.
Dugaan Korupsi Chromebook di Siak, Nama Sekda Mahadar Disorot
Siak โ Dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat Chromebook untuk sektor pendidikan di Kabupaten Siak mencuat ke publik. Informasi yang dihimpun Redaksi dari Organisasi Masyarakat SATU GARIS melalui Sekjend Afrizal Amd menyebutkan, proyek ini berada di bawah kendali eks Bupati Siak Alfedri selaku otoritas anggaran daerah, dengan pelaksanaan teknis dijalankan oleh Dinas Pendidikan di bawah tanggung jawab Mahadar. (01/10)
Dugaan serupa sebelumnya juga diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN). Dalam laporannya ke Kejaksaan Tinggi Riau, DPP-SPKN menilai pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021โ2024 itu sarat kejanggalan dan berpotensi merugikan negara.
Mahadar ditunjuk sebagai Plt Kadisdik Siak pada Oktober 2021, setelah Kadisdik sebelumnya, H. Lukman, wafat dalam perjalanan dinas ke Aceh. Ia kemudian dikukuhkan sebagai Kadisdik definitif pada 17 Oktober 2022. Dengan demikian, pada periode pengadaan Chromebook 2023โ2024, Mahadar adalah pejabat penuh yang memegang kendali sebagai Pengguna Anggaran (PA).
Informasi internal menyebutkan, dalam dua tahun 2023-2024, Disdik Siak telah menghabiskan Rp17,4 miliar untuk membeli 3.317 unit Chromebook merek Axioo:
2023: Rp14,8 miliar untuk 2.817 unit (Rp5,2 juta/unit).
2024: Rp2,6 miliar untuk 500 unit tambahan dengan merek dan harga sama.
Meski anggarannya besar, distribusi perangkat belum merata. Dari total 83 SMP negeri di Siak, hanya 34 sekolah yang sudah mendapat bantuan, sementara 49 lainnya belum tersentuh. Skema distribusi pun menimbulkan tanda tanya, sebab perangkat diserahkan ke sekolah untuk dipinjamkan ke siswa, tetapi tidak semua siswa memperoleh fasilitas tersebut.
Dikutip dari beberapa media lokal, Kepala Disdikbud Siak, Fakhrurrozi, didampingi PPTK Herman, menyatakan pengadaan dilakukan atas dasar kebijakan bupati.
โTujuannya bagus, agar anak-anak di Siak terbiasa dengan teknologi sejak SMP. Sehingga begitu masuk ke SMA, tidak ada lagi yang gagap teknologi,โ ujarnya, Kamis 11 September 2025. Ia juga mengklaim pemilihan merek Axioo merupakan rekomendasi Kementerian Pendidikan, dengan pengadaan melalui e-katalog dan pemenang tender berasal dari Jakarta.
Bupati Alfedri turut mengklaim manfaat program ini saat meninjau SMPN 1 Mempura pada 15 Juli 2024. Menurutnya, sebanyak 2.817 siswa SMP kelas IX sudah belajar menggunakan Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS dan aplikasi Chrome Device Management (CDM).
โAlhamdulillah, baru bisa terpenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan menunjang pembelajaran merdeka belajar secara nasional. Kami targetkan tahun depan bisa melampaui 50 persen,โ ucap Alfedri kala itu.
Namun, di balik klaim tersebut, DPP-SPKN menemukan dugaan penyimpangan serius. Mulai dari proses pengadaan yang tidak transparan, ketidaksesuaian jumlah dan distribusi, hingga indikasi aliran dana yang diduga melibatkan pejabat Disdik.ย
DPP-SPKN juga merilis rincian pengadaan Chromebook di kabupaten/kota lain di Riau yang dinilai bermasalah, antara lain:
Kampar: 1.128 unit (2021โ2024), Rp7,8 miliar.
Kepulauan Meranti: 2.476 unit (2021โ2023), Rp10,7 miliar.
Pelalawan: 1.127 unit (2021โ2022), Rp7,7 miliar.
Kota Dumai: 557 unit (2021โ2024), Rp3,7 miliar.
Kuantan Singingi: 826 unit (2021โ2024), Rp6,7 miliar.
Indragiri Hilir: 2.262 unit (2022โ2024), Rp16,2 miliar.
Indragiri Hulu: 378 unit (2021โ2024), Rp1,9 miliar.
Rokan Hilir: 1.349 unit (2021โ2024), Rp8,6 miliar.
Rokan Hulu: 1.655 unit (2021โ2024), Rp11,1 miliar.
Bengkalis: 453 unit (2021โ2024), Rp3,1 miliar.
Sekretaris Jenderal SATU GARIS, Afrizal Amd, menegaskan kasus ini tidak bisa dibiarkan.
โJika benar ada keterlibatan Kadisdik, ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama program digitalisasi pendidikan. Kami mendesak Kejati Riau menindak tegas,โ ujarnya.
Kasus pengadaan Chromebook di Siak kini mendapat sorotan lebih tajam setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam skandal korupsi proyek serupa di tingkat nasional.
Dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun, penyidikan ini memperkuat dugaan bahwa praktik penyimpangan tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga merembet ke daerah, termasuk Siak.
Fakta ini menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh terhadap keterlibatan pejabat daerah, agar skandal Chromebook tidak berhenti pada penetapan tersangka di Jakarta semata.
SATU GARIS menilai aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada level pelaksana daerah.
โKebijakan boleh datang dari kementerian, tetapi jika terjadi penyimpangan di daerah, itu harus diusut tuntas tanpa tebang pilih,โ tegas Afrizal.
Publik kini dihadapkan pada dilema: di satu sisi, digitalisasi pendidikan adalah kebutuhan nyata; namun di sisi lain, implementasinya justru membuka ruang penyalahgunaan anggaran. Pertanyaan yang mengemuka, apakah proyek besar yang dicanangkan Nadiem Makarim benar-benar berpihak pada kepentingan pendidikan, atau justru menjadi pintu masuk korupsi berjamaah di daerah
,Redaksi masih berusaha menghubungi Sekda Siak Mahadar, mantan Bupati Alfedri dan pihak terkait lainnya, hingga berita diturunkan belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, berita akan diperbarui seiring informasi terbaru.ย
Pos terkait
Pilihan Editor
Trending Post
Pos Terbaru
Tidak ada komentar