.
Patologi Birokrasi Ala Pemprov Riau: Antara Pencitraan dan Kekuasaan
Mataxpost | Pekanbaru, – Setiap zaman memiliki cerminan moral kekuasaannya sendiri. Di Riau hari ini, cermin itu bernama birokrasi: berwajah formal, berpakaian rapi, namun memantulkan bayangan yang retak. Di layar televisi dan media sosial, tampak para pejabat berbicara lantang tentang kesungguhan dan perjuangan; tapi di ruang kerja pemerintahan, banyak keputusan tertunda, banyak program berjalan setengah hati, dan banyak rakyat merasa tak diurus. Antara apa yang ditampilkan dan apa yang dikerjakan, terbentang jurang yang makin lebar. (24/10)
Gubernur Abdul Wahid, misalnya, muncul di hadapan publik dengan pengakuan jujur namun getir: ia βpusing tujuh kelilingβ menghadapi defisit APBD dan tunda bayar yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Pernyataan ini sempat menimbulkan simpati ada kesan kejujuran dan keterbukaan namun juga memunculkan pertanyaan: di mana batas antara kejujuran dan ketidakmampuan, antara transparansi dan ketidakberdayaan? Rakyat yang menunggu solusi tentu berharap lebih dari sekadar curhat. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling banyak mengeluh, tapi siapa yang paling cepat bertindak.
Masalah fiskal yang disampaikan Gubernur memang nyata dan perlu perhatian. Namun ketika narasi tentang kesulitan diulang-ulang di ruang publik tanpa disertai peta jalan yang jelas, publik justru menangkap sinyal lain: bahwa komunikasi lebih diutamakan daripada eksekusi. Dalam dunia politik modern, ini disebut sebagai politik pencitraan kompensatif mengganti kekosongan hasil dengan narasi perjuangan.
Fenomena ini bukan berdiri sendiri. Di tingkat kabupaten, gaya yang sama juga muncul: kepala daerah yang rajin βmendengar curhatβ rakyat, berbicara di depan kamera dengan bahasa empati, mengunggah foto kerja lapangan, namun sulit menunjukkan capaian terukur. Bentuk komunikasi yang semestinya menjadi alat partisipasi publik justru berubah menjadi instrumen citra personal.
Sementara itu, di lingkaran birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan berlangsung begitu intens. Belasan Plt diisi dalam waktu singkat, sebagian di antaranya oleh figur yang kontroversial. Semua dibingkai dengan istilah βpenyegaran,β padahal publik membaca pesan berbeda: birokrasi tengah dijadikan alat negosiasi kekuasaan.
Dalam situasi seperti ini, aparatur sipil negara kehilangan arah moral. Mereka bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk bertahan. Loyalitas politik menjadi lebih penting daripada kompetensi, dan rasa aman menggantikan semangat pengabdian.
Inilah bentuk patologi birokrasi paling akut: ketika jabatan bukan lagi tanggung jawab, melainkan imbalan. Ketika rotasi bukan demi penyegaran kinerja, melainkan penegasan hierarki kekuasaan. Efeknya menular cepat: profesionalitas mati, inisiatif lumpuh, dan ruang kerja menjadi arena penuh intrik. Birokrasi kehilangan daya juangnya karena sistem tidak lagi memberi ruang bagi yang berprestasi hanya bagi yang pandai membaca arah angin.
Di permukaan, Pemerintah Provinsi Riau tetap tampak aktif. Data, penghargaan, dan publikasi kegiatan terus mengalir. Tapi jika diurai lebih dalam, banyak di antaranya berhenti pada tahap seremoni. Layanan publik belum membaik, koordinasi antarinstansi lemah, dan kepercayaan masyarakat menurun. Publik kini semakin cerdas menilai: mana kerja nyata dan mana kerja kamera.
Dan di sinilah letak bahaya sesungguhnya. Ketika citra lebih diutamakan daripada kinerja, wibawa pemimpin perlahan pudar. Ketika pemimpin lebih banyak tampil di depan kamera daripada memimpin di ruang kerja, rakyat mulai kehilangan kepercayaan.
Kepercayaan publik bukan hiasan demokrasi ia fondasi yang menopang seluruh legitimasi pemerintahan. Jika ia runtuh, semua pencitraan yang dibangun dengan rapi hanya akan menjadi teater kosong.
Riau sedang menghadapi momen penting dalam sejarah kepemimpinannya: apakah ingin membangun birokrasi yang berorientasi pelayanan, atau mempertahankan birokrasi yang berorientasi kekuasaan. Saat ini, tanda-tanda pilihan kedua terlihat lebih dominan. Padahal sejarah menunjukkan, kekuasaan yang hanya pandai memainkan simbol tidak akan bertahan lama.
Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi pidato, bukan pula pembenaran. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menata ulang sistem dari dalam: mengembalikan promosi jabatan ke prinsip meritokrasi, memulihkan etika pelayanan, dan memastikan bahwa publik mendapatkan manfaat langsung dari setiap keputusan. Tanpa langkah-langkah itu, Riau akan terus berjalan di tempat sibuk menampilkan citra, namun miskin hasil nyata.
Rakyat Riau layak mendapatkan pemimpin yang bekerja dalam diam namun hasilnya terasa, bukan yang sibuk bersuara namun hasilnya nihil. Demokrasi yang sehat tidak tumbuh dari panggung pencitraan, melainkan dari keteladanan yang konsisten. Kamera boleh terus merekam, tapi biarlah yang ditangkap bukan wajah yang berpura-pura lelah, melainkan tangan yang sungguh-sungguh bekerja.
Karena pada akhirnya, rakyat bukan penonton yang bisa diperdaya oleh pencitraan. Mereka adalah hakim sejarah yang akan menilai: siapa yang benar-benar memimpin, dan siapa yang sekadar memainkan peran.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar