Pagar Kekuasaan Riau Yang Mulai Retak

Mataxpost | Jakarta – Gerakan penyidik KPK kembali mengarah ke lingkar kekuasaan Riau. Empat nama baru diperiksa pada Rabu (3/12/2025) untuk menelisik dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Pemeriksaan dilakukan untuk menautkan aliran fee proyek APBD 2025 yang disebut mengalir ke orang-orang dekat Wahid. (04/12)

“Hari ini yang diperiksa pejabat Pemprov Riau, ajudan, dan pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (03/12) di Jakarta.

Baca Juga

2 hari  lalu

Dugaan Korupsi Proyek Irigasi BWSS III di Siak, Pernyataan Bupati dan Aksi Warga Bungaraya Secara Tak Langsung Menguak Tabir

65 Editor

Mereka yang dipanggil yakni Kabag Protokol Setdaprov Riau Raja Faisal Febnaldi, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI Rio Andriadi Putra, ajudan Wahid bernama Dahri Iskandar, dan pihak swasta Angga Wahyu Pratama. Pemeriksaan berlangsung di kantor BPKP Riau.

Nama-nama ini menambah daftar panjang saksi sejak operasi tangkap tangan (OTT) KPK awal November lalu. Dalam rentang dua pekan, penyidik menyapu hampir seluruh pejabat strategis Pemprov Riau mulai dari Sekda Syahrial Abdi, pejabat PUPR-PKPP dengan inisial FER, ADW, BRT, DFH, hingga pejabat Bidang Bina Marga ZUL dan TZ.

Para kepala UPT, pejabat BPKAD, Bappeda, staf rumah dinas, pramusaji, sopir pribadi, hingga ajudan lain Wahid juga sudah masuk jalur pemeriksaan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Deforestasi, Konsesi, dan Jejak Kebijakan Mahyeldi dan Raja Juli Antoni di Balik Banjir Sumbar 2025

102 Ade Monchai

Pendalaman lintas jabatan ini dilakukan untuk memetakan rantai setoran, siapa yang memerintah, siapa yang memungut, dan siapa yang menikmati.

Wahid sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah OTT 3 November lalu. Saat itu, tim KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,6 miliar, berbagai dokumen, perangkat elektronik, serta rekaman CCTV dari rumah dinas gubernur.

Setelah itu, penggeledahan meluas ke kantor gubernur, BPKAD, PUPR-PKPP, Bappeda, Dinas Pendidikan, hingga jaringan UPT.

Salah satu fokus penyidik kini adalah aliran Rp600 juta yang diduga diterima kerabat Kepala Dinas PUPR-PKPP. Dana tersebut diduga bagian dari skema fee proyek.

“Pertanyaannya, uang itu sebagai titipan, perantara, atau penampung? Itu yang sedang kami uji,” tegas Budi dilansir dari Riau Pos

KPK belum mengonfirmasi jadwal pemeriksaan ulang Abdul Wahid. Namun penyidik memastikan penyisiran aktor dan jejak dana .