Negara Dinilai Gagal Melindungi Rakyat: Korupsi dan Mafia Tanah Menjadi Mesin Penindas Baru

Jakarta –Dua luka menganga dalam tubuh bangsa ini makin sulit disembunyikan: korupsi yang merampas hak rakyat secara terang-terangan, dan mafia tanah yang mencabut kehidupan dari akar paling dasar—tanah tempat berpijak. Di balik janji-janji penegakan hukum, rakyat justru menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Apakah negara ini benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru telah berubah menjadi alat pemukul bagi segelintir elite? (26/05)

Kasus pertama: korupsi berjamaah dalam pemotongan anggaran di Pemko Pekanbaru. Fakta di pengadilan mengungkap pemotongan hingga miliaran rupiah dari dana perjalanan dinas dan kegiatan masyarakat—uang rakyat yang justru dikorup oleh mereka yang digaji untuk melayani. Hakim yang geram dan mendesak KPK untuk menyelidiki lebih dalam. Namun, nama-nama besar yang disebut di persidangan masih melenggang bebas. Rakyat bertanya: apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?

Kasus kedua: konflik tanah antara GRIB Jaya dan BMKG di Tangerang Selatan. Warga yang memperjuangkan hak warisnya difitnah sebagai preman, ditangkap aparat, dan dicitrakan melawan negara.

Padahal, BMKG sendiri kalah berulang kali di pengadilan sebelum menang secara kontroversial di tingkat Peninjauan Kembali—tanpa surat eksekusi resmi. Ketika rakyat memegang girik dan menang di pengadilan, mengapa mereka yang harus dipenjara?

Lalu kasus ketiga yang tak kalah memalukan: pagar laut ilegal di Banten. Proyek misterius sepanjang 30 kilometer ini membentang di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, menghalangi nelayan, dan membunuh mata pencaharian mereka.

Pagar dibangun tanpa izin kepala desa atau camat, namun mencatut nama proyek strategis nasional. Dugaan korupsi dan pemalsuan dokumen mencuat, sejumlah kepala desa dan perangkatnya jadi tersangka, tapi apa yang terjadi?

Kasus ini perlahan hilang, dan publik nyaris tak diberi kejelasan siapa aktor utamanya. Bahkan, Jaksa Agung sendiri mengisyaratkan ada indikasi korupsi, tapi kepolisian hanya memprosesnya sebagai pemalsuan dokumen biasa. Lalu tiba-tiba—kasus ini lenyap dari pemberitaan.

Negara sedang gagal menjalankan fungsinya. Ketika korupsi dibiarkan, mafia tanah dilindungi, proyek ilegal diloloskan, dan rakyat kecil dikriminalisasi, maka bangsa ini sedang berada dalam fase membusuk secara hukum dan moral. Bukan cuma kehilangan uang dan tanah, rakyat kehilangan kepercayaan—dan itulah krisis paling berbahaya.

Kini, masyarakat tak lagi bisa dibungkam dengan narasi “preman”, “provokator”, atau “melawan negara”. Rakyat semakin sadar bahwa mereka sedang dihadapkan pada sistem yang membela elite dan mengorbankan yang lemah.

Dan jika negara terus membiarkan hukum jadi alat represi, bukan keadilan, maka jangan heran jika gelombang perlawanan sipil akan muncul bukan dari partai, tapi dari amarah rakyat yang sudah muak.