Banten – Keberanian seorang jaksa menangkap hakim nakal merupakan langkah monumental dalam menjaga etika, moral, dan akhlak manusia. Tindakan ini bukan sekadar pencitraan profesi, melainkan bagian dari perjalanan spiritual menjaga amanah sebagai khalifatullah di bumi. Langkah tegas ini menjadi angin segar di tengah tantangan moral yang terus melanda negeri ini.(20/1/2025)
Sosok hakim dari Jawa Timur yang terlibat kasus ini akan menjadi perhatian publik, seiring mencuatnya reputasi jaksa yang menunjukkan keberanian luar biasa. Aksinya bak simbol Garuda Pancasila yang mencengkeram keadilan, menjalankan amanah rakyat. Namun, di sisi lain, kita melihat ironi kasus-kasus besar yang digoreng tanpa henti, termasuk yang ditangani KPK, masih terkatung-katung.
Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan agar jaksa bergerak cepat memberantas korupsi. Namun, realitasnya masih banyak kasus yang tak kunjung tuntas. Spekulasi politisasi mencuat, sementara kasus pemagaran liar di proyek Pantai Indah Kapuk-2 menjadi contoh nyata lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran besar.
Fenomena pejabat yang sibuk mencari popularitas justru memperburuk situasi. Dari pejabat yang berlagak seperti selebritas hingga staf khusus yang terkesan lebih fokus pada pencitraan dibandingkan tugas utama mereka. Beberapa di antaranya bahkan terjebak dalam isu-isu yang mengalihkan perhatian publik dari permasalahan mendasar bangsa.
Carut-marut pengelolaan ASN hingga pekerja kontrak yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap menunjukkan buruknya tata kelola birokrasi. Pejabat yang salah urus bukan hanya ada di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Banyak dari mereka lebih sibuk mencari sensasi ketimbang menjalankan tugas melayani rakyat.
Pembangunan ketahanan pangan dan pertahanan ekonomi seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian terkait. Namun, hasrat “cawe-cawe” pejabat di luar kewenangan justru menambah keruwetan. Budaya menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi semakin mengakar, merambah lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan.
Carut-marut ini hanya dapat diatasi jika rakyat bersatu, kritis, dan berani. Harapan ada pada keberanian rakyat untuk mendobrak dan membenahi sistem yang rusak. Rakyat harus berdaulat, sebagaimana diamanatkan oleh proklamasi dan konstitusi bangsa ini: memberantas kemiskinan, meningkatkan kecerdasan, serta menjaga moral dan spiritual bangsa.
Kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada intelektual, tetapi juga pada spiritual yang menjadi bingkai etika dan moral. Martabat bangsa ini tak boleh dipertaruhkan hanya demi pencitraan. Saatnya semua pihak, terutama rakyat, bangkit dan memperjuangkan perubahan yang sejati.
