Siak, 27 April 2025 – Di tengah kondisi keuangan Kabupaten Siak yang berdarah-darah, dengan ribuan ASN dan guru belum menerima gaji, Pemerintah Kabupaten Siak justru sibuk menggelontorkan proyek-proyek mewah lewat Dinas Perhubungan.
Tak tanggung-tanggung, dua tender dengan nilai nyaris Rp 3 miliar digulirkan, memantik dugaan kuat pemborosan, mark-up anggaran, bahkan potensi korupsi.
Hingga hari ini, gaji 9.155 guru PNS dan honorer di Siak belum terbayarkan, Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga macet sejak Oktober 2024,Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pun menunggak dari Desember 2024, Defisit anggaran Pemkab Siak diperkirakan mencapai Rp229 miliar.
Wabup Husni Merza Malah Bikin Geram
Saat ribuan ASN dan guru mengeluh karena belum gajian, Wakil Bupati Siak, Husni Merza, justru mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menambah bara.
Dalam sebuah apel ASN di halaman Kantor Bupati Siak, Husni mengatakan:
“Kalau ada pegawai yang tidak bisa makan atau cuma makan pakai garam, datang ke rumah saya!”
Ucapan ini viral di media sosial dan dianggap merendahkan martabat rakyat.
Banyak kalangan menilai, alih-alih memberikan solusi, Pemkab Siak justru mempertontonkan arogansi di tengah penderitaan masyarakat.
Namun di tengah keterbatasan itu, proyek belanja jasa tetap digenjot seolah rakyat tak berteriak lapar.
Tender Mencurigakan Dinas Perhubungan Siak
Dinas Perhubungan Kabupaten Siak menjadi sorotan utama karena melaksanakan dua tender besar di tengah krisis:
1.Sewa Sarana Transportasi Air ke Desa Teluk Lanus
Kode Tender: 10006168000, Nilai Pagu: Rp 1.007.546.240, Nilai HPS: Rp 995.186.063,31,Tanggal Tender: 24 Desember 2024
Tender ini bertujuan menyewa kapal untuk transportasi ke desa terpencil, namun urgensinya dipertanyakan.
Tidak ada bencana, tidak ada blokade akses, namun proyek tetap dipaksakan menjelang tutup anggaran.
Indikasi kejanggalan:
Kebutuhan tidak mendesak: proyek sewa kapal saat akses desa tetap berjalan normal.
Potensi mark-up: nilai sewa kapal jauh di atas standar harga pasar lokal, Skema sewa murni: tidak menghasilkan aset, hanya memboroskan APBD.
Tender mepet akhir tahun: rentan manipulasi formalitas untuk memenangkan peserta tertentu.
2.Pembelian Layanan Angkutan Sekolah Gratis Mobil Penumpang
Kode Tender: 10008581000, Nilai Pagu: Rp 1.835.568.150, Nilai HPS: Rp 1.685.178.290,40, Tanggal Tender: 7 Januari 2025
Proyek ini mengklaim menyediakan jasa transportasi gratis bagi pelajar.
Namun pola kontraknya hanya berbasis jasa โ tanpa pembelian kendaraan tetap โ yang membuat pengeluaran daerah habis tanpa jejak manfaat jangka panjang.
Indikasi kejanggalan:
1.Harga tidak wajar: biaya jasa per kendaraan diduga digelembungkan.
2.Tidak efisien: uang miliaran hanya untuk membayar layanan sewa sesaat.
3.Risiko fiktif: kontrol terhadap pelayanan di lapangan sangat lemah.
Aroma Busuk Pengelolaan Anggaran, Jika ditarik utuh, kedua proyek ini menunjukkan:
- Proyek non-prioritas dipaksakan saat rakyat butuh pangan.
-
Belanja jasa tanpa aset: uang rakyat habis tanpa meninggalkan manfaat.
-
Timing tender mencurigakan: mepet akhir tahun anggaran dan awal tahun baru.
-
Resiko permainan tender: satu file harga terendah sistem gugur = rawan dikondisikan.
Sejumlah pemerhati anggaran menilai, pola ini lebih dari sekadar kelalaian, Potensi tindak pidana korupsi mengintai, baik dari sisi mark-up nilai kontrak maupun pengondisian pemenang tender.
“Ada pola sistematis untuk menguras APBD di saat rakyat justru butuh diselamatkan. Ini harus diusut tuntas,” ujar seorang pengamat yang enggan disebut namanya.
Di tengah kondisi rakyat yang semakin terjepit, proyek-proyek “pesanan” terus digeber tanpa rasa malu.
Sementara di kantor-kantor pemerintahan, pejabat masih duduk nyaman โ tanpa rasa bersalah saat ribuan guru, honorer, hingga pegawai negeri harus menahan lapar menunggu gaji yang tak kunjung cair.
Hingga brita ditayangkan dikonfirmasi kepada Kadishub Siak Junaidi, belum merespon awak media.
Warga Siak kini tidak butuh janji.
Mereka menuntut keadilan, menuntut penegakan hukum, dan menagih tanggung jawab dari para penguasa daerah yang lebih sibuk mengamankan proyek ketimbang mengamankan perut rakyatnya.
Jika aparat hukum tutup mata, sejarah akan mencatat:
“Ketika rakyat makan garam, pejabat pesta proyek!”
