Pekanbaru – Aktivis muda Riau Ade Monchai angkat bicara dan mengutuk wacana terkait Mentri Kehutanan Raja Juli Antoni yang akan membabat hutan seluas 20 juta hektar, menurutnya rencana tersebut adalah sebuah kejahatan Kehutanan. (09/01/2025)
“Raja Juli Antoni adalah putra asli Riau, apakah dia ingin membuat hutan di Indonesia seperti layaknya Provinsi Riau?, sudah sepantasnya kita menegur, dan mengutuk rencana Menteri Kehutanan dan meminta pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang berpotensi merusak masa depan lingkungan di Indonesia,”ujar Ade
Pernyataan tersebut mengacu pada kekhawatiran sejumlah kalangan terkait kebijakan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, yang disebut-sebut berpotensi membuka atau merusak hutan hingga 20 juta hektar. Hal ini biasanya terkait dengan kebijakan yang mendukung ekspansi industri seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, atau pembangunan infrastruktur di kawasan hutan.
Berdasarkan lokasi ada empat provinsi di Indonesia mengalami kehilangan tutupan pohon paling signifikan dalam kurun waktu 2001 hingga 2023. Dimana Riau menjadi wilayah dengan kehilangan hutan terluas, mencapai 4,2 juta hektar. Angka ini jauh di atas rata-rata kehilangan tutupan pohon nasional yang hanya 935 ribu hektar per provinsi.
Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Barat dengan kehilangan hutan sebesar 4,04 juta hektar, diikuti oleh Kalimantan Timur (3,79 juta hektar) dan Kalimantan Tengah (3,74 juta hektar). Keempat provinsi ini secara kolektif menyumbang lebih dari setengah (51%) dari total kehilangan tutupan pohon di seluruh Indonesia selama periode yang sama.
Hilangnya tutupan pohon dalam skala besar ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap lingkungan, iklim, dan masyarakat. Deforestasi menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, meningkatkan emisi gas rumah kaca, serta mengancam keberlangsungan sumber daya air dan pangan.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah merancang program besar konversi lahan hutan seluas 20 juta hektar menjadi lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air nasional.
Raja Juli menyampaikan bahwa lahan yang akan dikonversi telah melalui kajian mendalam dan dipastikan tidak akan merusak ekosistem yang ada.
Kita sudah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi dan air,” ujar Raja Juli dikutip Antara, Rabu (8/1/2025).
Wacana yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan tidak sesuai dengan semangat Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap perubahan iklim dan komitmen Presiden untuk melindungi hutan kita bagi generasi selanjutnya. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan wacana rencana alih fungsi 20 juta hektar hutan ini dan mengevaluasi kembali kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Pemerintah perlu berkomitmen untuk melindungi hutan di Indonesia, mengutamakan suara masyarakat adat dan lokal, dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merusak lingkungan. “Hutan merupakan masa depan kita, jangan korbankan demi keuntungan sekelompok elit kecil