Pekanbaru – Masyarakat Kota Pekanbaru sesalkan perihal penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik kedua di Provinsi Riau. (22/12/2024)
Kekesalan itu disampaikan warga setelah beberapa hari yang lalu, Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada beberapa daerah di provinsi Riau serta kepada Pemko Pekanbaru atas pelayanan publik. Adapun penyerahan penghargaan ini digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau di Ballroom Fira 1 Cititel Hotel, Selasa (17/12/2024)
Ombudsman RI perwakilan daerah Riau yang menilai dengan opini pengawasan nya terhadap pelayanan publik pemko Pekanbaru seperti memakai “kacamata kuda”, apalagi baru baru ini, Pj Walikota RM, Sekretaris Daerah Kota IP dan Kabag Biro Umum NF baru saja ditangkap KPK dari kasus tersebut sampai saat ini isu yang simpang siur melibatkan beberapa kepala OPD lainnya.
Sebagian Warga pekanbaru menyayangkan pemberian penghargaan dari Ombudsman RI perwakilan Riau kepada pemko Pekanbaru dengan nilai sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik kedua di Provinsi Riau adalah penghargaan yang keliru.
Hal itu diungkapkan salah satu warga jalan kartini berinisial RK, menyampaikan kepada awak media bahwa Penghargaan tersebut dinilai terbalik dari kenyataan, dimananya pelayanan publik yang terbaik dari pemko , pelayanan yang diberikan pemko pekanbaru kepada warga nya bisa dikatakan buruk , ujarnya
Saya tidak menjelekan pemko akan tetapi ini real kenyataan yang di alami warganya, pertama dan sudah cukup lama warga pekanbaru dihantui oleh persoalan parkir yang sampai saat ini tidak ada solusi apapun dari pemerintah, hingga kota ini dijuluki kota seribu parkir oleh warganya sendiri, imbuhnya
Kemudian warga tanjung Datuk inisial TT menambahkan soal pelayanan kesehatan warga masih sangat buruk ,ada beberapa kasus yang ditemukan tentang keluhan warga yang ditelantarkan oleh pihak pihak rumah sakit , apalagi warga tersebut hanya bermodalkan BPJS , kalo sudah diviralkan baru ditangani dengan baik, sebut TT dengan nada kesal.
Dalam pengurusan surat menyurat apalagi, serba sulit, baik dari kantor kelurahan, Kecamatan,KUA, Imigrasi,jika dikasih pelicin baru semua lancar, imbuh TT
Selanjutnya ,sampai saat ini terjadi dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum koperasi yang ditunjuk oleh Disperindag Pemko terhadap para pedagang cut Nyak dien, dimana dari awal penataan sampai uang kutipan yang katanya akan menambah PAD tapi tidak ada informasi apapun kemana uang warga yang dikutip tersebut, masyarakat sudah resah akibat ulah oknum oknum pejabat pemko, kami minta hentikan pungutan kepada warga yang berdagang dikawasan cut Nyak dien , siapapun itu, masyarakat hidupnya sudah susah jangan ditambah susah, tutup RK
Terkait banyak nya keluhan warga kota pekanbaru yang ditemukan dilapangan, ini akan jadi PR buat walikota terpilih 2024-2029 Agung-Markarius, bagaimana melayani masyarakat dengan sepenuh hati, bukan dengan intimidasi.
About The Author
