Skandal Korporasi: Koperasi BBDM dan PT Surya Dumai Diduga Merampas Tanah Warga?

Bengkalis, Riau – Konflik agraria di Riau kembali mencuat setelah warga Desa Tanjung Belit, Bengkalis, menuding Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM) sebagai kaki tangan PT Surya Dumai Agrindo dalam perampasan lahan mereka. Dugaan skandal ini menunjukkan bagaimana korporasi besar diduga menggunakan koperasi sebagai alat untuk menguasai tanah masyarakat secara sistematis.

Skema koperasi-korporasi yang dimainkan oleh Koperasi BBDM dan PT Surya Dumai Agrindo, bagian dari konglomerasi Surya Dumai Group, diduga telah merugikan ratusan warga yang kehilangan lahan secara ilegal. Warga mendesak pemerintah pusat turun tangan mengusut modus operandi yang diduga sebagai praktik mafia tanah terselubung.

Dugaan skandal ini mencerminkan pola yang telah lama terjadi dalam perampasan tanah di Indonesia:

1.Pembentukan Koperasi di Bawah Kendali Perusahaan

Koperasi BBDM dibentuk dengan dalih sebagai perwakilan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengurus koperasi diduga hanya menjalankan perintah perusahaan dan tidak melibatkan warga secara demokratis.

2.Perjanjian Kemitraan Sepihak

Perjanjian Kemitraan No. 001/PT.RMS-SPK/III/2009 menjadi dasar bagi Koperasi BBDM untuk mengelola akan tetapi praktek nya malah menguasai tanah warga. Namun, banyak warga mengaku tidak pernah menandatangani atau mengetahui isi perjanjian tersebut.

3.Kejanggalan Penerbitan HGU dan Surat Perjanjian Kerjasama

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 16 diterbitkan pada 9 Maret 2011, dua tahun setelah perjanjian dibuat (2009). Hal ini menimbulkan dugaan rekayasa administrasi, di mana tanah warga diklaim terlebih dahulu sebelum mendapatkan legalitas melalui jalur resmi.

4.Dugaan Intimidasi dan Kriminalisasi terhadap Warga

Warga yang berusaha mempertahankan hak mereka justru menghadapi tekanan, mulai dari ancaman hukum, kriminalisasi, hingga intimidasi bersenjata oleh pihak tertentu.

“Kami tidak pernah setuju menyerahkan tanah kami ke koperasi atau perusahaan. Tapi entah bagaimana, mereka tiba-tiba punya sertifikat HGU atas lahan kami,” kata RDn, salah satu warga terdampak.

Jaringan Bisnis Surya Dumai dan Peran Koperasi

Surya Dumai Group dikenal sebagai salah satu raksasa bisnis di Riau dengan portofolio yang mencakup perkebunan kelapa sawit, kehutanan, hingga properti. PT Surya Dumai Agrindo adalah anak usaha mereka yang bergerak di sektor perkebunan.

Dalam kasus di Tanjung Belit, Koperasi BBDM berperan diduga sebagai perantara yang memuluskan perusahaan mendapatkan lahan tanpa harus berhadapan langsung dengan warga. Model semacam ini sering digunakan dalam bisnis perkebunan untuk menghindari tuduhan perampasan tanah secara langsung.

“Koperasi ini hanya nama. Yang mengendalikan tetap perusahaan besar. Ini cara halus untuk mengambil tanah masyarakat tanpa perlu membayar ganti rugi yang adil,” ujar Dr. Herlambang Wiratraman, pakar hukum agraria.

Bukti lain dari dugaan keterkaitan Koperasi BBDM dan Surya Dumai Group adalah aliran dana serta pengurus koperasi yang memiliki hubungan erat dengan pihak perusahaan. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap adanya dugaan gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGU.

Intimidasi dan Perlindungan Oknum Aparat

Selain dugaan manipulasi perizinan, warga juga menghadapi tekanan dari oknum aparat yang diduga berpihak pada perusahaan. Beberapa warga mengaku pernah diancam agar tidak melawan koperasi dan perusahaan.

“Kalau kami masuk ke lahan tersebut,kami dihadang oleh beberapa orang yang menggunakan sajam dan ada yang memakai senapan mirip senapan angin, dan mengancam,jika kami nekat masuk mereka akan menembak” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Polanya mirip dengan kasus-kasus konflik agraria lainnya, di mana perusahaan besar mendapat perlindungan dari aparat untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Jika ini benar terjadi, maka ada indikasi kuat keterlibatan oknum dalam mafia tanah yang beroperasi secara sistematis.

Publik Desak Pemerintah Pusat Segera Bertindak!

Warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengusut kasus ini dan mengambil tindakan tegas. Mereka menuntut:

1.Kementerian ATR/BPN melakukan audit terhadap penerbitan HGU No. 16 dan memastikan prosesnya sesuai dengan hukum.

2.Kementerian Koperasi dan UKM mengevaluasi status Koperasi BBDM untuk menilai apakah koperasi ini benar-benar beroperasi sesuai prinsip koperasi atau hanya alat perusahaan.

3.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan gratifikasi dan permainan izin dalam penerbitan HGU serta perjanjian kemitraan.

4.Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran hak masyarakat adat dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau oknum aparat.

“Kalau pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan, kami akan datang ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Kami ingin keadilan!” tegas Syl, perwakilan warga.

Ujian bagi Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Mafia Tanah

Kasus ini menjadi ujian serius bagi Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk melindungi rakyat dari mafia tanah.

Sebagai pemimpin yang dikenal tegas, Prabowo diharapkan bisa membuktikan bahwa hukum benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi dan oligarki. Jika tidak, konflik agraria di Riau akan terus berlarut tanpa penyelesaian yang adil bagi masyarakat.

Warga Desa Tanjung Belit kini menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat. Akankah Prabowo bertindak tegas, ataukah skandal ini akan berlalu tanpa keadilan?

Hingga berita ditayangkan pihak koperasi Sulaiman dihubungi oleh awak media menyangkal ada konflik dengan masyarakat tanjung belit,

“Maaf nama bpk siapa? terkait permasalahan masyrakat tanjung belit yg mana, kami merasa tidak ada masalah dengan masyarakat tanjung belit.dan sekira nya bapak mau konfirmasi silakan tanya sama PH kop.bbdm,” pungkas Sulaiman

Sulaiman menutup percakapan via WhatsApp tanpa memberikan kontak PH Koperasi yang dimaksud, berita akan diperbarui seiring perkembangan kasus.