Redam Opini Liar, SATU GARIS Desak Evaluasi KPLP Lapas Pekanbaru

Mataxpost | Pekanbaru, – Isu dugaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru menjadi perhatian publik. Kasus yang telah diungkap aparat kepolisian diketahui terjadi dalam rentang waktu akhir tahun 2025 hingga awal 2026, sehingga memunculkan dorongan kuat untuk evaluasi sistem pengamanan internal. (25/03)

Koordinator Eksekutif SATU GARIS, Ricky Fathir, menegaskan bahwa fokus evaluasi harus diarahkan pada fungsi pengamanan, khususnya Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) sebagai penanggung jawab utama di lapangan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Wow, Pokir 2025 Diduga Dikuasai Satu Anggota DPRD Pekanbaru

46 Bunga Cantika

Menurutnya, KPLP memiliki peran sentral sebagai komandan pengamanan yang bertanggung jawab langsung terhadap pengawasan petugas, pengendalian keluar-masuk barang dan orang, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan.

“Evaluasi harus dilakukan secara serius pada fungsi pengamanan. KPLP adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam aspek ini. Jika ditemukan kelalaian, maka pergantian pejabat menjadi hal yang wajar sebagai bagian dari pembenahan,” tegasnya.

Ia menilai, langkah evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa persoalan yang terjadi tidak melebar menjadi persepsi negatif terhadap keseluruhan kepemimpinan lapas.

Baca Juga

4 hari  lalu

Putusan Kontroversial PN Pekanbaru, Dokumen Dugaan Korupsi Triliunan Dimusnahkan, Jejak Kasus Jumbo Hilang?

126 Ade Monchai

Dalam konteks tersebut, Kepala Lapas (Kalapas) Pekanbaru, Yuniarto, didorong untuk mengambil langkah tegas dan terukur, termasuk melakukan evaluasi internal terhadap jajaran pengamanan.

Diketahui, posisi KPLP Lapas Pekanbaru saat ini dijabat oleh Pebri (Febri) Sadam yang mulai bertugas sejak awal Juni 2025. Dengan demikian, rentang waktu terjadinya kasus berada dalam masa tanggung jawabnya sebagai KPLP.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif  SATU GARIS, Ade Monchai, menegaskan bahwa evaluasi terhadap KPLP harus dilihat sebagai bagian dari penguatan sistem, bukan sebagai bentuk menyalahkan institusi secara keseluruhan.

Ia menilai, berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan di bawah kepemimpinan Kalapas Yuniarto merupakan upaya positif. Namun, menurutnya, fungsi teknis pengamanan tetap harus diperkuat dan diawasi secara ketat.

“Pembenahan di tingkat pimpinan sudah berjalan, tetapi di level teknis pengamanan harus dipastikan benar-benar optimal. Di sinilah pentingnya evaluasi terhadap KPLP,” ujarnya.

Ade juga menekankan bahwa kasus yang telah diungkap aparat harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengamanan secara menyeluruh, dengan fokus pada peningkatan integritas petugas dan penutupan celah yang berpotensi dimanfaatkan.

Sementara itu, Ricky Fathir kembali mengingatkan bahwa tanpa perbaikan di sektor pengamanan, upaya pembenahan tidak akan berjalan maksimal.

“Jika sistem pengamanan tidak diperkuat, maka persoalan yang sama berpotensi terulang kembali,” tegasnya.

Situasi ini menempatkan Lapas Pekanbaru dalam fase evaluasi yang menitikberatkan pada fungsi pengamanan internal. Di tengah berkembangnya isu, langkah tegas terhadap jajaran teknis dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik tanpa mengaburkan upaya pembenahan yang telah berjalan di tingkat pimpinan.