.
Menari Diatas Luka ASN: Tas Mewah, Istri Rahasia dan Ironi Defisit APBD Riau
Oleh: Guswanda Putra, S.Pi
Mataxpost |Β Riau hari ini mempertontonkan sebuah tragedi kepemimpinan yang utuh. Di satu sisi, publik dihadapkan pada defisit APBD 2026 yang menembus Rp1,2 triliun sebuah lubang fiskal yang memaksa pemerintah daerah mengambil langkah ekstrem berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 30 persen.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, justru menyebut situasi ini βtak perlu ribut-ributβ, sembari merayakan pemecahan rekor dunia 6.000 penari Zapin. Sikap ini bukan semata persoalan gaya komunikasi, melainkan cermin runtuhnya standar etika dalam birokrasi.
Secara teoritis, pemimpin membutuhkan kejernihan kognitif untuk mengambil keputusan krusial di masa krisis. Namun kejernihan itu sulit dicapai ketika memori dan perhatian pejabat tersita oleh upaya manipulasi fakta.
Panggung media sosial menjadi etalase kesombongan: kebiasaan anak dan istri yang memamerkan gaya hidup jetset mulai dari tas mewah seharga rumah hingga perjalanan ke luar negeri menjadi pintu masuk terbukanya tabir gelap.
Fenomena flexing oleh keluarga pejabat merupakan anomali psikologis. Ia menandakan hasrat pengakuan yang tak sejalan dengan profil pendapatan resmi birokrat.
Ketika kemewahan dipamerkan di tengah derita ASN Riau yang harus merelakan 30 persen penghasilannya, luka psikologis publik pun tak terelakkan.
Respons SF Hariyanto yang menyebut barang-barang tersebut sebagai βKWβ atau palsu justru memperparah keadaan. Secara psikologis, ini adalah mekanisme defensif yang rapuh: menutup satu kebohongan dengan kebohongan lain yang semakin tak masuk akal.
Beban mental pejabat kian berat dengan terbukanya tabir poligami yang tak dilaporkan secara resmi. Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983, PNS terikat aturan ketat mengenai pernikahan.
Keberadaan istri kedua yang luput dari laporan negara bukan sekadar urusan domestik, melainkan indikator rendahnya standar etika dan kepatuhan administratif.
Di titik ini, kehancuran psikis kepemimpinan tampak jelas: hidup yang dipenuhi rahasia tuntutan gaya hidup anak, status istri yang disembunyikan, dan asal-usul harta yang tak terang menguras energi mental untuk sekadar melakukan damage control personal.
Bagaimana seorang Plt Gubernur dapat fokus membedah pos anggaran demi menyelamatkan kesejahteraan ribuan ASN jika pikirannya terfragmentasi oleh kecemasan? Fokus terbelah antara mengamankan reputasi keluarga dan menghalau bayang-bayang penegakan hukum.
Penggeledahan rumah pada Desember 2025 yang menemukan tumpukan uang tunai bernilai miliaran rupiah menjadi potongan jawaban atas teka-teki gaya hidup mewah keluarga selama ini.
Secara psikologis, pemimpin yang terjepit masalah hukum cenderung mengompensasi dengan pencitraan berlebihan. Rekor MURI 6.000 penari di tengah duka Sumatera dan pemotongan TPP adalah bentuk escapism pelarian untuk menciptakan ilusi stabilitas kekuasaan.
Ironinya, pernyataan βtak perlu ribut-ributβ atas defisit anggaran justru memantulkan arogansi yang lahir dari rasa tidak aman.
Pemimpin berintegritas menghadapi krisis dengan transparansi dan empati, bukan menari di atas keringat ASN yang haknya dipangkas.
Ketidaksinkronan antara kemewahan yang dipamerkan keluarga pejabat dan kondisi fiskal daerah yang βberdarahβ menunjukkan mati rasa empati yang akut. Mandegnya proses hukum di KPK semakin memperkeruh suasana.
Ketidakpastian ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai βpemerintahan hantuβ: hadir secara fisik, namun lumpuh secara moral.
Penahanan yang tertunda bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi membiarkan Riau dipimpin oleh energi negatif dari skandal domestik yang memalukan.
Sudah saatnya Riau dibersihkan dari gaya kepemimpinan manipulatif. Rekor MURI tak akan pernah menutup defisit anggaran, apalagi cacat integritas yang telanjang di mata publik.
Pemimpin yang gagal mendidik keluarganya untuk rendah hati dan gagal jujur dalam pelaporan administratif, mustahil jujur dalam mengelola mandat rakyat. Sebelum Riau tenggelam lebih dalam ke lubang defisit dan krisis moral, ketegasan hukum adalah satu-satunya penawar.
Rakyat Riau berhak atas pemimpin yang mencurahkan pikirannya untuk memperbaiki daerah bukan yang sibuk bersilat lidah menutupi koleksi tas dan rahasia rumah tangga di saat ribuan pegawainya kesulitan ekonomi.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar