SATU GARIS Angkat Suara, Serukan Masyarakat Riau Bersatu Menyuarakan Keadilan DBH

Mataxpost | Siak, Riau – Organisasi Gabungan Aktivis dan Jurnalis SATU GARIS menyatakan keprihatinan mendalam atas penurunan tajam Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2026. (06/03)

Berdasarkan data rincian DBH 2025–2026, total dana yang sebelumnya mencapai sekitar Rp839,4 miliar pada 2025, turun drastis menjadi sekitar Rp331,6 miliar pada 2026, atau berkurang lebih dari Rp507 miliar. Penurunan tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Allegations of Due Process Violations in Indonesian Drug Case Raise Human Rights Concerns

80 Bunga Cantika

Direktur Eksekutif SATU GARIS, Ade Monchai, melalui Sekretaris Eksekutif Ricky Fatir, menyampaikan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat Riau merupakan salah satu daerah penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

“Sebagai daerah yang selama puluhan tahun menjadi penghasil sumber daya alam nasional, masyarakat Riau tentu berharap adanya pembagian yang adil dari hasil kekayaan alam tersebut. Penurunan DBH yang sangat signifikan ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat,” ujar Ricky Fatir menyampaikan pernyataan organisasi.

Penurunan DBH paling terlihat pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pada 2025, DBH pajak untuk Siak tercatat sekitar Rp556,2 miliar, namun pada 2026 turun menjadi sekitar Rp184,9 miliar.

Baca Juga

5 hari  lalu

Kasus Korupsi Pertamina Rp285 Triliun, Anak Rizal Chalid dan 8 Terdakwa Divonis Hanya 9–15 Tahun Penjara

45 Bunga Cantika

Sementara itu, dari sektor pertambangan minyak bumi, DBH juga mengalami penurunan dari sekitar Rp260,2 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp132 miliar pada 2026.

SATU GARIS menilai kebijakan ini harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah pusat agar masyarakat memahami dasar perhitungan dan alasan terjadinya penurunan yang begitu besar.

Dalam pernyataannya, SATU GARIS secara khusus meminta perhatian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kebijakan fiskal nasional dan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil ke daerah.

Melalui pernyataan tersebut, SATU GARIS juga meminta pejabat terkait di kementerian, termasuk Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai dasar kebijakan tersebut.

“Penurunan DBH yang mencapai ratusan miliar rupiah tentu bukan persoalan kecil bagi daerah. Karena itu kami meminta Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat Riau mengenai dasar perhitungan dan kebijakan yang menyebabkan penurunan ini,” ujar Ricky Fatir.

Ia menambahkan bahwa daerah penghasil seperti Riau selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor minyak, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan fiskal nasional harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

“Riau selama puluhan tahun menjadi penyumbang penting bagi perekonomian nasional. Karena itu sudah selayaknya daerah juga mendapatkan perhatian yang proporsional dalam kebijakan pembagian hasil,” tambahnya.

SATU GARIS juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat di Provinsi Riau tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis, serta organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi secara terbuka dan konstruktif.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Riau untuk tidak diam. Ini bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi menyangkut masa depan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ricky Fatir.

Di akhir pernyataannya, SATU GARIS berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah agar kebijakan terkait Dana Bagi Hasil dapat berjalan lebih transparan, adil, dan berpihak pada daerah penghasil sumber daya alam.