
.


Mataxpost | Bengkalis โ Polemik mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Surya Dumai Agrindo (SDA) kembali menghangat. Ketua Forum Kepala Desa (Kades) di wilayah operasional perusahaan menuntut agar dana CSR segera dicairkan, karena dianggap menjadi hak bagi desa-desa terdampak. (27/10)
Namun, sejumlah tokoh masyarakat menilai perjuangan para kepala desa mulai melenceng dari persoalan yang lebih mendasar.
Mereka menilai kepala desa kini lebih sibuk menagih CSR dibanding memperjuangkan hak masyarakat atas lahan plasma yang dijanjikan, namun hingga kini belum terealisasi.
โKetua forum desa sibuk minta dana CSR, sementara persoalan lahan plasma yang jelas-jelas hak masyarakat malah didiamkan saja,โ ujar DD salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Bukit Batu.
Menurutnya, semangat mengejar CSR seolah menutupi persoalan utama: hak warga atas lahan plasma yang dikelola Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM).
Tokoh masyarakat lainnya, Ariel, menegaskan bahwa perjuangan terhadap lahan plasma harus menjadi prioritas.
โDana CSR memang penting, tapi sifatnya sementara. Lahan plasma menyangkut sumber penghidupan jangka panjang warga desa. Itu yang seharusnya diperjuangkan bersama,โ ungkapnya.
Ariel menjelaskan bahwa berdasarkan aturan kemitraan perkebunan, perusahaan wajib memberikan porsi lahan plasma bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk keadilan dan pemerataan hasil usaha.
โLahan plasma bukan sekadar janji, tapi kewajiban perusahaan. Jika tidak diperjuangkan, warga akan terus dirugikan,โ tambahnya.
Beberapa warga menilai kepala desa dan forum kades memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, koperasi, dan perusahaan. Namun, jika fokus mereka hanya pada CSR, isu utama terkait hak lahan warga bisa tenggelam.
โPerjuangkan yang menyentuh akar kesejahteraan rakyat. CSR itu penting, tapi jangan menutupi masalah besar. Lahan plasma adalah hak masyarakat, bukan belas kasihan perusahaan,โ ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Masyarakat berharap kepala desa dan koperasi duduk bersama mencari solusi konkret, termasuk melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak warga benar-benar terealisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, PT. Surya Dumai Agrindo belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan dana CSR maupun kejelasan lahan plasma yang dikelola Koperasi BBDM.
Warga berharap forum kades dan perusahaan tidak hanya berbicara soal tanggung jawab sosial, tetapi juga menegakkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

Tidak ada komentar