Mataxpost | Siak – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau, bupati dan wakil bupati Siak di Gedung Kesenian Siak yang digelar sejak Selasa (3/12/2024) kemarin.
Hasil pleno itu menyatakan pasangan calon nomor urut 2, Afni-Syamsurizal sebagai peraih suara tertinggi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Siak 2024. (08/12/2024)
Saat ini muncul berbagai keraguan dari kalangan aktivis di Riau atas terpilih nya Afni- Syamsurizal, menurut mereka dua calon pemimpin Siak yang akan dilantik bulan Februari 2025 mendatang dinilai akan sulit mewujudkan semua program program yang dijadikan sebagai janji politik disaat mereka berkampanye di tengah masyarakat, dan dinilai takkan ada perubahan, praktek dugaan KKN akan terus berjalan untuk menggerogoti APBD Siak.
Keraguan itu bukan tidak berdasar, banyak nya proyek proyek mangkrak yang diwariskan oleh eks Bupati Alfedri maupun eks Bupati terdahulu, serta tokoh tokoh pendukung dibelakang Afni -Syamsurizal dinilai sejumlah aktivis ada sederet nama pejabat eksekutif maupun legislatif yang diduga sebagai “Pelaku Koruptor” dan tokoh “pemain lama” yang disebut oleh berbagai kalangan adalah para Mafia di kabupaten Siak dan juga ada oknum pengusaha pemilik modal alias Banker, yang punya kekuatan bisa mengatur setiap kebijakan pemerintah kabupaten Siak dengan sesuka hatinya. Tersiar kabar sedari dulu Pemerintahan Kabupaten Siak akan selalu diatur oleh pengusaha tersebut karena diduga dia pemilik modal untuk para pejabat dalam hal apapun termasuk pemodal pejabat yang akan maju dalam pileg maupun pilkada di kabupaten Siak
Disini Tim “X” Post akan merangkum dari berbagai media online serta narasumber lainnya terkait permainan dari oknum yang dianggap Para Mafia di Pemerintahan Kabupaten Siak, Mahasiswa serta aktivis Aliansi Pemuda Riau, dan Aliansi Masyarakat dan Pemuda Riau, dan beberapa aktivis yang tak mau disebut namanya.
Mahasiswa dan aktivis Aliansi Pemuda Riau pada tahun 2022 yang lalu sudah beberapa kalinya melakukan demonstrasi di depan kantor Kejaksaan tinggi Riau, dalam aksi damai tersebut terungkap ada berbagai dugaan penyelewengan anggaran APBD Siak, isu dugaan Mafia Tanah, dugaan mega korupsi yang melibatkan pejabat dilingkungan pemkab siak dan DPRD Siak ni juga sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau, cuma sampai saat sekarang tidak ada satupun kabar kejelasan nya.
Berikut beberapa laporan dugaan korupsi di Pemkab Siak dan DPRD Siak ;
1. Dugaan monopoli proyek dan dugaan gratifikasi/suap sebesar Rp9 miliar atas pekerjaan proyek pembagunan gudang milik BUMD yakni PT Bumi Siak Pusako (BSP) , Dugaan gratifikasi atau uang suap senilai 9 miliar yang diterima oleh Bupati Alfedri dan anak buahnya Kadis PU Irving Kahar serta petinggi PT BSP.
2. Dugaan monopoli dan gratifikasi pembangunan gedung PT BSP senilai Rp87 miliar yang dilakukan oleh Riky Hariansyah selaku Sekretaris PT BSP.
3. Dugaan alih fungsi lahan yang awalnya diperuntukkan untuk perumahan rakyat bersubsidi atau diperuntukkan untuk masyarakat menengah kebawah yang menjadi perumahan mewah. Perbup (Peraturan Bupati, Red) yang sudah dibuat, diduga telah diubah untuk menjadi perumahan mewah.
Terkait alih fungsi lahan tersebut, sejumlah pihak menyoroti tugas Fungsi dan pengawasan DPRD Siak tidak berjalan, malah sebaliknya para aktivis menduga oknum DPRD Siak juga terlibat atas pengalihan lahan tersebut.
Di lahan seluas 6 (enam) hektare di Jalan Raja Kecik bersebelahan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Siak milik pemerintah setempat untuk Rumah Sederhana Bersubsidi yang telah berubah menjadi perumahan mewah.
4. Terungkap masalah lahan ada keterlibatan seorang Pengusaha yang diduga Mafia di Kabupaten Siak, sebut nama Bashian alias Baseng, Pengusaha ini terindikasi kuat memiliki kekuasaan mengatur petinggi di lingkungan Pemkab Siak untuk mengeluarkan izin sesuai kehendaknya.
5. Dugaan kasus korupsi di BUMD Siak yaitu Sarana Pembangunan Siak (SPS) atas dugaan jual beli lahan negara seluas 20 hektare kepada PT. Kapitol sebesar 8.7 miliar dan kepada PT Oriontal sebesar Rp7,95 miliar kasus dugaan ini juga tidak ada kabarnya dari Kejaksaan Tinggi Riau.
6. Dugaan korupsi Kadiskes Siak, Tonny diduga telah memonopoli proyek alat kesehatan di Kabupaten Siak, serta adanya dugaan kegiatan fiktif alat kesehatan Covid-19, APD, masker serta rapid test di Diskes Siak.
7. Proyek Mangkrak Taman Burung Jauhari didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 senilai Rp 1,79 miliar. Direncanakan proyek itu untuk mendukung ekowisata di Kecamatan Mempura. Pada 2017, Dinas Pariwisata Siak kembali menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan dengan nilai anggaran Rp 1,2 miliar. Diketahui Dana Anggaran dari APBD Siak yang sudah terpakai terkait proyek mangkrak tersebut sudah 3 miliar.
8. Dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk fakir miskin dan anak-anak cacat di Sekda Kabupaten Siak. 3 Orang sudah diperiksa sebagai Saksi, TS adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siak. N selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tualang, dan M Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sabak Auh.
Sayangnya, berbagai dugaan Tipikor yang menggorogoti uang rakyat di APBD Siak dan juga telah dilaporkan tersebut tidak ada yang sampai ke meja hijau, begitu kuatnya tokoh para “Mafia” ini, hingga Kejaksaan Tinggi Riau pun tak mampu unjuk gigi dalam penegakkan hukum , hanya sampai pemanggilan saksi saksi.
Dilihat dari pembangunan Kabupaten Siak sampai sekarang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya, padahal Kabupaten Siak mempunyai sumber daya alam yang begitu besar, salah satu daerah penghasil minyak , ada PT. Pertamina Hulu Rokan dan PT.BSP (Bumi Siak Pusako) , Kabupaten Siak yang memiliki hutan seluas 789.355,70 Ha ini hanya tersisa 10 % , lahan hutan banyak “rusak” akibat sudah berubah fungsi sebagai lahan Sawit serta lahan Pohon Akasia dan dengan berdirinya Perusahaan Raksasa Indah Kiat dan anak perusahaan PT.Arara Abadi yang memproduksi bubuk kertas, pembuat Tisu , perushaan diatas adalah sebagai penyumbang terbesar untuk kas daerah kabupaten Siak.
Sejumlah aktivis tersebut meingatkan agar jangan sampai pemerintahan Afni-Syamsurizal hanya akan menjadi “boneka” Oleh kepentingan kelompok yang telah ikut mensukseskan nya dipilkada serentak ini.
Setelah berita ini masih banyak yang akan diungkapkan oleh tim “X” Post ke publik.
Bersambung….
About The Author
