
.
.
.


Mataxpost | PEKANBARU β Keberangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Haryanto, ke Jakarta menimbulkan berbagai spekulasi di tengah mencuatnya kasus dugaan pemerasan yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (12/03)
Informasi yang dihimpun dari sumber Mataxpost menyebutkan bahwa SF Haryanto diduga melakukan pertemuan dengan Tomsi Tohir, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), di salah satu rumah pribadi yang berada di kawasan Jakarta Utara.
Sumber tersebut menyebutkan, pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya meminta perlindungan hukum terkait kasus dugaan pemerasan yang saat ini tengah menjadi sorotan publik di Riau.
Kasus tersebut diketahui turut menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau Arif Setyawan, serta seorang staf ahli gubernur.
Selain itu, berdasarkan informasi yang beredar dari sejumlah sumber, beberapa nama seperti Uun, Hambali Nanda, dan Indrapomi disebut pernah mendapat bantuan dari Tomsi Tohir dalam berbagai kasus yang dikaitkan dengan mereka.
Keterangan tersebut muncul dari pengakuan yang beredar di sebuah grup percakapan yang menyebut adanya dugaan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu.
Di sisi lain, penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) juga kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di rumah dinas dan rumah pribadi SF Haryanto.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah, mata uang asing termasuk dolar Singapura dengan total puluhan miliar rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Langkah penyidik KPK tersebut memicu perhatian publik karena hingga saat ini SF Haryanto belum diperiksa secara terbuka oleh penyidik dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Sejumlah pihak menilai perkembangan kasus ini perlu mendapat penjelasan yang lebih transparan dari KPK agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau maupun dari Tomsi Tohir terkait dugaan pertemuan tersebut. Kasus ini masih dalam penanganan aparat penegak hukum.
Tim Mataxpost akan terus menelusuri perkembangan informasi ini dan segera menyajikan pembaruan berita apabila terdapat keterangan resmi dari pihak terkait.
Tidak ada komentar