.
KPK Bongkar Skema “Japrem” Proyek Infrastruktur Triliunan, Gubernur Riau Terjaring OTT
Ilustrasi auditorialMataxpost| Pekanbaru,- Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjadi pusat perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap dan pemerasan dalam proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah di provinsi itu. (05/11)
OTT ini terjadi di tengah percepatan pelaksanaan sejumlah mega-proyek yang sebagian dibiayai pemerintah pusat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kota, dan sistem air bersih yang menjadi tulang punggung pembangunan strategis Riau.
Menurut KPK, OTT dilakukan setelah terdeteksi indikasi aliran dana dan jatah fee dari paket proyek yang sebagian sudah dicairkan. Aliran dana ini disinyalir mengalir ke pihak-pihak tertentu, termasuk gubernur.
Diduga, jatah yang diterima gubernur mencapai puluhan miliar rupiah, terkait fee atau potongan dari proyek yang dikelola di wilayah UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V.
Sejumlah proyek strategis yang sedang berlangsung antara lain Jalan Lingkar Luar Timur Pekanbaru sepanjang 28,8 km, Jembatan Siak V sepanjang 1.384 meter, Jalan Lintas Bono di Pelalawan sepanjang 111,36 km, dan peningkatan ruas Jalan Lintas Sumatera sepanjang 8,9 km.
Beberapa proyek ini dikelola langsung oleh Pemprov Riau, sementara ada juga yang merupakan hasil koordinasi dengan Pemkot Pekanbaru, terutama Jembatan Siak V yang masih dalam tahap usulan dan pembebasan lahan.
Selain proyek jalan dan jembatan, pemerintah provinsi juga menyiapkan pembangunan fasilitas kota dan kawasan industri, seperti revitalisasi Kota Tua Senapelan, penataan tepian Sungai Siak, pembangunan Flyover Garuda Sakti, dan akses jalan sepanjang 9 km menuju Kawasan Industri Tanjung Buton.
Sektor sistem air dan sanitasi juga menjadi fokus, dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Regional, 12 unit rumah pompa dan kolam retensi di Pekanbaru, SPAM Durolis untuk perluasan akses air bersih, serta peningkatan kapasitas IPA SPAM di Indragiri Hulu.
Proyek perlindungan lingkungan dan ketahanan pangan juga digarap, termasuk penguatan tebing Sungai Indragiri, pengembangan kawasan ketahanan pangan di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, serta pembangunan di daerah afirmatif di Kepulauan Meranti dan Bengkalis.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan provinsi di seluruh Riau diperkirakan mencapai Rpโฏ24,7 triliun, termasuk strategi untuk mencapai 100 persen jalan dalam kondisi baik.
Sejumlah paket proyek besar ini sudah mulai dicairkan, dan menurut informasi internal KPK di sinilah dugaan skema pemerasan atau jatah preman mulai terjadi.
Penyelidikan kini difokuskan pada aliran dana, mekanisme pencairan proyek, dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi, sementara pelaksanaan proyek mega-proyek tetap berjalan di bawah pengawasan pemerintah pusat.
Kronologi OTT ini menegaskan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur strategis, yang kini menjadi sorotan publik nasional.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar