Pekanbaru – Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, baru-baru ini menyoroti kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) yang dianggap janggal dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam sebuah video yang beredar pada Minggu (19/1/2025),
Bivitri menyebut PSN sebagai kedok untuk mendukung sejumlah proyek yang diduga lebih mengutamakan kepentingan pribadi mantan Presiden Jokowi, khususnya dalam memfasilitasi kepentingan sejumlah investor. (21/1/2025)
Bivitri memberikan contoh proyek-proyek yang masuk dalam PSN dan disebutnya memberikan banyak kemudahan bagi investor, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, PLTA Pinang, serta berbagai proyek besar lainnya seperti pembangunan bandara, bendungan, dan jalan tol. Ia menilai bahwa proyek-proyek tersebut mendapat kemudahan dalam perizinan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya atas nama kepentingan umum.
“Bayangkan itu semua mulai dari bandara, bendungan, jalan tol, semuanya diberi kemudahan,” ujar Bivitri. Ia menegaskan bahwa kesalahan besar terjadi ketika proyek-proyek tersebut dijalankan atas nama PSN tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.
Bivitri juga menyoroti dampak negatif dari pelaksanaan PSN di Pulau Rempang, di mana masyarakat adat setempat kehilangan hak atas tanah mereka yang telah dihuni sejak nenek moyang. Ia menyebutkan bahwa penggusuran dilakukan dengan alasan kepentingan proyek strategis, yang menimbulkan konflik antara warga dan aparat keamanan.
“Jika mereka menolak dan terjadi konfrontasi dengan aparat keamanan, akhirnya digunakanlah gas air mata secara berlebihan,” ungkapnya. Bivitri mengkritisi penggunaan gas air mata yang berlebihan, yang berdampak buruk pada warga, termasuk anak-anak yang terpapar, bahkan menyebabkan beberapa dari mereka pingsan dan terluka.
Bivitri menilai bahwa kebijakan PSN sering kali dijadikan jalan pintas bagi investor untuk meraih keuntungan tanpa memperhitungkan hak-hak masyarakat yang terdampak. “Itu pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.
Dengan tegas, Bivitri mengingatkan bahwa dampak negatif terhadap masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi pertimbangan serius dalam setiap kebijakan terkait PSN, yang seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat.
sumber : fajar.co.id
