Mataxpost| Pekanbaru – Etika pemerintahan adalah sebuah keteladanan dari para pemangku kepentingan untuk menjalankan pemerintahannya secara transparan,akuntabel dan berpedoman kepada peratutan yang berlaku. Dengan menjalankan etika tersebut, mencerminkan terbangunnya suasana kebatinan dari para penyelenggara pemerintahan.(04/12/2024)
Aktivis muda pekanbaru Ketua Tim “X”post Ade Monchai mengawali statemennya setelah melihat kondisi pemerintahan kota Pekanbaru pasca kejadian penangkapan sejumlah pejabat pemerintahan kota pekanbaru oleh KPK.
“Jangan sampai masa transisi ini disalah gunakan dengan kegiatan yang membuat terganggunya komunikasi serta timbulnya kecurigaan publik terhadap Pj Gubernur Rahman Hadi yang dinilai terburu buru melantik seorang Roni Rahmat menjadi Pj Walikota Pekanbaru pasca tertangkap nya Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa beserta pejabat teras lainnya yang terjaring OTT oleh KPK, ujar Ade Monchai
Kita maklumi dan ketahui bahwa dari informasi narsum kita yang terpercaya bahwa penunjukan sepihak oleh pemprov riau diduga tanpa melibatkan pihak kemendagri tersebut telah menimbulkan kontra di tengah masyarakat karena prosesnya dinilai ada kejanggalan, dan terkesan brutal serta abai kepada peraturan yang berlaku. Penunjukan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak berdasarkan kepada etika pemerintahan walaupun urgen untuk dilaksanakan,” tambahnya.
Ia menegaskan, hal ini penting karena dugaan kondisi APBD yang defisit tahun 2024 dan APBD 2025 , Belum lagi dengan potensi gagal bayar tahun 2022,2023,2024 yang angkanya ratusan miliar maka ruang fiskal yang sempit itu tidak bisa dengan mudah dikerjakan oleh Walikota terpilih nantinya untuk menyelesaikn berbagai persoalan pembangunan, banjir, sampah, parkir, kemiskinan, pengangguran, stunting, makan bergizi gratis, infrastruktur, SDM dan lain-lain.
Terkait etika dan keluhan masyarakat tersebut Ade Monchai beserta tim “X”post akan segera bersurat ke kemendagri agar pelantikan Pj Walikota pekanbaru dibatalkan SK-nya dengan pertimbangan beberapa faktor serta rekam jejak seorang Roni Rahmat dan dugaan “kongkalikong” keterlibatan pejabat pemprov riau dalam dugaan “jual beli jabatan” saat proses penunjukan Roni Rahmat sebagai Pj Walikota Pekanbaru dan meminta evaluasi kemendagri dan melantik ulang Pj Walikota yang baru ,imbuhnya
Untuk diketahui oleh Publik bahwa Pj Walikota Pekanbaru yang baru dilantik oleh Pemprov Riau yaitu Roni Rahmat yang saat ini merupakan Kadis Pariwisata Pemerintahan Provinsi Riau.
About The Author
