Riau Defisit, Janji Tak Terealisasi, Seremonial Gubernur Jadi Sorotan Publik

waktu baca 3 menit

Sabtu, 11 Okt 2025 03:53

Mataxpost | Pekanbaru, 2025 – Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Haryanto ditandai oleh rangkaian kegiatan seremonial masif, namun minim aksi nyata pembangunan yang menyentuh masyarakat. Meski APBD Riau 2025 dilaporkan defisit signifikan, berbagai acara tetap digelar di Pekanbaru maupun di kabupaten/kota lainnya. (11/10)

Rangkaian kegiatan seremonial yang dirangkum Redaksi beberapa diantaranya mencakup, tepung tawar penyambutan gubernur dan wakil gubernur baru, penebalan gelar Datuk, penanaman 10.000 pohon di Bandara Pinang Kampai (27 Maret), Jambore Karhutla 2025 (25–27 April), penetapan status siaga karhutla (28 April), deklarasi program HIJAU/Riau Hijau (8 Mei), serta Karhutla Fun Run 2025. Acara budaya dan pendidikan juga digelar, seperti Pekan Budaya Melayu Serumpun (7–10 Agustus),

Baca Juga

1 minggu lalu

Viral, Ketua Umum PETIR Ditangkap, Teriakan “Saya Dijebak” Kasus Pajak Surya Dumai 1,4 Triliun Kembali Disorot

122 Editor

Artinya, Riau tetap mengalami defisit pada APBD-P 2025, karena pendapatan yang terealisasi lebih rendah daripada kebutuhan belanja, sehingga terjadi selisih (defisit) yang harus ditutupi.Defisit ini terjadi karena belanja rutin tetap tinggi, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Meski demikian, Pemprov terlihat tetap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial berskala besar yang memerlukan konsumsi, panggung, transportasi, dan publikasi, sementara proyek strategis yang langsung berdampak pada masyarakat nyaris tidak berjalan.

Akibatnya, pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas publik, layanan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan sektor pertanian tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Tahun 2025 pemprov Riau di bawah kepemimpinan Abdul Wahid-SF Haryanto juga merupakan tahun pertama, mereka mendapatkan rapor merah dari penilaian sejumlah masyarakat.

Investasi potensial belum tergarap karena fokus pemerintah lebih banyak pada seremoni daripada lobby ekonomi yang dapat membawa pembangunan nyata.

Afrizal Amd, Sekretaris Jenderal SATU GARIS saat ditemui awak media di hotel Pangeran Pekanbaru, menegaskan,

“Sepanjang tahun pertama kepemimpinan Abdul Wahid-SF Haryanto, publik Riau lebih banyak menyaksikan kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran, sementara pembangunan nyata hampir nihil. Janji seragam sekolah gratis belum dipenuhi, gaji ribuan ASN Disdik terancam terlambat, dan sektor pertanian mendapat rapor merah. Kami menilai seluruh rangkaian acara bersifat seremonial perlu diaudit secara transparan, agar masyarakat tahu ke mana uang rakyat digunakan.”ujarnya

Sejumlah masyarakat juga menyampaikan kekecewaannya. Siti Rahmawati, warga Pekanbaru, mengatakan,

“Kami mendukung acara budaya, tapi kalau hanya seremoni, uang rakyat habis percuma. Jalan rusak, sekolah butuh fasilitas, tapi tidak ada perhatian.”keluhnya

Hendra warga pekanbaru menambahkan,

“Kami butuh program pertanian nyata, bukan sekadar foto atau seremonial. Tahun pertama ini rapor merah bagi kedua pemimpin Riau tersebut, “pungkasnya

RN salah satu guru sekolah di Pekanbaru, menyatakan,

“Janji seragam gratis dan gaji ASN terlambat jelas bikin kami frustrasi. Seremonial boleh, tapi kebutuhan dasar pendidikan harus diprioritaskan.”ujarnya

Publik menuntut agar seluruh rangkaian acara bersifat seremonial diaudit, untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, terutama di tengah kondisi defisit APBD. Tahun pertama kepemimpinan Abdul Wahid-SF Haryanto menegaskan bahwa gubernur bukan hanya figur simbolik.

Riau membutuhkan pemimpin yang membangun, mencerdaskan, dan mampu menarik investor untuk ikut membangun provinsi ini, bukan gubernur yang hanya mengeluh tapi pintar menghabiskan anggaran tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat.