Skandal Bansos Fiktif Meranti: Miliaran Raib, Anak Yatim dan Dhuafa Jadi Korban.

Pekanbaru, Riau – Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) kembali mencoreng wajah birokrasi di Indonesia. Kali ini, skandal terjadi di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana ratusan juta rupiah bansos untuk anak yatim dan dhuafa tahun 2023 diduga raib tanpa jejak!

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Resume Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 17A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 mengungkap anggaran fiktif dalam penyaluran bansos, yang berpotensi menjerat pejabat terkait dalam kasus tindak pidana korupsi.

Modus Operandi: Verifikasi Palsu, Pencairan Tunai, dan Manipulasi Data

Baca Juga

2 bulan  lalu

Dugaan Korupsi Chromebook di Siak, Nama Sekda Mahadar Disorot

544 Erwin Putra

Dugaan korupsi ini melibatkan bantuan untuk 804 anak yatim dan 400 dhuafa dengan masing-masing penerima dijanjikan Rp500.000. Namun, audit BPK mengungkap berbagai pelanggaran prosedur, di antaranya:

1. Verifikasi Palsu – Data penerima bansos tidak diverifikasi dengan benar. Bahkan, daftar penerima hanya disampaikan secara lisan kepada pejabat terkait!
2. Tidak Ada Evaluasi dari Instansi Terkait – TAPD, Bappeda, BPKAD, hingga Inspektorat tidak pernah mengevaluasi daftar penerima, membuka celah korupsi.
3. SK Ilegal – Penetapan penerima bansos hanya berdasarkan SK Sekda, bukan SK Kepala Daerah sebagaimana mestinya.
4. Pencairan Tunai Tanpa Rekening – Dana disalurkan langsung dalam bentuk tunai, bukan melalui rekening penerima, membuatnya rawan diselewengkan!

Dugaan Dana Fiktif: Rp401 Juta Menguap!

Audit BPK menemukan ketidaksesuaian mencolok dalam laporan keuangan:

• Maret 2023: Rp75 juta disalurkan untuk 250 orang.
• April 2023: Rp180 juta dibagikan kepada 380 orang.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Dugaan Proyek Fiktif Dikabupaten Rokan Hulu dan Kuok: Bwss III Diduga Salurkan Dana Bencana Tanpa Kegiatan Nnyata

240 Editor

Namun, temuan uji petik BPK membongkar fakta mengejutkan:

• 69 penerima di Kecamatan Tasik Putri Puyu tidak ditemukan dalam daftar asli, padahal dana Rp401 juta sudah dicairkan!
• Dari total Rp190 juta yang diklaim tersalurkan, hanya Rp126 juta benar-benar diterima penerima bansos. Artinya, ada Rp64 juta yang hilang entah ke mana!

Menurut Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemalsuan data fakir miskin adalah pelanggaran hukum serius. Pelakunya bisa dipidana hingga 5 tahun penjara atau denda Rp500 juta!

Pakar: “Korupsi Bansos Adalah Kejahatan Sosial Paling Keji!”

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut skandal ini sebagai bentuk kejahatan sosial yang paling biadab.

“Korupsi bansos bukan sekadar pencurian uang negara, tetapi merampas hak mereka yang paling rentan. Dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Peneliti kesejahteraan sosial LIPI, Dr. Siti Nurhayati, memperingatkan bahwa korupsi bansos bisa memperdalam kemiskinan struktural.

“Ketika uang yang seharusnya menyelamatkan rakyat miskin justru dikorupsi, yang terjadi adalah ketimpangan semakin besar. Orang miskin makin terjepit, sementara elit korup terus memperkaya diri,” ujarnya.

Anggaran 2024 Rp54 Miliar: Bom Waktu Korupsi?

Skandal bansos fiktif 2023 ini makin mencurigakan setelah terungkap bahwa anggaran Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesra tahun 2024 mencapai Rp54 miliar!

Angka ini belum termasuk anggaran sembilan kecamatan lainnya, yang memiliki alokasi terpisah. Jika pengelolaan dana bansos masih tidak transparan, bukan tidak mungkin kasus yang sama terulang dengan skala lebih besar.

Ancaman Hukum: 20 Tahun Penjara atau Seumur Hidup!

Menurut UU Tipikor Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pejabat yang terbukti korupsi bisa dikenakan hukuman:

• Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.
• Denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar!

Perlu dicatat, pengembalian uang negara tidak menghapus tindak pidana. Artinya, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Tuntutan Publik: Audit dan Penindakan Hukum!

Masyarakat kini menuntut pengusutan tuntas dan audit menyeluruh terhadap anggaran bansos di Meranti. Jika dugaan korupsi ini benar, aparat penegak hukum harus segera bertindak agar kasus ini tidak berlalu begitu saja.

Terkait pemberitaan ini, Tim X Post juga sudah dihubungi oleh dua orang oknum LSM dan media berinisial E Hsb,dan Bt Br yang mengaku diutus oleh Kabag Kesra agar menghapus berita, tetapi Tim X Post tegas menolak tawaran bahkan saat ini Tim x post meminta pihak berwajib segera ambil tindakan tegas terhadap pejabat tersebut.

“Tegakkan hukum di Pemerintahan Kepulauan Meranti, pungkas salah satu Tim X post.

Berita akan diperbarui sesuai perkembangan selanjutnya, bersambung..