.
Anggaran Kontroversial di Riau, Publik Bertanya: Mana Pengawasan Pusat?
Mataxpost | Pekanbaru,- Riau kembali gaduh. Bukan karena prestasi, melainkan karena angka dan angka itu tidak kecil. Pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Sf Haryanto diketahui menggelontorkan dana hibah hampir Rp133 miliar ke instansi vertikal. (06/04)
Angka fantastis ini langsung memantik reaksi luas, dari warung kopi hingga media sosial dan grup WhatsApp keluarga yang biasanya ramai hanya saat lebaran saja.
Gelombang kritik datang dari berbagai elemen, mulai dari organisasi masyarakat sipil seperti FITRA Riau, hingga mahasiswa dan kelompok pemuda.
Mereka mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di tengah kondisi keuangan daerah yang kerap disebut defisit.
Suara serupa juga disampaikan oleh tokoh pemuda Pekanbaru, Afriko.Ia menilai sejak awal penyusunan anggaran, banyak hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, publik masih dibayangi polemik anggaran tahun 2024 senilai Rp1,8 triliun yang hingga kini belum sepenuhnya jelas pertanggungjawabannya.
38 Bunga Cantika“Sejak Riau berada di bawah kepemimpinan Sf Haryanto, arah kebijakan anggaran mulai menuai banyak tanda tanya. Bukan tanpa sebab, sejumlah keputusan yang diambil justru memicu kegaduhan publik”, ujarnya
Dari sisi organisasi masyarakat sipil, dikutip dari berbagai media, Tarmizi dari FITRA Riau menyampaikan kritik tajam. Ia menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, alasan defisit selalu muncul saat pemerintah melakukan pemotongan tunjangan dan pengurangan program pelayanan publik.
Namun di saat yang sama, anggaran besar justru tetap dialokasikan untuk pos yang dipertanyakan publik.
Belum selesai di situ, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi latar belakang krisis yang lebih luas.
Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menekan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan hutan dan lahan gambut.
Di tengah situasi yang kian gaduh ini, publik mulai mengarahkan pertanyaan ke tingkat yang lebih tinggi: di mana peran pemerintah pusat?
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, seharusnya ada fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
Namun hingga kini, belum terlihat langkah tegas atau respons yang mampu meredam polemik.
Ironinya, ketika daerah bergolak oleh kebijakan yang dipertanyakan, pemerintah pusat justru terkesan diam. Seolah kegaduhan ini cukup dibiarkan menjadi konsumsi lokal, tanpa intervensi yang berarti.
Padahal, dampaknya tidak kecilβbaik terhadap kepercayaan publik, stabilitas sosial, maupun arah pembangunan daerah.
Riau hari ini seperti panggung dengan dua narasi.
Narasi resmi penuh istilah efisiensi, sementara realitas di lapangan dipenuhi tanda tanya. Dan kini, pertanyaannya bukan hanya soal salah prioritas di daerahβtetapi juga tentang sejauh mana negara hadir ketika daerahnya mulai kehilangan arah.
Pos terkait
Latest Post
. 
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar