DPRD Meranti Bentuk Pansus LKPJ 2024, Komitmen Kawal Transparansi dan Akuntabilitas Daerah

MERANTI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024, Rabu (9/4/2025) sore, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Selatpanjang. (10/04)

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Khalid Ali, SE, dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta anggota DPRD lainnya. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor: 07/Kpts-DPRD/KBM/IV/2025 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD.

“Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa tertanggal 24 Maret 2025, pimpinan DPRD telah menyurati pimpinan fraksi-fraksi untuk mengusulkan nama-nama utusan keanggotaan Pansus LKPJ. Berdasarkan surat yang masuk, seluruh fraksi telah mengirimkan nama-nama anggotanya,” ujar Khalid dalam sambutannya.

 

Pansus ini bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024. Masa kerja Pansus ditetapkan paling lama 30 hari kerja sejak ditetapkan. Segala biaya pelaksanaan kegiatan Pansus dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut susunan nama-nama anggota Pansus LKPJ 2024 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti:

1.H. Khalid Ali, SE – Penanggung jawab

2.Ardiansyah, SH, M.Si – Koordinator

3.Antoni Shidarta, SH, MH – Koordinator

4.Cun Cun, SE, M.Si – Anggota

5.Nina Surya Fitri, SH, M.Kn – Anggota

6.Sopandi, S.Sos – Anggota

7.Suzami – Anggota

8.H. Idris, M.Si – Anggota

9.H. Hatta – Anggota

10.Dr. H.M. Tofiqurrohman, S.Pd, SH, M.Si – Anggota

11.Rosihan Afrizal, SH – Anggota

12.Fazrul Amraini, S.Pd – Anggota

13.Darsini, SM – Anggota

14.Muhammad Khardafi, SE, M.IP – Sekretaris (bukan anggota)

Melalui pembentukan Pansus ini, DPRD Kepulauan Meranti berharap proses evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dapat berjalan secara objektif dan menyeluruh, sehingga menjadi landasan penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Advertorial