MataXpost.com|Kebakaran yang melanda Gedung PUPR di Tenayan Raya pada Jumat (20/9/2024) siang, menjelang Salat Jumat sekitar pukul 11 siang diduga berasal dari plafon lantai 5.
Dikutip dr beberapa media online, api pertama kali muncul di atap lantai lima gedung tersebut dan kemudian merambat ke lantai empat. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui dan akan dilakukan investigasi lebih lanjut.
Gedung Lipat Kajang, tempat kebakaran terjadi, merupakan gedung yang menampung tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lantai empat dan lima ditempati oleh Dinas PUPR, lantai tiga oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, dan lantai satu serta dua oleh Dinas Perhubungan.
Peristiwa kebakaran gedung PUPR Pekanbaru menyisakan tanda tanya, Tim Xpost yang cukup berpengalaman dalam bidang investigasi menganalisa bahwa kebakaran di gedung tersebut patut diduga ada unsur kelalaian manusia dan bisa juga ada unsur kesengajaan.
Dengan tetap kedepankan azaz praduga tak bersalah, menduga ada unsur kesengajaan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk menghilangkan barang bukti, yaitu berupa dokumen penting terkait proyek proyek Dinas PUPR Pekanbaru yang diduga berbau korupsi.
Kecurigaan itu bukan tidak berdasar, sebab menurut data yang ada serta berbagai berita yang dimuat di berbagai media online, dinas PUPR Kota pekanbaru sudah berapa kali didemo serta dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas ,PPK ,PPTK di dinas PUPR.
Laporan dugaan tipikor oleh para aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun dari kelompok mahasiswa telah melaporkan temuan kepada pihak berwajib, baik di kepolisian, kejaksaan sampai ada laporan di lembaga super anti rasuah KPK.
Kepala Dinas PUPR sewaktu dijabat oleh IP yang sekarang adalah Sekdako, sudah banyak dilaporkan oleh aktivis atas temuan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan nya, dan dimana laporan tersebut diduga mengendap tanpa proses lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum,
Berikut laporan dugaan korupsinya:
Sebanyak tiga paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kota Pekanbaru era kepemimpinan IP dilaporkan ke Kejari Pekanbaru, Selasa (22/08/2023).yang dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APIK).
Lokasi tiga paket pekerjaan yang dilaporkan aliansi pemuda itu berada di tiga Kecamatan di Kota Pekanbaru. Ketiga pekerjaan yang dilaporkan tersebut dikerjakan CV Jeris Putra Riau, CV Bina Usaha Abadi, CV Trayodasa Cemerlang, dengan masing-masing anggaran Rp. 1.521.072.297, selanjutnya Rp. 2.094.591.001 dan Rp. 950.306.343 bersumbe3r dari APBD Pekanbaru pada tahun 2022.
Pekerjaan pembangunan jalan Harapan Utama Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya, yang dikerjakan CV. Jeris Putra Riau dengan nilai Rp 1.521,072.297,44, bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022.
Pekerjaan parkir Gedung B6 Kompleks Perkantoran Walikota Tenayan Raya pada tahun 2022 sebesar Rp2.469.178.000,00,
Pekerjaan pembangunan jembatan jalan 70 Kecamatan Tenayan Raya yang telah menelan biaya anggaran sebesar Rp10.145.055.232,88,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender (HK)
Pekerjaan Kontruksi jalan Karya Guru MNJ MAN 3 Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani,yang dikerjakan PT. Abim Sukses Bersama dengan nilai pekerjaan Rp1.376.666.700,22,- yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022. Pada pekerjaan tersebut, diduga ada pengurangan Volume pengerjaanya dilapangan yang mengakibatkan kerugian negara.
Selanjutnya, Dinas PUPR Pekanbaru di Jabat oleh EDU juga tercium aroma Tipikor dan penyelewengan, yang juga sudah dilaporkan kepada lembaga penegak hukum oleh aktivis riau dan diketahui laporan tersebut berada di KPK.
Berikut laporan dugaan tipikornya :
Temuan dugaan korupsi 56 paket pengadaan bahan-bahan bangunan kontruksi, ini menjadi permasalahan pada tahun 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi dalam catatan auditnya menemukan sejumlah permasalahan pelanggaran ketentuan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sejumlah permasalahan itu adalah realisasi pengadaan tidak didukung Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak terdapat pencatatan atas hasil pekerjaan.
Celakanya lagi, 10 pegawai THL di OPD diketahui memiliki jabatan sebagai Direksi dalam struktur akta pendirian badan hukum yang terlibat pengerjaan sebanyak 41 paket.
Jika tidak didukung HPS, bagaimana mereka mengukur kewajaran penawaran termasuk rincian pengadaan. Jika tidak terdapat pencatatan, bagaimana mereka memastikan apakah pengadaan tersebut sudah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian.
Terkait kebenaran penyebab kebakaran kita tunggu hasil dari labfor serta keterangan resmi dari kepolisian, dan tidak salah juga kita meingat kembali beberapa kasus kasus besar yang terjadi di dinas PUPR Pekanbaru yang sampai sekarang masih mengendap di meja lembaga penegak hukum tanpa ada kepastian proses hukum. (TIM Xpost)
About The Author
