Perbandingan Dana Desa di Riau: Bengkalis Jadi Sorotan

Mataxpost | Riau ,- Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi dan infrastruktur di tingkat akar rumput. Di Provinsi Riau, sejumlah daerah dinilai berhasil memanfaatkan anggaran tersebut dengan efektif. Namun di sisi lain, muncul keprihatinan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bengkalis, yang anggarannya tergolong besar se Indonesia, namun dampaknya dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. (26/12)

Di Kabupaten Kampar, misalnya, desa-desa seperti Tanjung Belit, Koto Masjid, dan Tanjung Patin menunjukkan bagaimana Dana Desa sekitar Rp1,7 miliar per desa per tahun dapat diarahkan ke program nyata: pembangunan jalan desa, pengembangan ekonomi lokal, hingga program pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Perkuat Semangat Pengabdian, Menhan RI Kunjungi Yonif TP 851/BBC di Siak

503 Editor

Hasilnya tampak langsung pada perubahan fasilitas publik dan kesejahteraan warga.
Namun narasi berbeda terdengar di Kabupaten Bengkalis.

Di daerah ini, alokasi Dana Desa disebut mencapai Rp4,5 hingga Rp4,8 miliar per desa per tahun jauh lebih besar dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Riau. Meski demikian, sebagian masyarakat mengaku belum merasakan perubahan signifikan dalam kualitas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur desa.

Baca Juga

4 minggu  lalu

Lahan Plasma Diduga Dikuasai Elite, Warga Desa di Bengkalis Tak Kebagian Hak

336 Editor

Keluhan warga datang dari berbagai penjuru kabupaten, baik desa maupun kelurahan di 11 kecamatan, seperti:

Kecamatan Bengkalis: Air Putih, Kelapapati, Kelemantan, Ketam Putih, Meskom, Pangkalan Batang, Pedekik, Pematang Duku, Penampi, Penebal, Prapat Tunggal, Sebauk, Sei Alam, Sekodi, Senggoro, Teluk Latak, Temeran, Wonosari serta kelurahan Bengkalis Kota, Damon, dan Rimba Sekampung.

Kecamatan Bantan: Bantan Air, Bantan Sari, Bantan Tengah, Bantan Timur, Bantan Tua, Berancah, Deluk, Jangkang, Kembung Baru, Kembung Luar, Mentayan, Muntai, Muntai Barat, Pampang Baru, Pampang Pesisir, Pasiran, Resam Lapis, Selat Baru, Sukamaju, Teluklancar, Telukpambang, Telukpapai, Ulu Pulau.

Kecamatan Bukit Batu: Batang Duku, Bukit Batu, Buruk Bakul, Dompas, Pangkalan Jambi, Pakning Asal, Sejangat, Sukajadi, Sungai Selari, serta kelurahan Sungai Pakning.

Kecamatan Mandau: Bathin Betuah dan Harapan Baru, serta kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi.

Kecamatan Rupat: Darul Aman, Hutan Panjang, Makeruh, Pangkalan Nyirih, Parit Kebumen, Sukarjo Mesin, Sungai Cingam, Teluk Lecah, Sri Tanjung, Dungun Baru, Pancur Jaya, Pangkalan Pinang, serta kelurahan Batu Panjang, Pergam, Tanjung Kapal, Terkul.

Kecamatan Rupat Utara: Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Puteri Sembilan, Kadur, Titi Akar, Hutan Ayu, Suka Damai.
Kecamatan Siak Kecil: Bandar Jaya, Koto Raja, Langkat, Liang Banir, Lubuk Garam, Lubuk Gaung, Lubuk Muda, Muara Dua, Sadar Jaya, Sepotong, Sumber Jaya, Sungainibung, Sungai Limau, Sungai Siput, Tanjung Belit, Tanjung Damai, Tanjungdatuk.

Kecamatan Pinggir: Balai Pungut, Buluh Apo, Muara Basung, Pangkalan Libut, Pinggir, Semunai, Sungaimeranti, Tengganau, serta kelurahan Balai Raja dan Titian Antui.

