Pekanbaru โ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk mengganti atau merombak pejabat di lingkungan pemerintahan yang mereka pimpin.(25/1/2025)
Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur (ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya), nanti ada pejabat baru dan mereka akan merubah maupun mengganti, otomatis kami akan izinkan,” ujar Tito Karnavian.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya organisasi pemerintahan yang sehat. Tito menjelaskan, kepala daerah perlu memiliki tim kerja yang selaras secara visi dan kimia kerja demi keberhasilan roda pemerintahan.
“Kami akan izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh tim work yang sesuai satu kemistri dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Jika Pak Mendagri sudah mengizinkan, Pemprov tentunya siap melaksanakan arahan pimpinan. Bila pimpinan yang baru nanti merasa ada yang perlu diperbaiki dan dibenahi dalam struktur organisasi demi mewujudkan visi misi lima tahun ke depan, maka kita harus siap mendukung,” kata Zulkifli pada Kamis (23/1/2025).
Namun, Zulkifli menambahkan bahwa hingga saat ini Pemprov Riau belum menerima petunjuk teknis dari Kemendagri terkait kebijakan tersebut.
“Pada intinya, Pemprov Riau siap mewujudkan pemerintahan yang sehat sesuai keinginan Pak Mendagri,” tutupnya.
