PSN Era Jokowi: Janji Pembangunan Yang Menyisakan Hutang dan Luka, Rakyat Bangkit Tuntut Keadilan

Jakarta — Bau anyir dugaan korupsi dan mark-up di proyek Kereta Cepat Whoosh kembali mencuat. Proyek yang dulu digadang-gadang jadi simbol kemajuan transportasi Indonesia, kini justru jadi beban berat keuangan negara. Skema business to business yang dijanjikan tanpa dana APBN berubah jadi proyek “subsidi diam-diam”. Negara dipaksa menutup kerugian triliunan rupiah, sementara rakyat menanggung akibatnya. (15/10)

Di atas kertas, Whoosh disebut kebanggaan nasional. Di lapangan, fakta bicara lain: pembengkakan biaya, kerugian BUMN, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan. Publik kini bertanya siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek supercepat ini?

Baca Juga

1 minggu  lalu

Mata Xpost: Prabowo Subianto Deserves the Nobel Peace Prize

87 Editor

Di Balik Infrastruktur Megah, Ada Tangisan yang Tak Terdengar

Sejak 2016, Proyek Strategis Nasional (PSN) jadi “mahkota pembangunan” era Jokowi. Ada lebih dari 200 proyek dan 3 program besar yang diklaim akan mengangkat ekonomi rakyat. Nilai totalnya menembus ribuan triliun rupiah. Tapi di balik deru alat berat dan spanduk kebanggaan, tersimpan kisah getir: penggusuran, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap warga.

Beberapa proyek besar yang masuk daftar PSN antara lain:

Baca Juga

1 minggu  lalu

Aksi Ribuan Massa di Roro Bengkalis, Sopir Truk Mengamuk: “Janji Kadishub Cuma Angin!”

107 Editor

-Tol Trans-Sumatra, Cisumdawu, dan Serang–Panimbang

-Bandara Kertajati

-Pelabuhan Patimban

-Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah)

-PIK 1-2 Tropical Coastland Ecowisata (Jakarta–Tangerang)

-SPAM Regional & Bendungan Karian, Leuwikeris, Ciawi

Namun, bukan hanya aspal dan beton yang dibangun banyak juga luka sosial yang tertinggal.

Rempang, Air Bangis, Morowali: Tiga Potret Luka Pembangunan

📍 Rempang, Batam

Proyek Rempang Eco City berakhir ricuh. Aparat berhadapan dengan warga Melayu yang menolak relokasi paksa. Amnesty International menyebut tindakan aparat “berlebihan dan brutal”. Puluhan warga ditangkap, anak-anak trauma, rumah hancur. Hingga kini, sebagian besar warga menolak pindah dari tanah leluhur mereka.

📍 Air Bangis, Sumatera Barat

Ribuan masyarakat adat di pesisir Pasaman Barat menolak proyek kawasan industri PSN. Aksi unjuk rasa pada Agustus 2023 berakhir bentrok. Puluhan orang ditangkap. Warga menyebut proyek ini mengancam lahan pertanian dan laut tempat mereka mencari makan.

📍 Morowali, Sulawesi Tengah

Kawasan industri nikel yang jadi kebanggaan pemerintah ternyata menyimpan cerita pilu. Pencemaran udara dan air merusak kesehatan warga. Kecelakaan kerja berulang, banyak korban meninggal. WALHI dan Komnas HAM sudah turun tangan, tapi suara rakyat tetap tenggelam di bawah kepentingan investasi.

📍 Kertajati dan PIK 2

Warga kehilangan lahan demi proyek Bandara dan kawasan elit PIK 2 yang disebut bagian PSN. Namun pada 2025, Mahkamah Agung membatalkan status PSN PIK 2 karena dianggap cacat hukum dan menabrak hak masyarakat pesisir. Viralnya pagar laut terkait PIK 2 hingga kini hilang tanpa kabar. Fakta ini memperlihatkan: tak semua proyek yang disebut “strategis” benar-benar berpihak pada rakyat.

Rakyat harus bangkit melawan dan Pemerintahan Baru Harus Tegas

Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut sedikitnya 241 konflik agraria terjadi di wilayah PSN selama 2015–2023. Luasannya mencapai lebih dari 500 ribu hektare, melibatkan puluhan ribu keluarga yang terusir dari tanah mereka sendiri.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Satu Garis, Ade Monchai, mengeluarkan pernyataan keras di Jakarta.

“Rakyat sudah terlalu lama jadi korban pembangunan yang tidak adil. Pemerintah baru harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Siapa pun yang menindas warga atas nama proyek, harus diadili,” tegas Ade Monchai.

Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto menindak tegas aparat dan pejabat yang diduga terlibat kekerasan dan intimidasi termasuk mereka yang menjabat di era Jokowi, mulai dari bupati, gubernur, hingga pejabat pusat.

“Bangunlah negeri ini di atas keadilan, bukan di atas penderitaan rakyat,” seru Ade.

Catatan Akhir: Pembangunan Tak Boleh Jadi Tragedi

Pemerintah boleh membangun jalan, jembatan, dan bandara sebanyak mungkin. Tapi tanpa keadilan sosial, semua itu hanya jadi monumen kesombongan. Rakyat butuh kejelasan, bukan janji. Butuh keadilan, bukan intimidasi.

Kini, semua mata tertuju pada pemerintahan baru. Apakah mereka berani membuka lembaran lama PSN yang berdarah dan menegakkan keadilan untuk korban? Atau justru melanjutkan pembangunan dengan menutup mata terhadap luka yang belum sembuh?

Sejarah akan mencatat apakah Proyek Strategis Nasional benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk segelintir elite yang menamakan keserakahan mereka sebagai pembangunan.