Capaian Kinerja Kementerian Hukum 2025: Layanan AHU Tembus 99,48 Persen, PNBP Rp1,12 Triliun

Mataxpost | Pekanbaru,- Kementerian Hukum mencatat capaian kinerja positif sepanjang 2025, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan hukum dan peningkatan penerimaan negara. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut sejumlah indikator kinerja bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah.(21/12)

Dalam situs resmi Kementrian Hukum tercatat, dari sektor Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang diterima atau setara 99,48 persen. Dari layanan tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,12 triliun, melampaui target Rp1,09 triliun dan meningkat 2,58 persen dibandingkan tahun 2024. Seluruh layanan AHU kini telah berbasis digital.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Ahmad Yusuf: Perwako RT/RW Jangan Kebiri Hak Pilih Warga

349 Editor

Sepanjang 2025, Kementerian Hukum juga mengesahkan 83.020 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mempercepat legalitas badan usaha di tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat ekonomi masyarakat.
Di bidang kekayaan intelektual,

Kementerian Hukum menyelesaikan 385.675 permohonan, lebih tinggi dibandingkan jumlah permohonan yang masuk pada tahun berjalan sebanyak 372.760.

Capaian ini meningkat 15,12 persen dibandingkan 2024, didorong percepatan pemeriksaan substantif, termasuk penyelesaian permohonan merek dan paten sederhana dari periode sebelumnya. Dari sektor ini, PNBP mencapai Rp893,3 miliar atau naik 4,16 persen secara tahunan.
Selain capaian domestik.

Baca Juga

1 bulan  lalu

OTT Jaksa Membuka Babak Baru Konflik Kejagung VS KPK

178 ika Nindya

Pemerintah juga mendorong reformasi tata kelola royalti musik di tingkat global. Indonesia mengajukan proposal manajemen royalti digital dalam forum World Intellectual Property Organization (WIPO), yang mencakup sistem distribusi royalti berbasis pengguna, penguatan lembaga manajemen kolektif lintas negara

Serta upaya mengurangi ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual internasional, capaian kinerja Kementerian Hukum 2025 tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun.

Pemerintah menilai peningkatan ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.