Pekanbaru โ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menghadapi tekanan berat akibat defisit anggaran yang disebut mencapai Rp1 triliun.
Selain itu, sejumlah proyek tunda bayar pada tahun 2024 dilaporkan mencapai ratusan miliar rupiah. Di tengah situasi ini, muncul kabar rombongan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau melakukan perjalanan dinas ke Melaka, Malaysia.
Menurut informasi yang diperoleh, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Kabid Penta) Disnaker Riau, Bambang, sebelumnya dikabarkan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri bersama rombongan. Ketika dikonfirmasi, Tim Xpost mendatangi kantor Disnaker Provinsi Riau untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
Namun, setibanya di loby gedung kantor, seorang pegawai bagian informasi dan PPID yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa Bambang tidak berada di tempat, sementara Kepala Disnaker Riau, Bobby Rahmat, juga sedang berada di luar negeri.
โPak Kadis sedang dinas luar ke Melaka bersama beberapa pejabat lainnya. Kalau Pak Bambang tidak ada di ruangan, bisa coba hubungi langsung,โ ujar pegawai tersebut, Senin (20/1/2025).
Ia menambahkan, perjalanan tersebut diklaim terkait kerja sama antara Pemprov Riau melalui Disnaker dengan Pemerintah Melaka. Namun, ia tidak merinci bentuk kerja sama tersebut.
Kabar perjalanan dinas ini menjadi tanda tanya besar mengingat kondisi keuangan Pemprov Riau yang tengah mengalami defisit dalam beberapa bulan terakhir, berbagai proyek pembangunan di Riau tertunda pembayarannya akibat krisis anggaran.
Langkah Disnaker untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dinilai tidak relevan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Di saat situasi keuangan sedang sulit, perjalanan dinas ke luar negeri menjadi beban tambahan yang seharusnya bisa dihindari. Fokus pemerintah seharusnya pada penyelesaian masalah sejumlah proyek yang belum terbayarkan oleh pemprov Riau.
Aturan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Merujuk pada Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024, pemerintah pusat telah menetapkan prosedur dan persyaratan ketat untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi anggaran sekaligus memastikan perjalanan dinas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembatasan ini juga diharapkan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas internasional.
Langkah ini memunculkan sorotan terhadap prioritas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Dengan situasi defisit yang terjadi, efisiensi anggaran dinilai sebagai kebutuhan mendesak.
Diharapkan pemerintah memberikan penjelasan yang transparan terkait perjalanan dinas ini, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran lebih tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Disnaker Provinsi Riau terkait tujuan dan manfaat perjalanan tersebut.Tim Xpost masih menunggu klarifikasi terkait kerja sama yang disebut-sebut dilakukan di Melaka, terutama dalam konteks urgensi dan manfaat nyata bagi daerah.
