.
BRK Syariah Didatangi KPK, Isu Jalur Prematur Direksi Jadi Sorotan
Mataxpost | Pekanbaru –ย Menara Dang Merdu, kantor pusat Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, siang ini mendadak menjadi sorotan setelah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sekitar pukul 14.00 WIB dan meminta seluruh pejabat eksekutif berkumpul. (03/12)
Kehadiran lembaga antirasuah itu langsung memunculkan beragam spekulasi, terutama karena berlangsung hanya tak lama setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) BRK Syariah digelar dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid.
Namun, informasi dari sejumlah sumber internal membenarkan bahwa pejabat senior BRK Syariah dipanggil mengikuti pertemuan tertutup dengan tim supervisi KPK.
Dikaitkan Publik dengan RUPS LB dan Penetapan Direksi?ย
RUPS LB BRK Syariah sebelumnya membahas beberapa agenda strategis, termasuk penyempurnaan struktur pengurus dan langkah penguatan tata kelola bank.
Proses pengisian posisi direksi dan komisaris belakangan memang menjadi perhatian publik serta DPRD Riau, yang menyoroti transparansi administrasi dan prosedur seleksi.
Beberapa anggota dewan sebelumnya mempertanyakan munculnya nama-nama calon yang dinilai “tidak melalui mekanisme semestinya”.
Bahkan, di kalangan pemangku kepentingan, beredar kekhawatiran bahwa proses penentuan direksi dan komisaris berpotensi disusupi praktik yang tidak sesuai prinsip good governance.
Kondisi inilah yang membuat sebagian publik menilai kehadiran KPK hari ini mungkin berkaitan dengan dinamika pasca-RUPS LB.
Isu dugaan โJapremโ Warnai Proses Penentuan Direksi
Di balik layar, terdapat pula percakapan hangat mengenai dugaan adanya aroma โjapremโ atau jalur prematur dalam proses penetapan direksi, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan potensi adanya tekanan non-prosedural, lobi berlebihan, hingga kemungkinan transaksi yang tidak sejalan dengan prinsip integritas.
Mengingat kedekatan Calon Direktur Utama Helwin Yunus yang diangkat secara prematur tanpa proses dan prosedur yang jelas dengan DN Orang Dekat Gubernur Riau Abdul Wahid yang di OTT KPK beberapa waktu yang lalu.
Walau belum ada bukti hukum yang menguatkan dugaan tersebut, isu ini telah cukup mengganggu persepsi publik terhadap profesionalisme dalam penentuan pucuk pimpinan bank daerah tersebut.
Pengamat kebijakan publik menyebut bahwa kedatangan KPK apa pun konteksnya akan selalu memberi sinyal kuat terkait pengawasan integritas di BUMD strategis seperti BRK Syariah.
โKetika ada gejolak atau rumor terkait proses seleksi direksi dan komisaris, kehadiran KPK tentu memancing interpretasi. Publik akan mengaitkan, meski faktanya belum tentu demikian,โ ujar seorang analis kebijakan yang enggan disebut namanya.
KPK Pernah Soroti Tata Kelola BRK Syariah
Ini bukan pertama kalinya KPK hadir di BRK Syariah. Pada Oktober 2025, KPK sempat melakukan koordinasi dengan jajaran manajemen dalam rangka penguatan pencegahan korupsi serta membangun tata kelola BUMD yang profesional dan transparan.
Karena itu, pertemuan hari ini juga bisa dipandang sebagai bagian dari rangkaian monitoring antirasuah terhadap BUMD strategis.
Menunggu Pernyataan Resmi
Hingga kini pihak BRK Syariah belum memberikan klarifikasi kepada Tim MataXpost terkait materi pertemuan dengan KPK. Tidak ada aktivitas penyegelan maupun pemeriksaan terbuka yang terlihat dari luar gedung.
Meski demikian, sinyalemen dan persepsi publik mengenai hubungan antara kedatangan KPK dan RUPS LB yang baru berlalu, terutama terkait isu โjapremโ dalam pemilihan direksi, masih terus berkembang. Pernyataan resmi dari kedua pihak diharapkan dapat meredam spekulasi yang beredar. (Tim)
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar