.
Kenduri Sekampung tutup HUT Meranti ke-17, Anggaran OPD Perlu Perhatian
Mataxpost | Pekanbaru,- Peringatan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung meriah dan penuh keakraban antara masyarakat dan pemerintah daerah. Berbagai rangkaian kegiatan yang digelar sejak beberapa hari sebelumnya resmi ditutup dengan Kenduri Sekampung yang berlangsung di Taman Cikpuan, Selatpanjang, Sabtu (20/12).
Kenduri Sekampung tidak sekadar menjadi jamuan adat, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan ruang temu lintas unsur. Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga para pejuang pemekaran yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran demi lahirnya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom.
Di hadapan para undangan, Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menegaskan bahwa usia 17 tahun merupakan fase penting dalam perjalanan daerah. Menurutnya, momentum Hari Jadi tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga sebagai sarana refleksi terhadap perjuangan para pendahulu serta evaluasi arah pembangunan daerah ke depan.
βMelalui Kenduri Sekampung ini, kita memperkuat persaudaraan, mensyukuri perjuangan para tokoh pemekaran, dan menjadikan Hari Jadi ke-17 sebagai energi baru untuk membangun Meranti yang lebih maju dan sejahtera,β ujar Asmar.
Namun demikian, di balik kemeriahan perayaan tersebut, sejumlah catatan masih menjadi perhatian. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya keluhan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kendala dalam pelaksanaan sejumlah kerja sama instansi dengan pihak ketiga.
Kendala tersebut diduga berkaitan dengan proses administrasi dan pencairan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sejumlah pihak swasta yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah juga mengingatkan agar instansi terkait tidak abai dalam merealisasikan anggaran yang hingga kini belum sepenuhnya tersalurkan di beberapa OPD. Keterlambatan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan serta pemenuhan kewajiban yang telah disepakati.
Bahkan, berdasarkan keterangan salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, hingga Senin malam (22/12) realisasi pembayaran disebut belum berjalan. Narasumber tersebut menyebutkan bahwa kas daerah masih dalam kondisi kosong sehingga proses pembayaran belum memungkinkan untuk dilakukan.
Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius, terlebih menjelang libur Tahun Baru yang berpotensi memperlambat proses administrasi dan pencairan anggaran.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar