Dugaan Penyimpangan, Rektor Universitas Pahlawan Arahkan ke Legal Kampus

Pekanbaru- Persatuan Media Nusantara (PMN) bersama sejumlah awak media mengkonfirmasi dugaan penyimpangan di Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau kepada Rektor Universitas Pahlawan yang berada di bawah naungan yayasan tersebut, Prof. Dr. Amir Luthfi, di Kampus Universitas Pahlawan, Senin (19/5/2025).

Saat dikonfirmasi, Prof. Dr. Amir Luthfi tidak memberikan keterangan langsung, melainkan mengarahkan PMN dan wartawan untuk menghubungi bagian hukum kampus, Emil Salim. Namun, ketika dihubungi oleh Ketua Umum PMN, Emil menyatakan belum memiliki waktu untuk memberikan tanggapan.

“Saya belum ada waktu untuk bertemu dan menjawab surat konfirmasi dari PMN,” ujar Emil Salim singkat saat dihubungi melalui sambungan Whatssap (WA).

Merespons sikap tersebut, Ahli Pers Dewan Pers yang juga Ketua Umum DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, menyatakan apresiasinya terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan oleh PMN dan wartawan, khususnya dalam menjalankan prinsip cover both side sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Saya mengapresiasi langkah wartawan yang tetap berpegang pada prinsip kerja jurnalistik yang benar, dengan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan duduk perkara,” ujar Ahli Pers Dewan Pers, Mahmud.

Ketua Umum PMN, S. Hondro, juga menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dengan Rektor Universitas Pahlawan dan pengurus Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, untuk mendapatkan penjelasan langsung.

“Kami berharap Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor bisa memberikan klarifikasi terbuka demi menjawab dugaan penyimpangan ini secara transparan,” tegas S. Hondro.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Wakil Rektor II Universitas Pahlawan, Muhammad Nizar, tetap mengarahkan wartawan ke bagian legal kampus sebagai perwakilan resmi universitas.

PMN menegaskan akan terus menunggu klarifikasi resmi dari pihak kampus agar pemberitaan yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan akurat. Proses konfirmasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi.