Pekanbaru – Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Kabid Penta) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau, Bambang, memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebutkan adanya perjalanan dinas ke Melaka, Malaysia, di tengah defisit anggaran Pemerintah Provinsi Riau.(24/1/2025)
Bambang menegaskan bahwa perjalanan tersebut bukan merupakan perjalanan dinas yang menggunakan anggaran pemerintah. Ia menyebut perjalanan itu murni kegiatan pribadi yang dibiayai dari uang arisan para pegawai di lingkungan Disnaker Riau.
“Kami ingin meluruskan informasi yang beredar. Perjalanan ke Melaka itu adalah kegiatan pribadi, bukan perjalanan dinas. Biaya perjalanan tersebut berasal dari uang arisan para pegawai, bukan menggunakan anggaran pemerintah. Jadi, tidak ada hubungannya dengan defisit anggaran Pemprov Riau,” ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Kamis (23/1/2025).
Bambang juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Riau, Bobby Rahmat, turut melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
“Pak Bobby tidak ikut dalam perjalanan tersebut, beliau juga tidak sedang berada di luar negeri seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai bagian informasi. Hal ini perlu saya tegaskan agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat,” lanjutnya.
Bambang menambahkan bahwa pihaknya memahami situasi keuangan Pemprov Riau saat ini. Oleh karena itu, ia berharap klarifikasi ini dapat menghentikan spekulasi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada publik.
“Di tengah kondisi defisit anggaran, kami tentunya turut prihatin dan mendukung langkah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Namun, saya tegaskan lagi bahwa perjalanan ini tidak membebani anggaran daerah sama sekali,” tutup Bambang.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan publik mendapatkan informasi yang benar terkait isu yang berkembang. Pihak Disnaker juga menyatakan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan anggaran pemerintah.
