Di Balik Proyek “Gesa Jalan” SF Hariyanto: Aroma Aspal atau Bau Dolar Gratifikasi?

Oleh: Guswanda Putra, S.Pi – Pemerhati Kebijakan Publik

Rakyat Riau barangkali tengah terbuai euforia visual. Di bawah komando SF Hariyanto, aspal-aspal mulus mendadak menghampar di ruas jalan yang bertahun-tahun kupak-kapik.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dugaan “Intervensi” dan Pencemaran Nama Baik Pimpinan Redaksi atas Pemberitaan Kritis Wakil Gubernur Riau

89 Bunga Cantika

Program “Gesa Jalan” dijual sebagai simbol kecepatan dan keberanian eksekusi, memposisikan satu figur sebagai aktor utama yang seolah paling memahami penderitaan rakyat.

Namun, di balik aroma aspal yang masih basah, penggeledahan KPK di kediaman dinas SF Hariyanto justru membuka tabir yang jauh lebih menyengat.

Pertanyaannya sederhana tetapi krusial: apakah jalan-jalan ini benar-benar dibangun demi kepentingan publik, ataukah sekadar manuver sepihak untuk mempercepat putaran koper-koper dolar di tengah vakumnya otoritas Gubernur Nonaktif?

Akrobat Anggaran di Tengah Senyapnya Pengawasan

Baca Juga

1 minggu  lalu

Geger, Uang Sitaan KPK dari Rumah Wagub Sf Haryanto berjumlah 14 Miliar, KPK masih Bungkam.!

315 Editor

Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan infrastruktur jalan merupakan anomali serius dalam tata kelola keuangan daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 secara tegas membatasi BTT hanya untuk kebutuhan mendesak dan tidak terprediksi.

Perbaikan jalan reguler, betapapun pentingnya, sulit dikategorikan sebagai keadaan darurat yang lahir tiba-tiba.

Di sinilah publik patut curiga. Mengapa kebijakan “darurat” ini justru digenjot agresif saat Gubernur Nonaktif, Abdul Wahid, terhalang menjalankan fungsi pengawasan akibat proses hukum?

Jika benar penahanan tersebut bersumber dari laporan internal birokrasi, maka “Gesa Jalan” tidak lagi tampak sebagai kebijakan tulus. Ia lebih menyerupai panggung kepahlawanan tunggal, dibangun ketika otoritas lain kehilangan daya kontrol dan ruang koreksi.

Menghitung Jejak Dolar di Balik Aspal

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan merupakan delik gratifikasi.

Penemuan dokumen aliran dana proyek di rumah dinas SF Hariyanto memberi perspektif baru yang patut dicermati secara serius.

Secara teknis, pembangunan yang dipaksakan cair dengan cepat kerap menjadi pintu masuk “fee” proyek di bawah meja. Ironisnya, di saat citra penyelamat infrastruktur dibangun habis-habisan, kediaman dinas justru digeledah terkait dugaan tumpukan mata uang asing.

Jangan-jangan aspal mulus ini hanyalah karpet merah untuk menutupi praktik gratifikasi yang bekerja senyap namun sistematis.

Jika demikian, setiap meter jalan yang dinikmati rakyat bisa saja dibayar dengan harga mahal: pengorbanan integritas. Lebih ironis lagi, beban moral dan hukum justru ditanggung figur lain yang sedang berjuang mencari keadilan, sementara satu aktor tampil paling heroik di depan kamera.

Legitimasi Moral Wakil Gubernur Terpilih

Sebagai Wakil Gubernur terpilih, SF Hariyanto memikul tanggung jawab moral menjaga stabilitas dan etika pemerintahan Riau. Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa cepat aspal digelar, melainkan dari seberapa jujur seorang pemimpin menjelaskan setiap rupiah yang beredar di sekitar kekuasaannya.

Riau tidak membutuhkan pemimpin yang cekatan membangun jalan di siang hari, tetapi bungkam saat publik bertanya tentang asal-usul kekayaan fantastis yang ditemukan penyidik.

Jika sungguh berniat menjaga marwah pemerintahan baru, semestinya ia berdiri paling depan menjelaskan bahwa kebijakan BTT tidak menyeret kepentingan pribadi dan tidak memperburuk posisi Gubernur Nonaktif yang tengah menghadapi proses hukum.

Menuntut Transparansi demi Keadilan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi dasar konstitusional bagi rakyat Riau untuk menuntut kejelasan. Setidaknya ada dua agenda mendesak.

Pertama, audit investigatif total oleh BPK dan KPK untuk memastikan penggunaan dana BTT benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkuat posisi politik personal dalam masa transisi.

Kualitas aspal harus diuji, agar tidak sekadar menjadi proyek kejar tayang demi setoran akhir tahun.

Kedua, transparansi rekanan proyek. Publik berhak mengetahui siapa saja kontraktor yang menikmati “durian runtuh” dari Gesa Jalan. Apakah mereka pelaku profesional dengan rekam jejak bersih, atau justru lingkaran dekat yang mengamankan aliran dana mencurigakan?

Penutup

Jangan biarkan debu aspal menutupi pandangan kita dari tumpukan koper mata uang asing. Jalan yang mulus mungkin hanya bertahan beberapa tahun, tetapi rusaknya integritas kepemimpinan dapat menghancurkan Riau untuk satu generasi.

Provinsi ini membutuhkan pemimpin yang membangun jalan dengan tangan bersih bukan tangan yang sibuk merapikan dolar di balik skema politik penuh intrik dan dugaan pengkhianatan terhadap sesama.