Kecamatan Bandar Laksamana: Api-Api, Bukitkerikil, Parit Satu Api-Api, Sepahat, Tanjungleban, Temiang, Tenggayun.
Kecamatan Talang Muandau: Beringin, Koto Pait Beringin, Kuala Penaso, Melibur, Serai Wangi, Tasik Serai, Tasik Serai Barat, Tasik Serai Timur, Tasik Tebing Serai.

Kecamatan Bathin Solapan: Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang, Tambusai Batang Dui.
Secara administratif, Kabupaten Bengkalis memiliki ±136 desa dan 19 kelurahan.

Di tengah besarnya alokasi Dana Desa tersebut, keluhan masyarakat justru semakin sering terdengar.

Warga dari Kecamatan Siak Kecil, Rupat, Rupat Utara, hingga Bandar Laksamana menyebut masih banyak ruas jalan desa yang kondisinya rusak berat, berlubang, bahkan tak layak dilalui saat musim hujan. Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

Keluhan datang antara lain dari desa-desa seperti Bandar Jaya, Koto Raja, Lubuk Muda, Muara Dua, Sepotong, Sungai Limau, hingga Tanjung Belit di Kecamatan Siak Kecil; Tanjung Medang, Teluk Rhu, Titi Akar, Hutan Ayu, Tanjung Punak, Puteri Sembilan, Sungai Cingam, Makeruh, Pangkalan Nyirih hingga Sri Tanjung di Pulau Rupat; serta Api-Api, Sepahat, Tanjung Leban, Temiang, Parit Satu Api-Api hingga Tenggayun di Kecamatan Bandar Laksamana, yang juga kerap terdampak banjir rob.

Sejumlah warga memberikan komentar langsung mengenai kondisi ini. Rita, seorang ibu rumah tangga di Tanjung Belit mengatakan,

“Setiap hujan turun, jalan di kampung kami berubah menjadi sungai kecil. Anak-anak kesulitan pergi sekolah, dan motor sering terjebak di lubang-lubang besar.”ujarnya

Noer, seorang petani di Rupat Utara menambahkan,

“Kami lihat Dana Desa selalu cair setiap tahun, tapi jalan menuju kebun dan sawah tetap rusak. Bagaimana hasil panen bisa maksimal kalau akses saja susah?”ujarnya

Sementara seorang perangkat desa di Bandar Laksamana yang tak ingin disebut namanya berujar,

“Dana Desa banyak, tapi banyak prosedur yang harus dilalui sehingga pembangunan jalan baru sebagian saja yang terealisasi. Kami juga butuh transparansi lebih besar dari pemerintah kabupaten.”ungkapnya

Sebagian warga kemudian mempertanyakan: ke mana sebenarnya Dana Desa dialokasikan selama ini?

Sejumlah warga menilai terdapat ketidaktepatan penggunaan anggaran, mulai dari belanja aparatur desa yang dinilai terlalu besar hingga program fisik yang tidak selesai atau tidak jelas manfaatnya.

Bahkan ada yang menyebut, sekadar untuk membayar gaji perangkat desa bisa mencapai Rp. 2 Miliar per tahun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 berada di angka 6,36%, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya dan masih mendekati rata-rata Provinsi Riau sekitar 6,67%.

Fakta ini mempertegas bahwa tantangan kesejahteraan sosial masih nyata, meskipun dana pembangunan yang turun ke desa mencapai angka besar.

Karena itu, masyarakat mendesak agar penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bengkalis diaudit secara menyeluruh.

Mereka berharap Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP turun tangan untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan sesuai amanat undang-undang, yakni untuk kesejahteraan rakyat desa.

Namun, masyarakat juga diingatkan bahwa setiap dugaan perlu dibuktikan secara hukum; asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Masyarakat desa berharap agar Dana Desa benar-benar berpihak pada kebutuhan mereka: pembangunan jalan desa yang layak, akses ekonomi yang terbuka, pelayanan publik yang meningkat, dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Bagi mereka, Dana Desa bukan sekadar angka anggaran, tetapi janji perubahan yang harus dirasakan nyata di setiap sudut desa dari pesisir Rupat Utara hingga pelosok Siak Kecil.