MBG dan Kotak Pandora Triliunan Rupiah

Mataxpost | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional digadang-gadang sebagai jawaban untuk menekan stunting dan membangun generasi sehat. Namun berbagai informasi yang tengah berkembang mengungkap sisi lain: dana triliunan rupiah yang seharusnya langsung menyasar gizi anak-anak tersimpan dalam celah serius di dapur produksi, distribusi, dan pengawasan.

Di lapangan, angka porsi yang dilaporkan, kualitas gizi, hingga distribusi ke sekolah dan balita tidak selalu sesuai catatan resmi, sementara transparansi dan audit independen masih minim. Investigasi ini berdasarkan telaah dokumen pembiayaan, simulasi anggaran, dan keterangan pelaksana yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Proyek IT UIN Suska Riau Disorot, Dugaan Kerugian Negara Rp3,1 M

100 Bunga Cantika

Setiap dapur MBG bisa mengelola dana antara Rp820 juta hingga Rp1,2 miliar per bulan, atau Rp9,8–14,4 miliar per tahun, tergantung jumlah porsi dan hari operasional.

Dengan ribuan dapur nasional, potensi perputaran dana triliunan rupiah per tahun menjadi nyata. Produksi riil di beberapa dapur sering hanya 2.500–2.700 porsi per hari, sementara laporan administratif tetap mencatat 3.000 porsi.

Selisih 300–500 porsi per hari selama satu bulan bisa bernilai ratusan juta rupiah per dapur. Jika pola ini terjadi di banyak lokasi, potensi implikasi finansial mencapai miliaran rupiah. Sistem berbasis volume dengan kontrol administratif rentan menjadi celah bagi selisih keuangan signifikan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Konflik Lahan Dumai Berpotensi Memakan Korban, Akankah Tragedi Berdarah Terulang?

135 Ade Monchai

Distribusi dan kualitas gizi juga terindikasi bermasalah. Perubahan bahan makanan akibat fluktuasi harga dan pasokan sering tidak terdokumentasi secara akurat. Menu yang semestinya memenuhi standar kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral khususnya dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan sering disesuaikan tanpa perhitungan gizi yang tercatat.

Simulasi menunjukkan bahwa jika setiap dapur mengurangi rata-rata 10–15% bahan utama, efek kumulatif di ribuan dapur nasional bisa menyebabkan puluhan ribu anak berpotensi kekurangan nutrisi minimal.

Koordinasi antar pihak yang terlibat yayasan pengelola dapur,Tim Ahli Gizi, Tim Verifikasi, dan PIC memperbesar risiko ketidaksesuaian. Yayasan menyiapkan laporan produksi dan distribusi, Tim Ahli Gizi menetapkan standar nutrisi, pelaksanaan di dapur bergantung pada yayasan dan PIC, sedangkan Tim Verifikasi memiliki kewenangan memvalidasi data untuk pencairan dana.

Di beberapa lokasi, verifikasi bersifat administratif dan tidak selalu melakukan pemeriksaan fisik acak, sehingga angka di atas kertas bisa jauh dari realisasi lapangan. Satu hal yang paling mencolok adalah ketiadaan standar transparansi di lapangan.

Hingga kini, tidak ada kewajiban bagi setiap dapur MBG menampilkan papan nama resmi dengan nomor registrasi, identitas yayasan pengelola, rincian target porsi, jumlah sekolah yang dilayani, dan daftar penerima manfaat.

Tanpa identifikasi visual dan data terbuka, publik, sekolah, maupun auditor independen kesulitan menverifikasi apakah dana yang dicairkan benar-benar digunakan sesuai standar. Dapur MBG menjadi kotak hitam publik, mengaburkan alur dana triliunan rupiah, distribusi, dan akuntabilitas.

Distribusi program pun tidak merata. Sekolah sering menjadi sasaran utama, sementara kelompok paling rentan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sering tertinggal. Distribusi makanan bergizi untuk balita dan ibu hamil masih bertahap, beberapa dapur baru menjangkau balita setelah sekolah menerima porsi penuh.

Program untuk ibu menyusui hampir selalu terlambat atau tidak konsisten, sementara dokumentasi penerima manfaat minim sehingga verifikasi independen hampir mustahil.

Jika ribuan dapur menyesuaikan bahan makanan karena harga atau pasokan, efek kumulatifnya pada kelompok rentan bisa signifikan: puluhan ribu balita berpotensi kekurangan nutrisi minimum, ibu hamil tidak terpenuhi kebutuhan kalori dan mikronutriennya, dan ibu menyusui menghadapi risiko ASI kurang bergizi.

Beberapa media nasional dan internasional melaporkan kritik tajam terkait perilaku pelaksanaannya, termasuk dugaan buruknya tata kelola dan kejadian keselamatan pangan. Kasus keracunan massal di sekolah-sekolah yang diduga terkait MBG menyebabkan ratusan hingga ribuan siswa mengalami gangguan kesehatan.

Anggota DPR RI mempertanyakan transparansi anggaran, besaran alokasi, serta dampak MBG terhadap sektor lain, termasuk pendidikan. Beberapa anggota bahkan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai MBG menarik porsi dana pendidikan tanpa perhitungan jelas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekhawatirannya terkait serapan anggaran yang belum optimal dan siap memotong atau menarik alokasi jika dana tidak terserap sesuai target.

Baru-baru ini, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan kritik terhadap MBG sama halnya dengan melanggar HAM, yang memicu perdebatan publik soal ruang kritik demokratis.

Organisasi masyarakat sipil seperti ICW dan KPK juga memperingatkan bahwa kurangnya transparansi membuka celah besar bagi penyalahgunaan dana, sementara media asing menyoroti kualitas dan keamanan makanan serta lemahnya regulasi distribusi.

Secara keseluruhan, MBG menghadapi risiko sistemik: selisih porsi, pengawasan minimal, kualitas gizi yang tidak konsisten, distribusi yang tidak merata, terutama bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta keterbatasan audit independen.

Skema senilai Rp820 juta–Rp1,2 miliar per dapur per bulan, dikalikan ribuan dapur nasional, menimbulkan potensi bocor triliunan rupiah per tahun.

Celah risiko korupsi muncul dari selisih produksi vs laporan administratif, sistem pencairan berbasis volume, minimnya transparansi dapur, pengawasan terbatas, dan koordinasi multi-pihak yang kompleks.

Selisih porsi 300–500 per dapur per hari bisa bernilai ratusan juta per bulan, sementara ribuan dapur nasional bisa menghasilkan potensi bocor miliaran hingga triliunan rupiah per tahun. Sistem berbasis volume dengan kontrol administratif menjadi celah struktural bagi penyalahgunaan dana.

Audit independen, papan nama wajib, digitalisasi laporan, dan keterbukaan data publik menjadi kunci menutup celah korupsi dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan program, sekaligus menjamin akuntabilitas publik.

MBG bisa menjadi kebanggaan nasional, tapi hanya jika setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan, setiap porsi dapat diverifikasi, dan setiap anak benar-benar menerima gizi yang dijanjikan. Hingga itu terjadi, pemerintah, pengawas, dan publik tidak boleh berdiam diri.

Tanpa langkah-langkah ini, MBG tetap menjadi teka-teki publik dan potensi sumber selisih keuangan signifikan, sementara anak-anak dan kelompok rentan balita, ibu hamil, ibu menyusui tetap berisiko kekurangan nutrisi.

Program yang seharusnya menjadi intervensi strategis untuk kesehatan anak-anak bisa berubah menjadi risiko keuangan negara jika tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas tidak segera diperkuat.