.
Pemprov Riau Klaim Kinerja 2025 Tercapai, Benarkah Demikian?
Mataxpost | PEKANBARU, – Pemerintah Provinsi Riau menggelar refleksi akhir tahun 2025 untuk memaparkan capaian kinerja dan kondisi fiskal daerah. Kegiatan yang berlangsung di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12), dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Dalam paparannya, Pemprov Riau mencatat proyeksi realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar 86,77 persen atau Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,19 triliun atau 80,59 persen.
Sementara itu, proyeksi realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp4,02 triliun atau 94,36 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26 persen. Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp7,93 triliun atau 83,70 persen.
SF Hariyanto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Riau menerapkan kebijakan pengendalian, termasuk pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen pada periode Oktober hingga Desember 2025.
Pemerintah daerah juga terus menggali potensi pendapatan, antara lain melalui pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Riau mencatat cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 99,68 persen atau 7.145.705 jiwa dari total penduduk.
Selain memperluas kepesertaan jaminan kesehatan, pemerintah daerah juga meningkatkan pemenuhan layanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas rujukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dan terjangkau.
Di bidang pendidikan, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen, sementara capaian literasi membaca mencapai 44,83 persen.
Pemprov Riau mengalokasikan dana pendidikan gratis melalui program BOSDA sebesar Rp383,24 miliar, terdiri dari Rp358,59 miliar untuk sekolah negeri dan Rp24,56 miliar untuk sekolah swasta.
Selain itu, pemerintah menyalurkan berbagai beasiswa, di antaranya 1.459 penerima Bidikmisi, 2.275 beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa prestasi lainnya, serta 1.806 bantuan sosial pendidikan.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau memprioritaskan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan serta jembatan agar tetap fungsional.
Sepanjang 2025, panjang jalan yang direhabilitasi mencapai 30,639 kilometer, sementara pemeliharaan dilakukan pada 278,318 kilometer jalan. Pemerintah juga merehabilitasi lima unit jembatan dan melakukan pemeliharaan pada 22 unit jembatan.
Untuk menekan angka pengangguran, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pelatihan kerja, sertifikasi, penempatan magang, serta penyediaan akses tenaga kerja melalui job fair dan Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi SMK.
Pemprov Riau juga memfasilitasi penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, diberikan BOSDA Afirmasi kepada 742 siswa kelas XI tahun 2024 dan 842 siswa kelas X tahun 2025, serta bantuan BSM dan KAT bagi 4.785 penerima.
Menutup paparannya, SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemprov Riau terhadap perlindungan sosial dan pendidikan bagi masyarakat miskin.
Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi kepada 1.459 mahasiswa penerima Bidikmisi dan 1.806 penerima bantuan sosial pendidikan, serta membangun sekolah rakyat di tiga lokasi dengan total 225 peserta.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan kepada 27.011 pekerja rentan. Seluruh langkah tersebut, ditegaskannya, merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.
Pada akhirnya, seluruh klaim keberhasilan tersebut hanya akan bermakna jika disertai transparansi data yang dapat diuji publik. Tanpa akses terhadap dokumen resmi dan audit independen, paparan pemerintah daerah tetaplah sekadar pernyataan sepihak.
Sejumlah data menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim kinerja Pemerintah Provinsi dengan realisasi di lapangan. Sejumlah indikator publik stagnan, sementara pengelolaan anggaran masih menyisakan catatan. Karena itu, transparansi data dan audit independen menjadi penting agar publik dapat menilai kebenaran klaim tersebut secara objektif.
Publik berhak bertanya: ini benar capaian kinerja, atau sekadar kemasan pencitraan di penghujung tahun? Sebab kepercayaan tidak lahir dari presentasi, melainkan dari data terbuka, evaluasi jujur, dan keberanian mengakui kekurangan.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar