023, saat Muflihun masih berkuasa.
โTarif PBB naik dari 0,1 persen jadi 0,3 persen. Mulai berlaku 4 Januari 2024. Jadi jelas, ini bukan keputusan Wali Kota sekarang,โ tegas Faisal, Jumat (15/8/2025).
Muflihun sendiri memimpin Pekanbaru selama dua tahun (Mei 2022โMei 2024). Pada periode itulah, usulan Perda PBB digodok Pemko, dibahas DPRD, lalu disahkan. Kini, โbom waktuโ itu meledak di era Agung Nugroho.
Faisal yang juga Ketua KNPI Pekanbaru mengaku menerima banyak keluhan warga. Tagihan PBB melonjak tajam, membuat publik kaget sekaligus geram. Apalagi sosialisasi kala itu minim, bahkan nyaris tak terdengar.
โKami sangat menyayangkan jika ada pihak yang menggiring opini seolah kenaikan ini dilakukan diam-diam oleh Wali Kota sekarang. Padahal Pemko saat ini justru sudah menyatakan niat menurunkan tarif PBB,โ ujarnya.
Ia memperingatkan, polemik ini jangan dipelintir menjadi permainan politik murahan. โJangan sampai yang menaikkan siapa, tapi yang menanggung beban politiknya siapa. Itu jelas tidak adil,โ sindirnya.
Faisal menegaskan, DPRD siap membuka ruang pembahasan revisi Perda PBB bersama Pemko.
โKeluhan warga harus dijawab. Tarif yang terlalu memberatkan tidak boleh dibiarkan berlarut. Kalau pemerintah sekarang serius menurunkan, DPRD siap mengawal,โ tutupnya.
Pandangan Pakar dan tokoh masyarakat
Pengamat kebijakan publik di Pekanbaru, Zulkarnain, menilai kenaikan PBB ini adalah contoh buruk lemahnya perencanaan dan sosialisasi kebijakan. โKebijakan fiskal sebesar ini seharusnya disiapkan dengan matang, bukan dilempar begitu saja. Minimnya sosialisasi membuat masyarakat merasa ditipu, dan akhirnya yang sedang berkuasa yang dipersalahkan,โ katanya.
Menurut Afriko tokoh masyarakat pekanbaru, posisi Agung Nugroho yang baru 6 bulan menjabat saat ini ibarat โcuci piringโ dari warisan pemerintahan lama.
โSecara politik, wajar publik menyalahkan pemimpin yang sedang menjabat. Tapi secara etis, beban ini mestinya ditanggung pihak yang merancang kebijakan sejak awal. Transparansi harus dibuka agar masyarakat paham siapa yang menaikkan dan siapa yang berupaya menurunkan,โ tegasnya
Pos terkait
Pilihan Editor
Trending Post
.
.
.
.
. 
.
.
. 
.
Tidak ada komentar