.
Potret Suram Bengkalis: Antara Migas, Korupsi, dan Kemiskinan
Mataxpost | Kabupaten Bengkalis, Riau, Sebuah daerah yang menjadi potret paling kontras antara kekayaan daerah dan kemiskinan rakyatnya. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang termasuk terbesar di Indonesia, daerah ini digadang-gadang sebagai salah satu kabupaten terkaya karena limpahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Namun di balik kemegahan angka triliunan rupiah, masyarakat Bengkalis masih bergulat dengan keterbatasan dan ketertinggalan yang menyakitkan. (08/10)
Sejak tahun 2013, Bengkalis telah memiliki APBD yang mencapai hampir Rp5 triliun, jumlah yang luar biasa untuk ukuran sebuah kabupaten. Secara teori, dana sebesar itu seharusnya mampu mengubah wajah daerah pesisir ini menjadi kawasan maju dengan infrastruktur lengkap, layanan publik memadai, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
Namun kenyataannya, serapan anggaran pada tahun tersebut hanya mencapai 74 persen, dan sisa miliaran rupiah menguap tanpa arah yang jelas di tengah lemahnya administrasi dan perencanaan pembangunan.
Satu dekade kemudian, keadaan tak banyak berubah. Pada tahun 2025, Bengkalis kembali mencatatkan APBD raksasa sebesar Rp4,66 triliun, salah satu yang terbesar secara nasional. Namun warga masih menunggu janji-janji pembangunan yang tak pernah benar-benar terwujud. Proyek strategis seperti jembatan penghubung Pulau BengkalisβBukit Batu, jalan lingkar Duri Barat, dan pengembangan kawasan industri Mandau terus diulang dalam setiap pembahasan APBD, tapi hanya berhenti pada retorika dan papan proyek yang menua dimakan waktu.
Sementara pembangunan stagnan, dua bupati sebelumnya justru tercatat dalam sejarah korupsi nasional. Herliyan Saleh, yang menjabat pada periode 2010β2015, divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek peningkatan jalan Pulau Rupat dengan kerugian negara sebesar Rp105 miliar, serta kasus bantuan sosial fiktif senilai Rp31 miliar.
Penggantinya, Amril Mukminin, yang memimpin periode 2016β2020, juga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap proyek jalan DuriβSei Pakning sebesar Rp56 miliar.
Ironi terbesar terjadi pada tahun 2022 di bawah kepemimpinan Bupati Kasmarni istri dari Amril Mukminin eks Bupati Bengkalis yang terjerat kasus korupsi, Berdasarkan laporan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), hingga 31 Mei 2022
Bengkalis tercatat menempati posisi kedua nasional sebagai daerah dengan dana APBD terbesar yang mengendap di bank, senilai Rp1,19 triliun. Uang rakyat itu tidak berputar di tengah masyarakat, tidak membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit. Ia hanya βtidurβ di rekening pemerintah daerah.
Gubernur Riau saat itu, Syamsuar, menegur keras Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar mempercepat realisasi anggaran. Dana sebesar itu, menurutnya, seharusnya mampu menggerakkan ekonomi rakyat, bukan justru menjadi angka beku di neraca kas daerah. Namun teguran tersebut seolah berlalu tanpa perubahan berarti.
Bengkalis juga tertinggal jauh dari daerah tetangganya, seperti Kota Dumai dan Kota Pekanbaru, dalam hal pembangunan infrastruktur. Gedung pelayanan masyarakat, jalan utama, dan fasilitas pemerintahan lainnya jauh dari kesan modern. Sebagai daerah penghasil minyak di Indonesia, seharusnya Bengkalis sudah bisa naik kelas menjadi kota metropolitan.
Di lapangan, kehidupan rakyat Bengkalis masih jauh dari kemakmuran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di daerah ini pada tahun 2023 masih mencapai 6,5 persen, bahkan lebih tinggi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau.
Jalan rusak masih menghiasi ruas utama, sekolah-sekolah di beberapa kecamatan rusak dan kekurangan guru, rumah sakit kekurangan alat serta tenaga medis dan banyak warga masih bergantung pada laut jadi nelayan untuk kebutuhan sehari-hari.
Dengan potensi fiskal seperti Bengkalis, tingkat kemiskinan ideal seharusnya di bawah 3%, setara dengan kota maju seperti Batam atau Balikpapan.
Jadi, 6% bukan hanya angka tapi cermin dari kegagalan tata kelola.
Di sisi lain, gaya hidup pribadi keluarga para pejabat justru semakin mencolok Kendaraan baru yang mewah, rumah pribadi yang megah, dan lain sebagainya menjadi Jurang antara penguasa dan rakyat semakin melebar. Bengkalis kini menjadi contoh klasik bahwa kekayaan tanpa integritas hanya melahirkan kesenjangan.
Kondisi ini menuai reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat SATU GARIS menilai Bengkalis layak dijadikan daerah contoh untuk evaluasi sistem keuangan daerah dan penegakan hukum nasional.
Ketua Umum SATU GARIS Ade Monchai melalui Sekjend Afrizal And CPLA, meminta pemerintah pusat serta lembaga penegak hukum turun langsung melakukan audit dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBD Bengkalis.
βKami minta pemerintah pusat menyorot serius Bengkalis. Terlalu banyak dugaan penyimpangan yang bisa diusut dari Pemkab Bengkalis ini. Jangan biarkan uang rakyat menguap tanpa hasil nyata,β tegas Afrizal dalam keterangannya kepada media.
Warga pun mengeluh bahwa janji pembangunan di Bengkalis selalu berhenti pada kata βakanβ akan dibangun, akan dimulai, akan selesai tahun depan. Namun yang nyata hanya anggaran yang terus berjalan tanpa hasil yang bisa dirasakan rakyat.
Kini, dengan APBD 2025 yang kembali menembus Rp4,6 triliun, Bengkalis menghadapi pertanyaan lama yang belum juga terjawab: untuk siapa sesungguhnya kekayaan itu dikelola?
Karena bagi masyarakat Bengkalis, pembangunan sejati bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tentang kejujuran dan keberanian untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar