Pekanbaru – Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Riau menyampaikan perhatian serius terhadap dugaan persekongkolan dalam pengelolaan proyek bernilai miliaran rupiah di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau. Dugaan ini mengarah pada indikasi kolusi yang melibatkan sejumlah pejabat Bawaslu, termasuk Ketua Bawaslu Riau dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Riau selaku pengguna anggaran. (06/01/2025)
Ketua Hima Persis Riau, Zul Ihsan Ma’arif, menyatakan bahwa isu ini mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga pengawas pemilu. “Bawaslu memiliki tugas mulia untuk menjaga integritas demokrasi. Namun, dugaan praktik persekongkolan ini justru menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jika terbukti, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujarnya, Jum’at (3/1).
Zul Ihsan juga meminta Kapolda Riau untuk segera melakukan investigasi mendalam dan profesional. Ia menegaskan bahwa perlu adanya tindakan tegas berupa pemeriksaan terhadap Ketua Bawaslu Riau serta Sekretaris Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan anggaran.
“Kapolda Riau diharapkan dapat memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk Sekretaris Bawaslu Provinsi Riau selaku pengguna anggaran. Dugaan ini harus diusut tuntas untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana publik,” kata Zul Ihsan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, lemahnya pengawasan internal menjadi salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.
“Kami mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang dikelola Bawaslu Riau. Hal ini penting untuk mengungkap jika ada aliran dana yang tidak sesuai aturan atau adanya pihak-pihak yang diuntungkan secara ilegal,” tegasnya.
Hima Persis Riau juga mengajak masyarakat dan lembaga lainnya untuk bersama-sama mengawal proses hukum terkait kasus ini. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Kami meminta agar kasus ini tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga menjadi momentum evaluasi internal di tubuh Bawaslu,” tambahnya.
Zul Ihsan menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak yang terkait dalam kasus ini dapat bersikap kooperatif. “Kami percaya bahwa penegakan hukum yang tegas dan transparan akan menjadi langkah penting untuk menjaga marwah demokrasi di Provinsi Riau,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Hima Persis Riau kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal isu-isu strategis yang menyangkut keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.
About The Author
